Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menunda pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang kemudian dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama unsur fraksi dan kelompok DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan penundaan dilakukan karena padatnya agenda kenegaraan Presiden serta kebutuhan waktu tambahan untuk berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum menentukan dua calon wakil presiden.
Keputusan menunda pemilihan wakil presiden pengganti Gibran tersebut mendapat persetujuan pimpinan MPR setelah mempertimbangkan penjelasan yang disampaikan Presiden. Prabowo dinilai masih memerlukan waktu untuk menghimpun pandangan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh terkait kandidat yang akan diajukan.
Dengan perubahan jadwal itu, pengajuan dua nama wakil presiden pengganti Gibran kepada MPR juga mengalami penyesuaian. Batas akhir penyerahan kandidat yang semula ditetapkan pada 18 November bergeser menjadi 25 November 2026, sedangkan pemilihan dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Agenda Kenegaraan Prabowo Jadi Salah Satu Alasan Penundaan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa permintaan penundaan tidak terlepas dari kesibukan Presiden Prabowo dalam menjalankan berbagai agenda kenegaraan.
Menurut Muzani, Presiden membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan sebelum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
“Akan tetapi, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menyampaikan bahwa proses penentuan kandidat tidak hanya berkaitan dengan pengajuan nama, tetapi juga membutuhkan berbagai pertimbangan sebelum Presiden mengambil keputusan.
Atas dasar tersebut, Presiden Prabowo mengirimkan surat kepada pimpinan MPR untuk mengusulkan perubahan jadwal pelaksanaan sidang paripurna.
“Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur 1 minggu,” kata Muzani.
Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat gabungan MPR dan disepakati sebagai jadwal baru pemilihan wakil presiden.
Prabowo Masih Perlu Konsultasi dengan Partai Koalisi
Selain padatnya agenda kenegaraan, pertimbangan politik menjadi bagian dari proses penentuan dua kandidat wakil presiden.
Muzani mengatakan Presiden Prabowo masih membutuhkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah dan sejumlah tokoh sebelum mengajukan calon kepada MPR.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Muzani.
Konsultasi tersebut diperlukan untuk memperoleh masukan terkait figur yang akan mendampingi Prabowo dalam menjalankan sisa masa pemerintahan periode 2024–2029.
Sebelumnya, Prabowo telah menggelar pertemuan bersama pimpinan partai politik koalisi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Jumat (13/11/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, partai-partai koalisi diminta membahas calon yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pimpinan partai koalisi diberikan waktu selama satu pekan untuk membicarakan persoalan tersebut.
“[Kita] dikasih waktu satu minggu… Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” kata Zulkifli Hasan seusai pertemuan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan akhir mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Hingga rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua kandidat yang dipilih Presiden.
Penentuan Pengganti Gibran Berkaitan dengan Kepentingan Partai Politik
Proses konsultasi dengan partai koalisi juga menjadi perhatian pengamat politik karena pengisian jabatan wakil presiden berpotensi memengaruhi keseimbangan politik dalam pemerintahan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai kekosongan kursi wakil presiden merupakan kesempatan bagi partai politik untuk memperkuat posisi dalam pemerintahan.
Menurut Arifki, kesempatan mengisi jabatan wakil presiden di tengah berlangsungnya masa pemerintahan memiliki nilai strategis bagi partai politik.
“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah.
Arifki menilai Presiden Prabowo menghadapi pertimbangan yang tidak sederhana karena masing-masing partai politik memiliki kepentingan dan perhitungan politik.
Ia menyebut sejumlah pemimpin partai pendukung pemerintah, antara lain Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia, dalam pembahasan mengenai dinamika kandidat wakil presiden.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari analisis politik, bukan pengumuman calon resmi dari Presiden.
“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan,” jelas Arifki.
Ia juga menilai kesepakatan di antara partai-partai koalisi belum tentu mudah dicapai karena masing-masing memiliki pertimbangan tersendiri.
Menurutnya, apabila pembahasan dengan partai koalisi tidak mencapai titik temu, Presiden berpotensi mempertimbangkan figur lain. Kendati demikian, keputusan mengenai kandidat tetap menunggu langkah resmi Presiden Prabowo.
Penundaan Pemilihan Wapres Mengubah Tenggat Penyerahan Kandidat
Perubahan jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 berdampak langsung terhadap batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden.
Sesuai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden harus mengajukan dua kandidat kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Apabila jadwal sebelumnya tetap diberlakukan, Presiden harus menyerahkan dua nama pada 18 November 2026.
Namun, setelah perubahan jadwal disetujui MPR, batas akhir pengajuan kandidat bergeser menjadi 25 November 2026.
Presiden juga wajib melengkapi pengajuan tersebut dengan dokumen persyaratan kedua kandidat.
Muzani sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 22 persyaratan yang perlu dipenuhi calon wakil presiden.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.
MPR telah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen masing-masing calon, termasuk dokumen pendidikan dan persyaratan kesehatan.
Tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim.
Sementara itu, panitia ad hoc yang dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bertugas mempersiapkan teknis penyelenggaraan sidang paripurna.
MPR Pastikan Pemilihan Wapres Berlangsung 9 Desember
Setelah menerima surat Presiden dan membahas alasan penundaan, MPR akhirnya menyetujui perubahan jadwal pemilihan wakil presiden.
Keputusan tersebut menjadi dasar persiapan sidang paripurna yang akan memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan Presiden.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan wapres,” jelas Muzani.
Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, penundaan selama satu pekan tidak mengubah kewajiban konstitusional untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Wakil presiden yang nantinya terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan hingga 2029.
Kekosongan Jabatan Wapres Terjadi Setelah Gibran Mengundurkan Diri
Rangkaian pemilihan wakil presiden baru bermula setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.
Gibran menyampaikan bahwa keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Pengunduran dirinya terjadi di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan. Namun, Gibran menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazahnya.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran dalam video yang diunggah pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo kemudian menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Sejak pengunduran diri Gibran, MPR mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan disetujuinya penundaan sidang paripurna, Presiden Prabowo kini memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Sementara itu, masyarakat masih harus menunggu keputusan Presiden mengenai figur yang akan diajukan sebelum MPR memilih dan melantik wakil presiden baru pada 9 Desember 2026.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















