Komdigi Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko di Sektor Strategis

Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pengawasan digital berbasis risiko untuk menyesuaikan perlindungan dengan dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pendekatan itu dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026). Pengawasan dengan standar yang sama untuk semua teknologi dinilai tak lagi memadai karena tingkat risiko dan dampaknya berbeda-beda. Pemerintah memprioritaskan perhatian pada sektor keuangan, kesehatan, dan pendidikan, sembari mendorong pencegahan risiko sejak teknologi dirancang.

Nezar mengatakan semakin besar dampak teknologi terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan perlindungan dan kepatuhan yang perlu dipenuhi. Menurut dia, pengawasan berbasis risiko dapat melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi.

You might also like

Riset Pesantren, Ditjen Pesantren Gandeng Tujuh Pusat Kajian UIN

14 November 2026

Regulasi Ekonomi Digital Perlu Jaga Persaingan Usaha Lokal

14 November 2026

“Kita tidak bisa memperlakukan semua teknologi dengan cara yang sama, mengingat teknologi memiliki tujuan dan tingkat dampak terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Semakin besar dampaknya terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan yang harus kita penuhi,” ujar Nezar.

Pengawasan Digital Berbasis Risiko untuk Sektor Strategis

Nezar menjelaskan, jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam pengawasan pemanfaatan teknologi digital. Sektor energi, pertanian, perikanan, serta sektor strategis lainnya juga memerlukan pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Dengan pendekatan berbasis risiko, negara bisa melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi yang bertumbuh,” katanya.

Pergeseran pendekatan itu, menurut Nezar, semakin mendesak karena ancaman keamanan digital meningkat. Ia mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum, yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global nomor dua dalam dua tahun ke depan. Ketidakamanan siber berada di posisi keenam.

Laporan yang sama menunjukkan risiko dampak buruk kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) meningkat signifikan. Risiko AI yang sebelumnya berada di peringkat ke-30 dalam horizon dua tahun diproyeksikan naik menjadi peringkat kelima dalam horizon sepuluh tahun.

“AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu,” ungkap Nezar.

Kerugian Penipuan Digital Capai Rp9,3 Triliun

Ancaman penipuan digital juga tercatat di Indonesia. Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre, sekitar 600 ribu kasus penipuan terjadi selama November 2024 hingga Juni 2026, dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar tujuh persen dana yang berhasil diselamatkan.

Menghadapi risiko itu, Nezar menekankan perlunya mengubah paradigma pengawasan: bukan hanya menangani insiden setelah terjadi, tetapi mencegahnya sejak awal pengembangan teknologi. Salah satu prinsip yang ia dorong adalah security by design, yaitu memasukkan aspek keamanan, privasi, dan mekanisme pengaduan ke dalam perancangan sistem digital.

“Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.

AI Tetap Perlu Menempatkan Manusia sebagai Pengambil Keputusan

Nezar menyebut penguatan keamanan digital sebagai bagian dari arah pembangunan ekosistem digital Indonesia yang bertumpu pada tiga prinsip: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ia juga mengingatkan pemimpin digital di setiap sektor agar memastikan pemanfaatan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Menurut Nezar, penggunaan AI tidak harus diterapkan secara menyeluruh. Adopsinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor, dengan manusia tetap berada di pusat pengambilan keputusan.

“Tidak semuanya harus dikerjakan dengan AI. Ada beberapa hal yang bisa dikerjakan dengan AI dan juga oleh manusia. Kalaupun menggunakan AI, kita harus tetap menempatkan manusia di dalam pusat pengambilan keputusan atau human in the lead,” ujarnya.

Ia berharap peserta Digital Leader Summit 2026 dapat menjadi pemimpin perubahan yang adaptif dan berintegritas, serta membangun kolaborasi agar transformasi digital berlangsung aman, inklusif, dan produktif.

“Teknologi boleh membantu kita bekerja lebih cepat dan melihat lebih luas, tetapi tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesejahteraan kita sebagai manusia,” pungkas Nezar.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on GoogleDukung Jurnalisme