Headline.co.id, Jogja ~ Kementerian Agama mendorong pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Upaya itu dibahas dalam Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di Yogyakarta pada 11–13 November 2026. Kegiatan yang diikuti pimpinan Baznas serta penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama tersebut ditutup pada Jumat (13/11/2026). Kemenag menekankan penguatan penghimpunan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan penggunaan data akurat agar zakat dapat mendukung kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Penguatan pengelolaan zakat menjadi perhatian karena penghimpunan dana umat dinilai masih perlu diperluas, sementara penyaluran bantuan harus semakin presisi. Melalui BCL, Kemenag mendorong Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ) membangun tata kelola yang profesional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan program tidak tumpang tindih dan sesuai kebutuhan penerima.
Pengelolaan zakat perlu didukung kolaborasi dan inovasi
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad mengatakan, penguatan kapasitas dan kerja sama antarlembaga diperlukan agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat lebih luas. Menurut dia, peserta BCL diharapkan memperoleh peningkatan pengetahuan, bertukar pengalaman, dan memperluas jejaring kolaborasi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ketiga hal tersebut, kata Abu, dapat menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat sekaligus memperkuat kontribusi lembaga dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia mendorong Baznas menggali potensi penghimpunan yang belum tergarap maksimal. Penghimpunan zakat, menurutnya, perlu didukung inovasi, pemetaan potensi, serta layanan yang memudahkan masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dengan begitu, sumber penghimpunan tidak hanya bertumpu pada satu cara.
Abu juga meminta Baznas memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah. Lembaga tersebut diharapkan tidak hanya bergantung pada hibah pemerintah, tetapi mampu menyusun program pemberdayaan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Baznas harus hadir dengan membawa program dan menawarkan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Dengan penghimpunan yang kuat dan program yang bermanfaat, kepercayaan pemerintah daerah maupun masyarakat akan semakin meningkat,” tegasnya.
Selain memperluas penghimpunan, Abu mengingatkan pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Zakat merupakan amanah dana umat, sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan ketentuan fikih dan peraturan perundang-undangan.
Data akurat dibutuhkan agar penyaluran zakat tepat sasaran
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan, BCL merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat dari pusat hingga daerah.
Jajaran penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama di kabupaten/kota, ujarnya, memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi Baznas maupun LAZ. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar program pengelolaan dana umat berjalan efektif dan saling melengkapi.
Waryono menegaskan pengentasan kemiskinan bukan tanggung jawab satu lembaga saja. Program pengelolaan dana umat perlu terhubung dengan program pemerintah agar manfaatnya lebih luas.
“Persoalan pengentasan kemiskinan merupakan agenda bersama. Tidak bisa hanya dibebankan kepada satu lembaga atau organisasi. Diperlukan kolaborasi agar program pengelolaan dana umat dapat terhubung dengan program pemerintah dan memberikan manfaat yang lebih luas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dana zakat yang belum sepenuhnya dihimpun melalui lembaga resmi. Sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat langsung kepada penerima atau melalui tokoh agama. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Baznas dan LAZ untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dalam penyaluran bantuan, Waryono menekankan pentingnya basis data yang akurat. Kementerian Agama bersama Bappenas terus mendorong ketepatan data agar bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi tumpang tindih program maupun kesalahan sasaran.
“Penyaluran zakat harus semakin presisi dan tepat sasaran. Jangan sampai terjadi tumpang tindih bantuan atau bantuan diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas penerima,” ujarnya.
BCL 2026 satukan komitmen Baznas, LAZ, dan pemerintah daerah
BCL 2026 diikuti pimpinan Baznas DIY, pimpinan Baznas kabupaten/kota se-DIY, serta penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dari DIY dan Jawa Tengah.
Kemenag berharap kegiatan tersebut membangun kesamaan pemahaman dan komitmen Baznas, LAZ, serta pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan zakat. Kolaborasi diharapkan mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan dana umat sekaligus memperluas program pemberdayaan ekonomi.
Dengan tata kelola profesional dan penyaluran yang tepat sasaran, zakat diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Dana umat itu juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membangun kemandirian dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
