Headline.co.id, Batang ~ Pemerintah Kabupaten Batang bersama Think Policy memperkuat tata kelola investasi hijau melalui pelatihan bagi aparatur pada 11–12 November 2026. Upaya ini ditujukan untuk memastikan pertumbuhan industri di Batang turut menjaga lingkungan dan memberi manfaat jangka panjang bagi daerah. Penguatan dilakukan dengan membekali aparatur menyusun mekanisme insentif investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
Batang berada di jalur Pantura dan Trans-Jawa, serta memiliki Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP). Arus investasi yang tumbuh di kawasan tersebut menjadi peluang untuk mendorong ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus menuntut kebijakan yang dapat menyelaraskan aktivitas industri dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.
Kolaborasi Pemkab Batang dan Think Policy berlangsung sejak Juni hingga November 2026. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola investasi hijau berbasis potensi lokal agar agenda industri hijau dapat diterapkan, bukan hanya tercantum dalam dokumen kebijakan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perda Jadi Dasar Insentif Investasi Hijau Batang
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, transformasi industri memerlukan arah kebijakan yang jelas. Tanpa landasan tersebut, masuknya modal besar berisiko tidak memberikan nilai tambah yang memadai bagi daerah dan tidak cukup menekan dampak lingkungan.
Pemkab Batang, kata Faiz, telah mengambil langkah awal melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Aturan itu membuka peluang pemberian insentif kepada pelaku usaha dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis pengurangan emisi GRK.
“Pemkab Batang sebenarnya telah mengambil langkah awal melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Regulasi ini membuka peluang pemberian insentif bagi pelaku usaha, salah satunya dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Agar dapat berjalan efektif di lapangan, aturan tersebut membutuhkan ketentuan teknis yang matang sekaligus kesiapan aparatur daerah,” kata Faiz saat ditemui di Rumah Dinas Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (17/11/2026).
Faiz menyatakan pemerintah daerah ingin mengakselerasi ekonomi melalui investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan pertumbuhan itu memberi manfaat jangka panjang. Dalam upaya mewujudkan Batang Clean Industrial City, pemerintah mendorong perusahaan menyertai kegiatan investasinya dengan komitmen menjaga lingkungan, salah satunya melalui pengurangan emisi GRK.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batang Bagus Pambudi menekankan perlunya mekanisme yang terukur agar kebijakan dapat dijalankan.
“Melalui kolaborasi dengan Think Policy, kami berharap dapat memperkuat kerangka regulasi dan kapasitas perangkat daerah dalam implementasi kebijakan yang mendukung clean industry di Kabupaten Batang. Kami juga ingin memastikan bahwa kebijakan insentif kemudahan investasi dan CSR berbasis emisi GRK memiliki mekanisme yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Bagus.
20 Aparatur Ikuti Pelatihan CSR Berbasis Emisi
Untuk memperkuat kemampuan teknis pemerintah daerah, Think Policy dan Pemkab Batang mengadakan Transformative Classroom: Memperkuat Kapasitas Pemerintah Kabupaten Batang dalam Mendorong CSR Berbasis Emisi GRK pada 11–12 November 2026.
Pelatihan selama dua hari itu diikuti 20 aparatur dari lima perangkat daerah: Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop), serta Bapperida.
Founder, Chief Experiment Officer, dan Climate Principal Think Policy Andhyta Firselly Utami mengatakan Batang telah memasukkan aspek lingkungan dalam arah kebijakan pemberian insentif investasi. Menurut dia, Think Policy mendampingi pemerintah daerah melalui penguatan analisis kebijakan dan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD).
Andhyta menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga belajar menghitung emisi dan menyiapkan dasar pelaporan. “Dalam kelas tersebut, para peserta tidak sekadar menerima paparan teori. Menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (adult learning), mereka diajak membedah sains perubahan iklim, menghitung emisi berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi, hingga menyusun kerangka pelaporan sebagai dasar pemberian insentif,” katanya.
Rancang Inisiatif CSR dan Mekanisme Pemantauan
Head of Advisory Think Policy Try Luthfi Nugroho mengatakan, pemberian insentif investasi perlu mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan investasi, pendapatan daerah, dan kesejahteraan sosial. Dalam sesi “Menghitung Biaya Sosial”, peserta mempelajari kerangka penghitungan biaya sosial untuk memahami investasi yang optimal secara ekonomi dengan biaya sosial yang rendah.
Pada akhir pelatihan, peserta menyusun rancangan inisiatif CSR berbasis emisi untuk Kabupaten Batang. Rancangan itu mencakup pemetaan industri potensial, strategi kolaborasi, penetapan target penurunan emisi, dan mekanisme pemantauan.
Try menyebut penyusunan rancangan tersebut sebagai pijakan awal untuk menghubungkan kemajuan industri dengan kelestarian lingkungan. Penerapan kebijakan insentif dan CSR berbasis emisi, sebagaimana diharapkan Pemkab Batang dan Think Policy, masih memerlukan mekanisme yang jelas serta kesiapan aparatur daerah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















