Headline.co.id, Depok ~ Kementerian Agama menawarkan empat jalur penguatan usaha pesantren untuk mengatasi kendala pengelolaan koperasi, pembiayaan, pemasaran produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Rencana itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenag, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., dalam Simposium Nasional di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/11/2026). Kemenag menilai langkah tersebut perlu dilakukan karena potensi ekonomi pesantren belum diimbangi pengelolaan dan akses pasar yang memadai. Simposium yang diinisiasi Kemenko PM, UI, dan PP ISNU itu ditargetkan menghasilkan policy brief, peta jalan pemberdayaan, serta percontohan di sepuluh pesantren desa tertinggal.
Dalam simposium yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu, Kamaruddin memaparkan empat persoalan yang dihadapi unit usaha pesantren. Kas Koperasi Pesantren masih bercampur dengan rekening yayasan, produk santri belum bergerak dari pasar desa, sementara pembiayaan syariah formal nyaris tak terjangkau.
Hambatan lainnya adalah ketimpangan adopsi teknologi digital. Kondisi itu membuat banyak unit usaha pesantren kesulitan bersaing, bahkan untuk mencatat transaksi secara digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Empat jalur untuk memperkuat usaha pesantren
Untuk merespons persoalan tersebut, Kemenag menyiapkan empat langkah. Pertama, memfasilitasi Koperasi Pesantren (Kopontren) agar bertransformasi menjadi badan usaha formal. Kedua, memberikan kurikulum kewirausahaan bersertifikat kepada santri.
Ketiga, mengintegrasikan pembiayaan syariah melalui LPDB-KUMKM, Pusat Investasi Pemerintah, BPKH, dan KNEKS. Keempat, membuka akses produk pesantren ke jaringan ritel dan industri halal nasional melalui kemitraan off-taker.
Empat jalur itu diarahkan untuk menjawab kendala yang telah disebutkan, mulai dari tata kelola koperasi hingga pemasaran produk. Namun, Kamaruddin mengingatkan agar potensi ekonomi pesantren tidak hanya menjadi perhatian tanpa disertai kemampuan mengelolanya.
“Kita harus jujur melihat tantangan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh terjebak dengan potensi-potensi ekonomi sehingga tidak mampu mengelolanya dengan baik,” kata Kamaruddin.
Pesantren dinilai punya modal ekonomi kerakyatan
Di tengah berbagai hambatan, Kamaruddin menyebut pesantren memiliki modal yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Modal itu mencakup basis santri yang disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar di masyarakat.
“Pesantren adalah episentrum ekonomi kerakyatan: memiliki basis santri yang disiplin, ekosistem usaha lokal, serta jejaring alumni yang mengakar kuat di akar rumput,” ujarnya.
Menurut Kamaruddin, kekuatan tersebut menjadi bagian dari potensi pesantren yang perlu dikelola. Paparan mengenai persoalan dan langkah penguatan itu disampaikan dalam simposium yang mempertemukan Kemenko PM, UI, dan PP ISNU.
Simposium menargetkan tiga keluaran
Simposium tersebut ditargetkan menghasilkan tiga keluaran konkret. Pertama, policy brief yang akan disampaikan kepada Presiden. Kedua, peta jalan untuk mereplikasi model pemberdayaan. Ketiga, sepuluh pesantren di desa tertinggal yang akan menjadi percontohan dalam 90 hari ke depan.
Agenda itu berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. Rencana percontohan sepuluh pesantren menjadi salah satu keluaran yang ditargetkan, sementara langkah Kemenag lainnya mencakup formalitas badan usaha Kopontren, kurikulum kewirausahaan bersertifikat, integrasi pembiayaan, dan akses pasar bagi produk pesantren.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




![[Siaran Pers] Menkomdigi: Akurasi Informasi Jadi Prioritas Humas Pemerintah di Era Algoritma](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-menkomdigi-akurasi-informasi-jadi-prioritas-humas-pemerintah-di-era-algoritma.jpeg)












