Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan skema rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mempercepat pembenahan infrastruktur KUA di Indonesia. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (16/11/2026), sebagai alternatif pembiayaan selain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rehabilitasi akan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan gedung, yakni berat, sedang, dan ringan, termasuk untuk KUA di atas tanah wakaf yang belum memungkinkan memperoleh pembiayaan SBSN. Langkah itu disiapkan karena dari 5.917 KUA, kurang dari 2.000 yang dibangun dengan SBSN dan pembangunan seluruhnya dengan skema itu diperkirakan memerlukan sekitar 74 tahun.
Rehabilitasi KUA jadi alternatif pembiayaan
Kemenag menyiapkan skema rehabilitasi tersebut untuk memperluas pilihan pembiayaan pembenahan gedung KUA. Menurut Zayadi, skema ini dapat digunakan untuk KUA dengan tingkat kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Program itu juga ditujukan bagi KUA yang berdiri di atas tanah wakaf dan belum memungkinkan mendapat pembiayaan pembangunan melalui SBSN.
Jumlah KUA di Indonesia saat ini mencapai 5.917 unit. Sementara itu, KUA yang telah dibangun menggunakan pembiayaan SBSN masih kurang dari 2.000 unit. Jika pembangunan seluruh KUA hanya mengandalkan SBSN, penyelesaiannya diperkirakan memerlukan waktu sekitar 74 tahun.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Skema rehabilitasi diharapkan menjadi alternatif untuk mempercepat pembenahan infrastruktur tersebut. Namun, pembangunan gedung bukan satu-satunya tujuan. Zayadi menegaskan, sarana KUA perlu mendukung transformasi kantor tersebut menjadi pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan.
“KUA bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi pusat layanan keagamaan. Sekurang-kurangnya, layanan keagamaan yang ada pada Ditjen Bimas Islam ada pada Kantor Urusan Agama. Tentu ini membutuhkan upaya yang luar biasa,” kata Zayadi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Zayadi membahas pembangunan KUA dalam kegiatan Persiapan Pembangunan dan Reviu Desain Green Building Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) KUA 2027 dan Evaluasi Pembangunan 2026 di Yogyakarta. Ia menyebut pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan.
Gedung dan sarana prasarana yang memadai diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan keagamaan dengan lebih mudah, jelas, cepat, ramah, dan transparan. Pembangunan juga perlu mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Melalui pengaturan tersebut, KUA diharapkan dapat menjalankan sembilan fungsi yang mencakup 48 jenis layanan keagamaan secara optimal.
Tata kelola pembangunan SBSN perlu dijaga
Selain mendorong alternatif pembiayaan, Zayadi mengingatkan satuan kerja agar menjaga tata kelola pembangunan SBSN sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Menurut dia, proyek SBSN menggunakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang sehingga setiap tahap harus dijalankan secara cermat dan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai ada wanprestasi atau maladministrasi, sebab itu akan menjadi catatan negatif ketika kita mengusulkan di tahun-tahun mendatang. Semakin baik capaian kita, insyaallah dukungannya juga akan semakin besar,” ujarnya.
Zayadi menyebut tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai tiga prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan pembangunan SBSN. Ketiga prinsip itu diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan.
Ia juga meminta satuan kerja di daerah berbagi pengalaman mengenai kendala dan praktik baik dalam pelaksanaan pembangunan. Pertukaran informasi itu diperlukan untuk mengenali persoalan sejak dini dan menyusun langkah mitigasi, sehingga pembangunan dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Pembangunan gedung harus diikuti peningkatan layanan
Bagi Zayadi, transformasi KUA juga bergantung pada mutu pelayanan dan cara lembaga tersebut berkomunikasi dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik perlu dibangun melalui layanan yang berkualitas dan penyampaian informasi yang berbasis fakta, bukan sekadar klaim kelembagaan.
“Kepercayaan publik tumbuh dari layanan yang mudah, tidak hanya mudah tetapi jelas, tidak hanya jelas tetapi cepat. Cepat saja tidak cukup, harus dengan presisi yang sangat tinggi. Layanan harus ramah, transparan, dan konsisten,” ungkapnya.
Pengalaman masyarakat saat menerima layanan, kata Zayadi, turut menentukan citra KUA. Karena itu, jajaran KUA perlu menerapkan standar pelayanan secara konsisten, baik melalui layanan tatap muka maupun kanal digital.
“Komunikasi publik KUA tidak boleh berisik dengan klaim yang berlebihan, tetapi harus berbasis pada fakta layanan, regulasi, data, dan pengalaman masyarakat yang mendapatkan layanan di KUA,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















