Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemprov Gorontalo mematangkan rancangan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam rapat harmonisasi di aula Kanwil Kemenkum Gorontalo, Selasa (17/11/2026). Penyesuaian aturan itu dilakukan untuk menyelaraskan pengaturan akuntansi daerah dengan perkembangan regulasi serta mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo Raymond JH Takasenseran mengatakan perubahan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Pembahasan mencakup penambahan landasan dalam konsiderans dan penyesuaian rujukan peraturan.
Perubahan Pergub Akuntansi Daerah Dibahas
Raymond menyampaikan penyempurnaan aturan diharapkan membuat penerapan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan penyempurnaan ini, pelaksanaan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Raymond dalam rapat tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rapat harmonisasi itu merupakan bagian dari upaya mematangkan rancangan perubahan atas Pergub Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023. Aturan tersebut mengatur kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Dalam pembahasan, peserta menyoroti penyempurnaan konsiderans menimbang melalui penambahan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada bagian konsiderans mengingat atau dasar hukum, pembahasan mencakup pencantuman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100 Tahun 2025 untuk menggantikan rujukan PMK Nomor 231/PMK.05/2022.
Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Sukril Gobel memaparkan, penyusunan rancangan perubahan telah melalui sejumlah tahapan. Prosesnya diawali dengan diskusi kelompok terpumpun pada 16 Oktober 2026.
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan itu juga diikuti perangkat daerah yang terdampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 18, 19, dan 20.
Tahap berikutnya berupa fasilitasi dan sosialisasi perubahan Pergub Nomor 65 Tahun 2023 dengan menghadirkan narasumber dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menurut Sukril.
Hasil Harmonisasi Jadi Dasar Penyesuaian
Hasil rapat harmonisasi akan menjadi dasar untuk menyesuaikan rancangan bersama Biro Hukum sebelum disampaikan ke tahap berikutnya. Proses tersebut diharapkan memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.
Perubahan Pergub juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah tengah menyelaraskan ketentuan akuntansi dengan perkembangan regulasi, sekaligus menegaskan dasar hukum yang digunakan dalam rancangan perubahan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.





![[Siaran Pers] Buka Konferensi Nasional FKUB, Menkomdigi Ajak Tokoh Agama Cegah Disinformasi di Ruang Digital](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-buka-konferensi-nasional-fkub-menkomdigi-ajak-tokoh-agama-cegah-disinformasi-di-ruang-digital.png)











