Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama (Kemenag) bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh lintas agama membahas pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di Jakarta pada Senin (16/11/2026). Pembahasan berlangsung dalam diskusi panel bertema “Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ”. Para peserta membicarakan sejumlah pendekatan, termasuk materi pendidikan agama dan penguatan regulasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan moral peserta didik sekaligus mencegah perundungan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag, Ahmad Zainul Hamdi, mengatakan draf insersi materi pencegahan budaya LGBTQ ke dalam kurikulum pendidikan agama telah rampung. Materi itu disiapkan untuk madrasah, pesantren, dan sekolah keagamaan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
Kemenag juga tengah memfinalisasi buku pendamping yang akan menjadi pedoman bagi pendidik dan penyuluh agama. Buku itu ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Informasi mengenai penyusunan materi dan buku tersebut disampaikan dalam diskusi yang menghadirkan perwakilan organisasi keagamaan dan tokoh lintas agama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Narasumber dalam panel lain Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH M. Cholil Nafis, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. M. Ihsan Tanjung, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM KH Wahidudin Adams, serta rohaniwan senior Sangha Theravada Indonesia (STI) Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.
Pencegahan LGBTQ melalui pendidikan dan pendampingan
Cholil Nafis menyampaikan bahwa gagasan keagamaan perlu diterjemahkan menjadi gerakan nyata dan terukur. Ia menjelaskan konsep *Minal Fikrah ilal Harakah* atau dari gagasan menuju gerakan, yang terdiri atas empat tahap: *Fikrah* sebagai landasan pemikiran, *Manhaj* sebagai garis sikap, *Harakah* sebagai gerakan akar rumput, dan *Syirkah* sebagai kemitraan dengan negara.
Menurut Cholil, ormas keagamaan perlu membedakan orientasi individu dari kampanye perilaku di ruang publik. Ia mengatakan PBNU berupaya mendampingi individu, tetapi menolak paham dan gerakan yang dinilai mendorong normalisasi LGBTQ di ruang publik maupun ruang digital.
“Pertama, tolak paham dan gerakan. Ada paham, ada gerakan. Beda dengan orang kena penyakit,” ujar Cholil, merujuk pada sikap dan tausiyah PBNU pada 25 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa orang yang dianggap membutuhkan pemulihan harus disayangi dan didampingi.
Anggota PP Muhammadiyah M. Ihsan Tanjung menyatakan bahwa berdasarkan putusan Majelis Tarjih dan Tajdid, perilaku LGBTQ dinilai menyimpang dari syariat Islam dan hukumnya haram. Namun, ia mengingatkan bahwa pandangan keagamaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan persekusi, kekerasan, atau pengucilan sosial.
“Pencegahan yang efektif bukanlah persekusi, melainkan pendidikan, ketahanan keluarga, pendampingan, dan kebijakan publik yang berilmu serta berkeadaban,” kata Ihsan.
Muhammadiyah, menurut Ihsan, mendorong penguatan literasi digital kritis bagi anak dan remaja. Organisasi itu juga merekomendasikan batasan hukum yang ketat agar penegakan aturan tidak memicu tindakan main hakim sendiri.
MUI siapkan draf RUU pencegahan dan penanggulangan LGBTQ
Dari sisi regulasi, Wahidudin Adams mengatakan MUI sedang menyiapkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ. Penyusunan itu disebut sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 111 Tahun 2025 dan Fatwa MUI Tahun 2014.
Wahidudin menilai aturan pada tingkat peraturan presiden maupun peraturan daerah memiliki keterbatasan dari segi kewenangan dan sanksi. Karena itu, menurut dia, diperlukan payung hukum setingkat undang-undang agar pengaturan lebih menyeluruh dan memiliki kepastian hukum.
“Instrumen yang paling kuat itu harus undang-undang. Apalagi dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025, penyebaran budaya LGBTQ sudah dikategorikan sebagai bagian yang mengancam ketahanan nasional,” kata Wahidudin.
Draf yang disiapkan MUI mencakup pencegahan melalui pendidikan dan penguatan keluarga, layanan rehabilitasi psikologis dan spiritual, serta perlindungan hak korban dari ancaman maupun viktimisasi ulang. Rancangan itu juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi pihak yang mengorganisasi, memfasilitasi, atau menyebarluaskan materi eksploitasi seksual secara komersial.
Tokoh lintas agama tekankan martabat manusia
Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi menjelaskan bahwa dalam ajaran Buddha, pengendalian perilaku berakar pada kesadaran moral atau *sila*, serta pengembangan *hiri-ottappa*, yakni rasa malu dan takut terhadap akibat perbuatan tidak patut. Pembinaan umat awam dan generasi muda, kata dia, dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, prinsip nir-kekerasan atau *ahimsa*, serta cinta kasih atau *metta*.
Bhikkhu Partono juga menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu, menolak perundungan, dan menyediakan ruang dialog serta pendampingan konseling yang empatik. Pandangan tersebut disampaikan dalam pembahasan yang juga menyoroti pencegahan diskriminasi dan kekerasan.
Menutup diskusi, Ahmad Zainul Hamdi mengatakan para tokoh agama dan ormas memiliki perbedaan istilah serta pendekatan teologis, tetapi bertemu pada penolakan terhadap normalisasi maupun kampanye LGBTQ di ruang publik. Ia menyebut para peserta juga berkomitmen menolak diskriminasi, kekerasan, dan perundungan di masyarakat maupun lingkungan pendidikan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


![[Siaran Pers] Buka Konferensi Nasional FKUB, Menkomdigi Ajak Tokoh Agama Cegah Disinformasi di Ruang Digital](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-buka-konferensi-nasional-fkub-menkomdigi-ajak-tokoh-agama-cegah-disinformasi-di-ruang-digital.png)














