Headline.co.id, Depok ~ Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap pejabat yang dinilainya lebih mengutamakan kekuasaan dibandingkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kritik tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). Megawati menyoroti persoalan penegakan hukum, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan negara, bukan sekadar memenuhi ambisi kekuasaan.
Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik tersebut ketika menyinggung dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu mempertanyakan bagaimana kewenangan yang dimiliki aparat negara dapat disalahgunakan hingga menimbulkan persoalan hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati Soekarnoputri secara terbuka mempertanyakan makna pengabdian seorang pejabat apabila kekuasaan justru menjadi tujuan utama dalam menjalankan tugasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Ini kah baktimu kepada negaramu? Hanya untuk mencari kekuasaan,” ujar Megawati dalam orasi ilmiahnya, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik Megawati terhadap kondisi penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang menurutnya perlu kembali berpegang pada prinsip pengabdian kepada negara.
Megawati Pertanyakan Penyalahgunaan Kekuasaan di Institusi Kepolisian
Dalam orasinya, Megawati secara khusus menyinggung dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Megawati mengaku heran dengan dugaan tindakan tersebut. Terlebih, ia mengingatkan bahwa dirinya memiliki peran dalam proses pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Menurut Megawati, pemisahan institusi kepolisian dari militer merupakan bagian dari perjalanan penting dalam penataan kelembagaan negara.
Karena itu, ia mempertanyakan munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian.
“Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan endak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, loh kok beraninya coba menyadap?” kata Megawati.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan para peserta yang menghadiri sidang terbuka senat.
Kritik Megawati tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindakan penyadapan, tetapi juga menyentuh tanggung jawab moral pejabat negara dalam menggunakan kewenangan yang diberikan kepada mereka.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan tersebut disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Meski telah berstatus tersangka, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Singgung Pejabat yang Lebih Mengejar Jabatan daripada Pengabdian
Persoalan penggunaan kekuasaan juga menjadi perhatian Megawati dalam pembahasan mengenai kepemimpinan strategik.
Melalui orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”, Megawati menjelaskan bahwa jabatan tinggi tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Ia menilai terdapat perbedaan antara memperoleh kedudukan dalam pemerintahan dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.
“Karena menjadi pemimpin itu sulit, tapi menjadi Presiden itu gampang,” kata Megawati.
Megawati mengungkapkan bahwa seorang presiden memang memperoleh berbagai fasilitas dan penghormatan. Namun, kemudahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan.
Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai kepala negara.
“Saya merasakan, dihormati kiri kanan, mau buka pintu sendiri tidak boleh, mesti dibukakan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Megawati, kehidupan seorang pemimpin tidak hanya berisi penghormatan dan fasilitas jabatan. Terdapat berbagai persoalan yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian.
“Tetapi belakangnya itu juga, itu banyak sekali yang namanya kerikil-kerikil tajam yang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa terpeleset,” katanya.
Melalui pengalaman tersebut, Megawati mengingatkan bahwa kekuasaan dapat menjadi ujian bagi seseorang, terutama dalam mempertahankan prinsip dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.
Megawati Ingatkan Kekuasaan Menguji Keteguhan Pemimpin
Megawati menilai seorang pemimpin akan menghadapi berbagai ujian ketika memegang kekuasaan.
Ujian tersebut berkaitan dengan kemampuan menjaga konsistensi, keteguhan, dan sikap dalam menghadapi persoalan yang muncul selama menjalankan jabatan.
“Setiap pemimpin nanti selalu diuji konsistensinya, keteguhan dan sikapnya terlebih ketika sedang memegang kekuasaan,” ujar Megawati.
Ia kemudian mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalaman panjang kehidupannya yang disebut seperti cakra manggilingan atau roda kehidupan yang terus berputar.
“Berbagai ujian sejarah telah saya lalui,” katanya.
Dari pengalaman tersebut, Megawati mengaku melakukan perenungan mengenai hakikat seorang pemimpin.
Ia mempertanyakan karakter dan prinsip yang harus dimiliki seseorang agar mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinan secara konsisten.
“Ketika saya merenungkan hal itu, saya mencoba merumuskan apa hakekat dari jati diri seorang pemimpin?” tutur Megawati.
Hasil perenungan itu kemudian dirumuskan menjadi lima dimensi kepemimpinan strategik, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kebenaran.
“Setelah mengalami kontemplasi yang mendalam, saya merumuskan lima dimensi seorang pemimpin yang betul-betul saya kira harus mempunyai strategi atau strategic thinking,” ujarnya.
Kelima dimensi tersebut menjadi landasan pandangan Megawati tentang pentingnya membangun kepemimpinan yang tidak semata-mata berorientasi pada jabatan.
Kritik Pemerintahan, Megawati Dorong Rakyat Berani Bersuara
Selain mengingatkan tanggung jawab pejabat, Megawati mengkritik kondisi masyarakat yang menurutnya semakin enggan menyampaikan pendapat secara terbuka.
Ia menilai banyak orang kini terbiasa menunggu perintah sebelum berani mengambil sikap.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujarnya.
Megawati mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya merasa takut ketika menyampaikan pandangan terhadap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut,” katanya.
Megawati juga menceritakan pengalamannya ketika pernah mendapatkan panggilan dari aparat penegak hukum.
Ia mengaku pernah dipanggil kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurutnya, memenuhi panggilan tersebut merupakan bagian dari ketaatan terhadap hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan dan mempertanyakan masa depan bangsa apabila persoalan yang disorotnya terus berlangsung.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” ujar Megawati.
Tegaskan Pancasila sebagai Landasan Menjalankan Kekuasaan
Megawati juga menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila perlu dipahami melalui sejarah kelahirannya dan diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” katanya.
Dalam orasi tersebut, Megawati turut menegaskan keputusan politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ucapnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah kritiknya mengenai penggunaan kekuasaan dan pentingnya keberanian dalam mempertahankan sikap politik.
Orasi Megawati Dihadiri Pejabat dan Ratusan Wisudawan
Orasi ilmiah Megawati menjadi bagian dari Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Semester Ganjil STIPAN.
Sebanyak 150 mahasiswa dinyatakan lulus dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Hadir pula sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah.
Melalui orasi ilmiahnya, Megawati menekankan bahwa kepemimpinan tidak cukup diukur dari tingginya jabatan yang dimiliki seseorang. Baginya, kekuasaan harus diiringi keteguhan prinsip, keberanian, dan tanggung jawab dalam menjalankan pengabdian kepada rakyat, bangsa, serta negara.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















