Headline.co.id, Jakarta ~ Rencana trump $5,000 untuk setiap warga dewasa Amerika Serikat belum dapat dijalankan hanya berdasarkan keputusan Presiden Donald Trump. Ketua DPR AS Mike Johnson pada Minggu, 13 September 2026, menyatakan pembayaran yang dijanjikan Trump apabila Partai Republik mempertahankan kendali DPR dan Senat dalam pemilu sela November membutuhkan persetujuan Kongres. Pernyataan itu menempatkan proses legislasi dan sumber pendanaan sebagai dua persoalan utama sebelum program tersebut dapat direalisasikan.
Proposal trump $5,000 pertama kali diumumkan Trump dalam konvensi pemilu sela Partai Republik di Dallas pada pekan lalu. Trump menyebut pembayaran tersebut sebagai “Trump Dividend” dan menjanjikannya kepada masyarakat apabila Partai Republik mampu mempertahankan kekuasaan di Capitol Hill setelah pemilu November.
Meski skema trump $5,000 dikaitkan langsung dengan hasil pemilu, Trump meyakini pemerintah Amerika Serikat memiliki kemampuan finansial untuk membayar dana tersebut. Namun, Johnson menegaskan Kongres tetap memiliki peran dalam proses pengeluaran dana pemerintah, sementara sejumlah politikus dari Partai Demokrat, sebagian anggota Partai Republik, dan pakar ekonomi mempertanyakan biaya serta potensi dampaknya terhadap inflasi dan keuangan negara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mike Johnson Sebut Kongres Harus Bertindak
Johnson mengatakan dirinya berasumsi bahwa Kongres harus memberikan persetujuan sebelum pemerintah dapat mengeluarkan dana untuk pembayaran tersebut.
“Saya berasumsi, ya, dia membutuhkan Kongres untuk bertindak, dan itu merupakan ide yang kreatif,” kata Johnson.
Dalam wawancara terpisah, Johnson kembali menjelaskan masih banyak rincian yang harus diselesaikan sebelum rencana pembayaran tersebut dapat dijalankan.
“Tentu saja, persoalannya ada pada detail. Kami harus mencari tahu semua itu,” ujar Johnson.
Ketika ditanya apakah dirinya bersedia memastikan janji Trump tersebut terlaksana, Johnson tidak memberikan komitmen langsung bahwa pembayaran pasti disetujui Kongres. Ia menyatakan proses pembentukan kesepakatan memerlukan waktu, terlebih Partai Republik memiliki mayoritas yang tipis.
“Saya berkomitmen bahwa Kongres akan membahasnya dan menemukan konsensus mengenai hal itu, seperti yang harus saya lakukan terhadap segala hal lainnya,” katanya.
Johnson juga menegaskan akan bekerja bersama Trump untuk membahas proposal tersebut.
“Saya akan bekerja bersama presiden, seperti yang selalu saya lakukan, dan kami akan memberikan hasil bagi rakyat Amerika,” ujar Johnson.
Trump Tegaskan Pembayaran US$5.000 Akan Terjadi
Berbeda dengan sikap Johnson yang menekankan proses legislasi, Trump menunjukkan keyakinan kuat bahwa pembayaran US$5.000 kepada warga dewasa AS dapat direalisasikan.
Beberapa jam setelah pernyataan Johnson, Trump kembali menegaskan komitmennya saat berbicara kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One di Irlandia. Trump berada di negara tersebut untuk menghadiri turnamen golf profesional di resornya.
“US$5.000 itu akan terjadi, 100 persen,” kata Trump.
Trump sebelumnya juga menyatakan dirinya tidak yakin persetujuan Kongres diperlukan. Ketika ditanya apakah pemerintah memerlukan otorisasi anggota parlemen, Trump mengatakan, “Kami pikir tidak,” tetapi menambahkan bahwa Kongres kemungkinan akan memberikan persetujuan apabila memang diperlukan.
Menurut Trump, kondisi ekonomi Amerika Serikat memungkinkan pemerintah membiayai pembayaran tersebut.
“Kami dapat dengan mudah menanganinya karena kami menerima begitu banyak uang,” ujar Trump.
“Kami belum pernah melakukan yang lebih baik,” lanjutnya.
Saat mengumumkan program tersebut dalam konvensi Partai Republik di Dallas, Trump mengaitkan langsung pembayaran dengan kemenangan Partai Republik dalam pemilu sela.
“Jadi, jika Partai Republik menang, Anda menang bersama kami, dan Anda mendapatkan US$5.000. Itu akan disebut Trump Dividend,” katanya.
Biaya Trump Dividend Diperkirakan Mencapai US$1,3 Triliun
Persoalan utama dari proposal tersebut adalah besarnya dana yang dibutuhkan. Pembayaran US$5.000 kepada setiap warga dewasa Amerika Serikat diperkirakan dapat menelan biaya sekitar US$1,3 triliun.
Jumlah tersebut memunculkan kekhawatiran karena Amerika Serikat saat ini menghadapi defisit anggaran tahunan hampir US$1,8 triliun. Sejumlah ekonom juga memperingatkan tambahan pengeluaran dalam skala besar berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.
Kondisi ekonomi menjadi persoalan penting bagi Partai Republik menjelang pemilu sela. Inflasi masih bertahan, sementara suku bunga meningkat dan harga energi ikut memberikan tekanan terhadap pengeluaran masyarakat.
Menteri Perdagangan Howard Lutnick sebelumnya menyatakan pembayaran tersebut tidak akan menggunakan uang pembayar pajak. Menurut Lutnick, pemerintah dapat menghasilkan dana yang ingin dibagikan Trump.
Namun, dalam bahan yang tersedia belum dijelaskan mekanisme spesifik mengenai bagaimana pemerintah akan memperoleh dana hingga lebih dari US$1 triliun untuk membiayai program tersebut.
Johnson sendiri mengatakan tidak menginginkan kebijakan itu menambah utang pemerintah.
“Saya tidak ingin menambah utang itu,” katanya.
Ia berpendapat pemerintah tidak semestinya semakin berutang apabila proposal tersebut nantinya diterapkan.
Dukungan dari Partai Republik Belum Solid
Selain persoalan pendanaan, proposal Trump Dividend juga belum mendapatkan dukungan tegas dari seluruh pejabat Partai Republik.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menghindari memberikan kepastian ketika ditanya apakah anggota Partai Republik di Kongres akan mendukung kebijakan tersebut.
“Itu pertanyaan yang bagus. Dan kita akan melewati jembatan itu ketika kita sampai di sana,” ujar Thune.
Anggota DPR dari Partai Republik asal New York, Mike Lawler, juga tidak secara khusus menjanjikan dukungan terhadap pembayaran US$5.000.
“Saya mendukung pengembalian uang ke kantong warga Amerika yang bekerja keras,” kata Lawler.
Namun, menurut dia, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah pembayaran itu disebut stimulus atau dividen, melainkan bagaimana pemerintah membiayainya.
“Apakah Anda menyebutnya cek stimulus atau dividen, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda membayarnya? Itulah fokus saya,” ujarnya.
Sikap serupa menunjukkan bahwa jalan proposal Trump melalui Kongres berpotensi menghadapi perdebatan, meskipun Partai Republik mampu mempertahankan mayoritas setelah pemilu.
Demokrat Kritik Proposal Trump $5,000
Politikus Partai Demokrat turut mempertanyakan kelayakan janji tersebut.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan proposal tersebut bukan sebuah rencana yang serius. Senator AS dari Michigan, Mallory McMorrow, juga meragukan apakah pembayaran US$5.000 benar-benar akan diberikan jika Partai Republik mempertahankan kendali Kongres.
Kritik terhadap proposal itu juga muncul karena pembayaran dijanjikan dalam konteks pemilu sela. Sejumlah pengkritik menilai janji tersebut merupakan upaya memengaruhi pilihan pemilih dengan menawarkan pembayaran tunai apabila Partai Republik menang.
Sementara itu, kekhawatiran dari kalangan ekonomi terutama berpusat pada besarnya kebutuhan anggaran dan kemungkinan dampaknya terhadap inflasi.
Kondisi Ekonomi Jadi Tantangan Menjelang Pemilu
Janji pembayaran US$5.000 muncul ketika pemerintah Trump menghadapi tekanan terkait kondisi ekonomi. Harga bahan bakar meningkat di tengah konflik dengan Iran, sementara pertumbuhan upah menghadapi tekanan akibat inflasi.
Rata-rata harga bensin nasional AS dalam bahan yang tersedia tercatat US$4,31 per galon atau naik US$1,33 sejak perang dimulai.
Trump mengatakan harga bahan bakar akan turun tajam. Namun, belum terdapat kesepakatan dalam waktu dekat dengan Iran untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali aktivitas normal di Selat Hormuz.
Dukungan publik terhadap kinerja Trump juga menjadi tantangan bagi Partai Republik. Berdasarkan jajak pendapat Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pada Juli, sekitar sepertiga orang dewasa Amerika Serikat menyetujui cara Trump menjalankan pemerintahan. Angka tersebut turun dibandingkan 37 persen pada Juni dan 42 persen ketika Trump mulai menjabat.
Dengan pemilu sela semakin dekat, proposal Trump Dividend kini tidak hanya menjadi janji kampanye, tetapi juga menjadi perdebatan mengenai kewenangan presiden, peran Kongres, kemampuan anggaran federal, dan risiko ekonomi.
Trump tetap menegaskan US$5.000 akan dibayarkan apabila Partai Republik menang. Namun, pernyataan Mike Johnson menunjukkan realisasi rencana tersebut tetap bergantung pada proses politik di Kongres, pencarian konsensus di antara anggota parlemen, serta kejelasan mengenai sumber dana untuk membiayai pembayaran yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari US$1 triliun.
