Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan pembayaran US$5.000 kepada setiap warga dewasa apabila Partai Republik mampu mempertahankan kendali DPR dan Senat dalam pemilu sela November 2026. Janji bertajuk Trump Dividend tersebut disampaikan dalam konvensi Partai Republik di Dallas dan langsung memicu kontroversi karena dikaitkan secara terbuka dengan kemenangan politik partainya. Di tengah janji trump $5,000 itu, sejumlah politikus Demokrat, anggota Republik, hingga pakar ekonomi mempertanyakan legalitas, sumber pendanaan, dan risiko inflasi dari program yang nilainya dapat mencapai sekitar US$1,3 triliun.
Trump mengatakan trump $5,000 akan menjadi keuntungan langsung bagi masyarakat apabila Partai Republik memenangkan pertarungan mempertahankan Kongres. Ia bahkan menegaskan pemerintah Amerika Serikat memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan pembayaran tersebut.
Namun, proposal trump $5,000 belum mendapatkan kepastian dari Kongres. Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan persetujuan legislatif diperlukan, sementara sejumlah anggota Partai Republik memilih tidak memberikan dukungan penuh sebelum mekanisme pendanaan program dijelaskan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Trump Kaitkan US$5.000 dengan Kemenangan Republik
Trump memperkenalkan pembayaran tersebut saat berbicara dalam konvensi pemilu sela Partai Republik di Dallas.
Di hadapan peserta konvensi, Trump secara langsung menghubungkan kemenangan Partai Republik dengan pembayaran uang kepada masyarakat.
“Jadi, jika Partai Republik menang, Anda menang bersama kami, dan Anda mendapatkan US$5.000. Itu akan disebut Trump Dividend,” kata Trump.
Pernyataan tersebut segera menempatkan proposal itu di tengah perdebatan politik karena insentif tunai senilai ribuan dolar dijanjikan dengan syarat partai Trump mempertahankan kekuasaan di Capitol Hill.
Bagi Trump, rencana tersebut merupakan bentuk pembagian manfaat ekonomi kepada warga Amerika.
Namun, bagi para pengkritiknya, hubungan langsung antara hasil pemilu dan pembayaran tunai memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan janji ekonomi untuk memengaruhi keputusan pemilih.
Demokrat Sebut Proposal Tidak Serius
Politikus Demokrat menjadi salah satu kelompok yang paling keras mengkritik proposal tersebut.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan rencana pembayaran US$5.000 bukan merupakan “proposal serius”.
Senator AS dari Michigan, Mallory McMorrow, juga mempertanyakan apakah pembayaran tersebut benar-benar akan diwujudkan apabila Partai Republik memenangkan pemilu.
Keraguan muncul karena menurut para pengkritik, janji dalam kampanye politik belum tentu berujung pada kebijakan yang dapat dilaksanakan.
Salah satu kritik yang terdapat dalam bahan bahkan menyebut proposal itu sebagai upaya membeli dukungan pemilih menjelang pemilu November.
“This explicit and desperate attempt to buy votes in the November election is a new low,” demikian salah satu kritik terhadap proposal tersebut.
Pihak yang mengkritik juga menilai Trump menjanjikan sesuatu yang belum memiliki kepastian hukum maupun sumber pendanaan yang jelas.
Trump Yakin Pembayaran Akan Terjadi
Trump menolak keraguan terhadap rencananya.
Saat berbicara kepada wartawan di Irlandia pada Minggu, Trump menegaskan pembayaran tersebut akan benar-benar dilakukan.
“US$5.000 itu akan terjadi, 100 persen,” ujar Trump.
Trump juga mengatakan Amerika Serikat memiliki kemampuan keuangan untuk membayar program tersebut.
“Kami dapat dengan mudah menanganinya karena kami menerima begitu banyak uang,” katanya.
Menurut Trump, pemerintah saat ini memiliki kondisi ekonomi yang sangat kuat.
“Kami belum pernah melakukan yang lebih baik,” ujarnya.
Trump bahkan menyebut pembayaran tersebut “cukup mudah” dilakukan karena besarnya penerimaan yang menurutnya masuk ke Amerika Serikat.
Namun, ia belum memberikan penjelasan terperinci mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk membayar seluruh warga dewasa.
Ketua DPR Tegaskan Butuh Persetujuan Kongres
Persoalan berikutnya terletak pada kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan dana.
Trump sebelumnya mengatakan pemerintahannya menilai persetujuan Kongres kemungkinan tidak diperlukan.
“Kami pikir tidak,” kata Trump ketika ditanya mengenai kebutuhan persetujuan parlemen.
Namun, ia juga mengatakan Kongres kemungkinan akan mendukung proposal tersebut apabila memang dibutuhkan.
Ketua DPR AS Mike Johnson mempunyai pandangan berbeda.
“Saya berasumsi, ya, dia membutuhkan Kongres untuk bertindak, dan itu merupakan ide yang kreatif,” ujar Johnson.
Johnson mengatakan masih banyak rincian yang harus diselesaikan.
“Tentu saja, persoalannya ada pada detail. Kami harus mencari tahu semua itu,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Trump menyampaikan janji secara tegas, pembayaran belum dapat dilakukan tanpa proses politik dan legislasi lebih lanjut.
Johnson Belum Jamin Proposal Pasti Lolos
Johnson menyatakan dirinya akan bekerja bersama Trump untuk mencari dukungan di Kongres.
Namun, ia tidak memberikan jaminan bahwa proposal US$5.000 pasti akan dilaksanakan.
“Saya berkomitmen bahwa Kongres akan membahasnya dan menemukan konsensus mengenai hal itu, seperti yang harus saya lakukan terhadap segala hal lainnya,” ujar Johnson.
Menurut Johnson, mayoritas Partai Republik yang tipis membuat setiap kebijakan besar membutuhkan negosiasi.
Ia juga mengatakan tidak terbiasa memberikan komitmen besar sebelum proses pembahasan dilakukan.
“Saya tidak pernah memberikan komitmen besar di awal karena saya harus mengerjakannya, dan itulah yang kami lakukan setiap hari,” katanya.
Johnson tetap memastikan dirinya akan bekerja bersama Trump.
“Saya akan bekerja dengan presiden, bergandengan tangan, seperti yang saya lakukan sepanjang waktu, dan kami akan memberikan hasil bagi rakyat Amerika,” ujar Johnson.
Anggota Republik Pertanyakan Sumber Dana
Kontroversi mengenai Trump Dividend tidak hanya datang dari Partai Demokrat.
Beberapa politikus Republik juga mempertanyakan cara pemerintah akan membayar program tersebut.
Anggota DPR Mike Lawler dari New York mengatakan dirinya mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Saya mendukung pengembalian uang ke kantong warga Amerika yang bekerja keras,” kata Lawler.
Namun, ia menilai persoalan utamanya tetap berkaitan dengan pendanaan.
“Apakah Anda menyebutnya cek stimulus atau dividen, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda membayarnya? Itulah fokus saya,” ujarnya.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune juga belum memberikan komitmen bahwa anggota Republik di Senat akan mendukung proposal tersebut.
“Itu pertanyaan yang bagus. Dan kita akan melewati jembatan itu ketika kita sampai di sana,” katanya.
Sikap tersebut menunjukkan dukungan internal Partai Republik terhadap Trump Dividend masih belum sepenuhnya solid.
Biaya Bisa Mencapai US$1,3 Triliun
Skala anggaran menjadi salah satu alasan proposal tersebut menuai kontroversi.
Apabila US$5.000 diberikan kepada seluruh warga dewasa Amerika Serikat, total biaya diperkirakan dapat mencapai sekitar US$1,3 triliun.
Besarnya angka tersebut menjadi perhatian karena Amerika Serikat juga menghadapi defisit anggaran tahunan hampir US$1,8 triliun.
Johnson menegaskan dirinya tidak ingin proposal tersebut menambah utang negara.
“Saya tidak ingin menambah utang itu,” katanya.
Menteri Perdagangan Howard Lutnick sebelumnya mengatakan uang untuk program tersebut tidak akan berasal dari pembayar pajak.
Menurut Lutnick, pemerintah dapat “menghasilkan uang” yang ingin dibagikan Trump.
Namun, berdasarkan bahan yang tersedia, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pemerintah memperoleh dana dalam jumlah sebesar itu.
Risiko Inflasi Ikut Disorot
Selain masalah anggaran, pakar ekonomi memperingatkan bahwa pembayaran tunai dalam skala sangat besar dapat memperparah inflasi.
Tambahan uang dalam jumlah besar di tangan konsumen berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa.
Jika peningkatan permintaan tidak disertai kenaikan produksi atau pasokan, tekanan terhadap harga dapat semakin tinggi.
Kekhawatiran tersebut muncul ketika Amerika Serikat masih menghadapi inflasi yang persisten dan kenaikan suku bunga.
Situasi ekonomi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga energi akibat konflik dengan Iran.
Dalam bahan yang tersedia, rata-rata harga bensin nasional mencapai US$4,31 per galon atau naik sekitar US$1,33 sejak perang dimulai.
Trump Hadapi Tekanan atas Kondisi Ekonomi
Trump berpendapat ekonomi Amerika Serikat cukup kuat untuk mendukung program Trump Dividend.
Namun, sejumlah indikator dalam bahan menunjukkan tekanan terhadap konsumen masih terjadi.
Sentimen konsumen disebut lemah, sementara harga bensin meningkat dan pertumbuhan upah kesulitan mengimbangi inflasi.
Trump mengatakan harga bahan bakar akan “turun seperti batu”.
Johnson juga mengakui pemerintah harus menurunkan harga bensin.
“Kita harus memastikan harga bensin turun kembali ke bumi,” ujarnya.
Tekanan ekonomi menjadi isu penting bagi Partai Republik karena pemilih akan menentukan kendali DPR dan Senat dalam pemilu sela.
Popularitas Trump Juga Menjadi Tantangan
Proposal US$5.000 muncul ketika tingkat persetujuan terhadap pemerintahan Trump menghadapi tekanan.
Berdasarkan jajak pendapat Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pada Juli yang tercantum dalam bahan, hanya sekitar sepertiga warga dewasa AS menyetujui cara Trump menjalankan pemerintahan.
Angka tersebut turun dari 37 persen pada Juni dan 42 persen ketika Trump mulai menjabat.
Mayoritas responden juga tidak menyetujui cara Trump menangani ekonomi dan imigrasi, dua isu yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kampanyenya pada Pemilu 2024.
Kondisi itu membuat Trump Dividend tidak dapat dilepaskan dari strategi politik Partai Republik menjelang pemilu sela.
Trump Dividend Masih Hadapi Jalan Panjang
Janji pembayaran US$5.000 kini menjadi salah satu proposal paling kontroversial menjelang pemilu sela Amerika Serikat.
Trump telah memberikan kepastian politik kepada pendukungnya dengan menyatakan pembayaran akan dilakukan apabila Partai Republik mempertahankan DPR dan Senat.
Namun, kepastian hukum dan fiskalnya masih belum terbentuk.
Proposal tersebut membutuhkan pembahasan di Kongres, dukungan dari anggota parlemen, mekanisme pembayaran yang jelas, serta sumber pendanaan yang dapat menutup biaya sekitar US$1,3 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menjawab kekhawatiran mengenai defisit, utang, dan potensi tekanan inflasi.
Karena itu, Trump Dividend saat ini masih berada di antara janji politik dan rencana kebijakan. Hasil pemilu November dapat menjadi tahap pertama yang menentukan, tetapi keputusan mengenai apakah warga Amerika benar-benar akan menerima US$5.000 tetap bergantung pada proses politik, legislasi, dan kemampuan pemerintah membuktikan bahwa program tersebut dapat dibiayai tanpa memperburuk kondisi ekonomi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
