Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas pasar modal nasional. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan di tengah tantangan global yang dinamis, dengan tujuan memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini kuat. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen pada kuartal ketiga, inflasi masih dalam rentang yang sesuai dengan APBN, dan cadangan devisa hingga Desember mencapai USD156,5 miliar, setara dengan 6,2 bulan impor. Defisit fiskal terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit mencapai 9,6 persen, dan dana pihak ketiga meningkat hingga 13,83 persen. Dari segi permodalan, capital adequacy ratio berada di 25,87 persen, dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah 60 persen.
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Reformasi ini mencakup demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, sejalan dengan bursa modern internasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI). Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan menegakkan aturan secara tegas terhadap pelanggaran peraturan bursa, POJK, dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Ke depan, Pemerintah memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap terjaga. Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memastikan operasional bursa berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan, tanpa kekosongan kepemimpinan atau pengawasan. Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.
Menko Airlangga menyampaikan pesan Presiden kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia.
Hadir dalam kesempatan tersebut lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, perwakilan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.
