Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atas dedikasinya dalam meningkatkan layanan perlindungan anak. Penghargaan ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak (PHA) Kemen PPPA Wilayah II, Eko Novi Ariyanti, dalam acara Sosialisasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Gorontalo, Kamis (11/12/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie di Rumah Jabatan. Eko Novi Ariyanti memberikan apresiasi atas keberhasilan Provinsi Gorontalo meraih predikat Provinsi Layak Anak tahun 2025. Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil dari pendampingan dan pembinaan konsisten yang dilakukan pemerintah provinsi kepada seluruh kabupaten/kota dalam memenuhi indikator KLA.
“Predikat ini tentu tidak diberikan begitu saja. Kami menilai provinsi yang benar-benar melakukan pembinaan dan pendampingan secara konsisten. Karena itu kami berharap Bapak-Ibu tidak kendor dan terus meningkatkan kinerja, agar prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Eko Novi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menyoroti keberhasilan Gorontalo sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI). Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo menjadi daerah piloting yang sebelumnya telah menjalankan program Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak, dan kini menjadi rujukan nasional untuk replikasi program.
“Tantangan berikutnya adalah bagaimana praktik baik ini benar-benar diterapkan sampai ke desa. Pada prinsipnya, RBI dan KLA memiliki tujuan sama, yaitu mengkolaborasikan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk mendukung upaya perlindungan anak secara berkelanjutan,” jelas Eko Novi.
Ia juga menilai langkah penyatuan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemerintah desa dalam satu dinas di Provinsi Gorontalo sebagai upaya strategis memperkuat sinergi program hingga ke level terbawah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengapresiasi kunjungan Asisten Deputi Kemen PPPA dan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk mendukung keberhasilan RBI serta peningkatan KLA di Gorontalo. “Memang perlu kolaborasi agar program RBI ini berhasil. Apalagi seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo telah berpredikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Seperti yang disampaikan Ibu Eko, capaian ini harus terus ditingkatkan untuk memastikan anak terlindungi dan perempuan terjamin,” ujar Idah.
Idah mengungkapkan komitmennya memperjuangkan keberadaan Dinas PPPA di Gorontalo. Ia menyatakan, sebelumnya dinas tersebut sempat direncanakan bergabung kembali dengan Dinas Sosial. Namun, sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama di Gorontalo, ia memperjuangkan agar urusan perempuan dan anak tetap menjadi prioritas dengan dinas tersendiri.
“Alhamdulillah dalam SOTK baru nanti PPPA digabung dengan pemerintah desa. Jadi sudah pas ya Bu Eko, karena urusan anak dan perempuan harus sampai ke desa,” katanya.
Kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, Kepala Dinas PMD-Dukcapil Reflin Buata, Kepala Dinas PPPA Kabupaten/Kota atau yang mewakili, organisasi perempuan, serta Kepala Desa Ayula Selatan sebagai desa pilot project RBI.
