Headline.co.id, Lumajang ~ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, meminta program PKK Lumajang diukur dari manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Kepala Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (19/10/2026). Menurut Dewi, evaluasi diperlukan agar setiap program memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong kader memperkuat partisipasi warga dan koordinasi antarkelompok kerja (Pokja) agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK berjalan lebih optimal.
Program PKK Lumajang Harus Berorientasi pada Dampak
Dewi menegaskan, keberhasilan program PKK tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau lengkapnya laporan administrasi. Penilaian juga harus melihat perubahan yang dirasakan keluarga dan lingkungan setelah program dijalankan.
“Program PKK harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak hanya melihat laporan administrasi, tetapi juga bagaimana hasil kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh keluarga dan lingkungan,” tegas Dewi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menjelaskan, dampak pelaksanaan program dapat terlihat melalui sejumlah perubahan di tingkat keluarga dan masyarakat. Perubahan tersebut lain meningkatnya keaktifan posyandu, menguatnya upaya pencegahan stunting, serta pencegahan perkawinan anak.
Karena itu, setiap program PKK perlu disusun dengan sasaran yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Pelaksanaannya juga harus menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing lingkungan.
Peran Kader dan Partisipasi Warga
Dewi menyebut kader PKK memiliki posisi penting dalam pencapaian sasaran program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kader juga dinilai memahami persoalan yang dihadapi keluarga di lingkungan masing-masing.
Kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk mengidentifikasi kebutuhan warga, menyampaikan edukasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan keluarga. Menurut Dewi, partisipasi warga diperlukan agar kegiatan PKK tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
Ia meminta kader terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga dan tidak hanya berfokus pada pemenuhan agenda kegiatan.
Dewi juga mendorong peningkatan kualitas penyuluhan kepada masyarakat. Materi penyuluhan, kata dia, perlu disampaikan menggunakan bahasa yang praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi warga.
Penyampaian informasi yang sederhana dan relevan diharapkan membantu masyarakat menerapkan materi edukasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut juga mendukung upaya PKK dalam meningkatkan kesehatan keluarga, mencegah stunting, dan mencegah perkawinan anak.
Koordinasi Pokja Diperkuat
Selain memperluas partisipasi warga, Dewi menekankan pentingnya koordinasi antarkelompok kerja. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung.
“Kolaborasi antar-Pokja harus terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dewi, kerja sama antarpokja diperlukan untuk menyelaraskan program pemberdayaan keluarga, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyelarasan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Koordinasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan yang sesuai. Dengan kerja sama yang baik, setiap kelompok kerja dapat menjalankan peran masing-masing sekaligus mendukung pencapaian sasaran bersama.
Administrasi Tetap Menjadi Bagian Evaluasi
Dewi mengingatkan, orientasi pada manfaat tidak berarti mengabaikan tertib administrasi. Dokumentasi dan evaluasi berkala tetap diperlukan dalam pengelolaan organisasi.
Administrasi membantu memantau perkembangan kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan. Dengan dokumentasi yang tertib, pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan perkembangan dan hasil yang dicapai.
Melalui Monev Terpadu, TP PKK Kabupaten Lumajang berupaya memastikan program pemberdayaan keluarga memiliki arah yang lebih jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dewi berharap penguatan koordinasi, partisipasi warga, dan evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan peran kader PKK dalam mendukung kesehatan keluarga, pencegahan stunting, perlindungan anak, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Meutya Hafid Bahas Potensi Kerja Sama Pusat Data dan Infrastruktur Komputasi dengan Finlandia](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-meutya-hafid-bahas-potensi-kerja-sama-pusat-data-dan-infrastruktur-komputasi-dengan-finlandia.jpeg)
