Headline.co.id, Padang Panjang ~ Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, mendukung peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peluncuran SPPG 3T tersebut digelar serentak di wilayah barat Indonesia, meliputi Sumatra, Bali, dan Kalimantan, pada Rabu (14/10/2026). Program ini mencakup 980 SPPG yang tersebar di 16 provinsi dan ditujukan untuk memperluas akses layanan pemenuhan gizi, khususnya di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Peluncuran yang dipusatkan di Aceh itu diresmikan secara simbolis oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Di Kota Padang Panjang, kegiatan berlangsung di SPPG Bukit Surungan, tepatnya di depan Terminal Busur, dengan dihadiri SDMO BGN Pusat Rahman dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Doni Hendra.
Peluncuran SPPG 3T di Padang Panjang
Keberadaan SPPG di Padang Panjang menjadi bagian dari langkah untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi nasional. Layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak dini.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peluncuran SPPG juga diarahkan untuk menjangkau wilayah yang menghadapi tantangan pemenuhan gizi, terutama daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta sangat tinggi. Dengan pelaksanaan layanan tersebut, pemerintah mendorong agar pemenuhan gizi dapat dilakukan secara lebih luas dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Doni Hendra menyambut baik peluncuran SPPG tersebut. Ia menilai program itu merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.
“Pemenuhan gizi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Karena itu, keberadaan SPPG perlu didukung bersama, baik dari segi pelayanan, kualitas makanan, maupun pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan dan kolaborasi diperlukan
Doni berharap keberadaan SPPG dapat memperluas pelayanan pemenuhan gizi sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi serta pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pengawasan juga dibutuhkan untuk memastikan pelayanan dan kualitas makanan tetap terjaga serta pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut dinilai penting agar manfaat SPPG dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan pemenuhan gizi.
“Melalui kolaborasi yang kuat dan pelaksanaan yang berkelanjutan, kita berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat dan unggul untuk masa depan,” tambahnya.
SPPG mencakup 16 provinsi
Secara keseluruhan, peluncuran serentak di wilayah barat Indonesia mencakup 980 SPPG yang tersebar di 16 provinsi. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah.
Di Padang Panjang, kegiatan turut dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lurah setempat, kepala SPPG, ahli gizi, serta sejumlah pihak lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan pemenuhan gizi. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan layanan SPPG di daerah itu.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
