Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mendorong pemanfaatan teknologi digital sektor swasta untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan saat meninjau program MBG yang dijalankan Grab dan OVO bersama Yayasan Inklusi Pelita Bangsa di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Tangerang Selatan, Kamis (15/10/2026). Menurut Angga, teknologi dapat digunakan untuk mendukung pemesanan menu, distribusi makanan, serta pemantauan layanan. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), dalam mengembangkan sistem penyediaan makanan yang lebih efektif.
Teknologi digital dinilai dapat mendukung BGN
Angga mengatakan, sistem digital yang digunakan dalam pelaksanaan MBG oleh Grab dan OVO berpotensi diadopsi untuk mendukung kebutuhan pemantauan dan penyediaan makanan. Ia menilai, pengalaman perusahaan dalam mengelola layanan digital dapat memberikan gambaran mengenai pengembangan sistem yang terintegrasi.
“Dari sisi teknologi, mungkin apa yang ada nanti bisa kita adopsi di teman-teman BGN. Tentunya dari sisi monitoring, dari sisi penyediaan makanan, teknologi-teknologi yang bisa nantinya kita adopsi. Ini kan untuk kebaikan semua,” kata Angga, Kamis (15/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam operasionalnya, Grab menyediakan aplikasi yang memungkinkan pihak sekolah memesan menu makanan hingga satu minggu ke depan. Pengiriman makanan dilakukan dengan melibatkan mitra Grab, sedangkan pelaporan digital digunakan untuk menyampaikan apabila terdapat kekurangan dalam menu atau penyajian.
Sistem tersebut menghubungkan kebutuhan sekolah dengan penyedia makanan melalui proses yang terintegrasi. Teknologi digital juga digunakan untuk mendukung koordinasi sekolah, penyedia makanan, mitra pengiriman, dan pihak lain yang terlibat dalam program sosial tersebut.
Program MBG didukung dana CSR
Program MBG yang dijalankan Grab dan OVO bersama Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), bukan pendanaan pemerintah.
Pelaksanaannya melibatkan pelaku usaha kuliner di sekitar sekolah sebagai mitra penyedia makanan. Berdasarkan keterangan perwakilan perusahaan, program tersebut telah menjangkau sekitar 5.000 murid di 12 kabupaten/kota dengan melibatkan sekitar 40 mitra usaha.
Mayoritas sekolah penerima manfaat merupakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Namun, program tersebut juga menjangkau sekolah lainnya.
Di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Tangerang Selatan, salah satu mitra usaha menyiapkan sekitar 280 porsi makanan setiap hari. Keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian dari skema yang menghubungkan dukungan CSR perusahaan dengan penyediaan makanan bagi siswa.
Sinergi pemerintah dan sektor swasta
Angga menilai kolaborasi Grab, OVO, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, dan pelaku usaha menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah dapat didukung oleh berbagai pihak. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya berbentuk pendanaan, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi digital dan jaringan mitra usaha.
“Ini adalah bukti sinergi bahwa program prioritas pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi teman-teman yang berusaha di Indonesia, perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang memiliki kepedulian juga paham bahwa pentingnya program ini,” ucap Angga.
Ia berharap praktik yang telah berjalan dapat dipelajari untuk mengidentifikasi teknologi yang relevan bagi penguatan pelaksanaan MBG. Pengelolaan pemesanan, distribusi, dan pemantauan layanan menjadi bagian yang dinilai dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi.
Pelaksanaan mengikuti standar BGN
Dalam menjaga kualitas layanan, penyelenggara mengikuti standar BGN terkait kandungan gizi, kebersihan, dan kualitas makanan. Grab dan OVO juga bekerja sama dengan dinas kesehatan serta ahli gizi.
Sementara itu, mitra usaha yang terlibat dalam penyediaan makanan telah memperoleh sertifikasi sesuai keterangan pihak perusahaan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program yang menghubungkan perusahaan, yayasan, sekolah, dan pelaku usaha kuliner lokal.
Melalui peninjauan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital melihat peluang penguatan sinergi pemerintah, perusahaan teknologi, yayasan, dan pelaku usaha untuk mendukung program prioritas nasional. Pengalaman pemanfaatan teknologi digital dan pendanaan CSR tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mengembangkan kolaborasi sesuai kebutuhan layanan publik serta memperluas manfaat bagi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
