Headline.co.id, Bogor ~ (Kemenag) — Dalam kunjungan kerja spesifik ke Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama di Ciawi, Kabupaten Bogor, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti potensi besar UPQ untuk menjadi pusat percetakan Al-Qur’an terkemuka di tingkat nasional dan Asia Tenggara. Singgih menekankan pentingnya pengembangan fasilitas produksi untuk memaksimalkan manfaat dari investasi negara yang telah dilakukan.
Singgih mengungkapkan bahwa kebutuhan Al-Qur’an di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga peran UPQ tidak hanya penting dari sisi produksi, tetapi juga dalam memastikan ketersediaan Al-Qur’an berkualitas bagi masyarakat. Ia menyoroti kondisi mesin percetakan yang sudah tua dan mendorong pembaruan dengan teknologi modern untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi serta mengurangi kesalahan cetak. Dukungan anggaran dan kolaborasi juga dibuka untuk merealisasikan pembaruan ini.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa revitalisasi UPQ sudah menjadi proyeksi Kemenag, termasuk penguatan sarana produksi. Pembangunan kompleks UPQ-PLKI dengan pembiayaan SBSN pada 2023–2024 merupakan bagian dari upaya ini. Kompleks tersebut tidak hanya mendukung pencetakan Al-Qur’an, tetapi juga memperluas layanan literasi keagamaan Islam melalui fasilitas seperti museum, galeri, dan perpustakaan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala UPQ Ciawi, Ismail Nur, menjelaskan bahwa mesin yang ada saat ini hanya mampu memproduksi 450 ribu hingga 500 ribu eksemplar per tahun, jauh dari target satu juta eksemplar. Proses produksi juga menghasilkan waste kertas yang besar. Oleh karena itu, UPQ telah mengusulkan pengadaan mesin baru untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Transformasi UPQ menjadi PLKI juga telah memperluas manfaat fasilitas bagi masyarakat, dengan Gedung PLKI yang telah dikunjungi ribuan orang dari berbagai latar belakang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko dan sejumlah anggota lainnya, serta pejabat dari Kementerian Agama, termasuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad dan Kepala UPQ Ismail Nur.
