Headline.co.id, Jakarta ~ Kebijakan keamanan ruang digital Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) dalam dua tahun terakhir dinilai telah berada di jalur yang tepat. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan penilaian terhadap kebijakan tersebut tidak cukup didasarkan pada jumlah regulasi atau konten yang diblokir. Menurut dia, efektivitasnya harus diukur dari kemampuan kebijakan dalam menekan risiko dan kerugian yang dialami masyarakat melalui pengawasan, penindakan, serta pengukuran dampak.
Alfons menyampaikan penilaian tersebut saat dihubungi tim , Kamis (1/10/2026). Ia menyoroti sejumlah kebijakan, mulai dari registrasi pelanggan seluler berbasis biometrik wajah, penanganan judi online, hingga penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Menurut dia, berbagai mekanisme tersebut telah membangun fondasi keamanan ruang digital, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan pengawasan dan transparansi yang lebih kuat.
Dampak kebijakan keamanan ruang digital perlu diukur
Alfons mengatakan indikator keberhasilan kebijakan keamanan ruang digital tidak semestinya berhenti pada jumlah aturan yang diterbitkan atau konten yang diturunkan. Pengukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar mengurangi kerugian masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Yang perlu dinilai bukan banyaknya regulasi atau angka pemblokiran. Yang penting adalah apakah kerugian masyarakat benar-benar turun,” ujar Alfons.
Ia menilai arah kebijakan KemKomdigi dalam dua tahun terakhir sudah tepat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan berjalan efektif melalui pengawasan yang konsisten, penindakan terhadap pelanggaran, dan evaluasi berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Registrasi biometrik masih menghadapi celah penyalahgunaan
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian Alfons adalah registrasi pelanggan seluler berbasis biometrik wajah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju karena dapat mempersempit celah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain untuk mendaftarkan nomor seluler.
Meski demikian, penerapan registrasi biometrik masih memiliki sejumlah keterbatasan. Kewajiban tersebut saat ini berlaku bagi pelanggan baru, sementara nomor yang telah terdaftar sebelumnya belum seluruhnya berada dalam skema yang sama.
Selain itu, verifikasi biometrik baru memastikan identitas pihak yang mendaftarkan nomor. Mekanisme tersebut belum secara otomatis memastikan siapa yang menggunakan nomor seluler tersebut.
Menurut Alfons, celah itu dapat mendorong pelaku mencari pola baru, lain menggunakan jasa pihak lain untuk mendaftarkan nomor, memanfaatkan nomor dari luar negeri, atau beralih ke layanan over-the-top (OTT).
“Biometrik hanya membuktikan siapa yang mendaftarkan nomor, bukan siapa yang memakainya. Hal ini yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti,” katanya.
Karena itu, ia menilai registrasi berbasis biometrik perlu diikuti pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan nomor. Penguatan identitas, kata dia, seharusnya tidak berhenti sebagai mekanisme administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan masyarakat di ruang digital.
Penanganan judi online harus melihat perputaran dana
Alfons juga menyoroti pengukuran keberhasilan penanganan judi online. Ia menilai jumlah konten atau situs yang diturunkan melalui proses takedown hanya menunjukkan keluaran atau output. Angka tersebut belum menggambarkan dampak akhir kebijakan terhadap aktivitas perjudian ilegal.
Indikator yang dinilai lebih substantif adalah perputaran dana judi online. Alfons menyebut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan tren penurunan perputaran dana sebagai perkembangan positif.
Namun, ia menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan Polri. Penurunan tersebut tidak semata-mata disebabkan pemblokiran situs.
Kebijakan yang menyasar rekening penampung dana judi online juga dinilai relevan karena menyentuh aspek finansial dari aktivitas ilegal tersebut. Di sisi lain, Vaksincom dalam waktu dekat akan meluncurkan program khusus untuk membantu pengelola domain yang menjadi korban eksploitasi penyebaran informasi terkait judi online.
Program tersebut juga diarahkan untuk memberikan solusi bagi situs pendidikan, pemerintahan, dan organisasi lain yang domainnya disalahgunakan untuk aktivitas judi online.
SAMAN membutuhkan sanksi dan laporan transparansi
Dalam penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), Alfons menilai konsep kebijakan itu telah menempatkan tanggung jawab lebih besar kepada platform digital untuk menangani konten bermasalah.
Namun, efektivitas mekanisme tersebut perlu ditopang daya tangkal sanksi yang memadai. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah besaran denda terhadap platform global agar kewajiban kepatuhan memiliki konsekuensi yang jelas.
Selain penegakan aturan, Alfons mendorong KemKomdigi membuka laporan transparansi secara berkala. Laporan tersebut dapat memuat jumlah perintah takedown yang diterbitkan, tingkat kepatuhan platform, serta jumlah denda yang berhasil ditagihkan.
Menurut dia, keterbukaan data penting untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan sekaligus memberikan gambaran kepada publik mengenai kinerja pengawasan ruang digital.
“Jadi, jangan andalkan aturan saja. Implementasi dan penindakan tegas bagi pelanggaran yang akan menentukan efektivitas aturan yang pada prinsipnya sudah baik,” ujar Alfons.
Ia menyimpulkan, fondasi kebijakan keamanan ruang digital telah dibangun melalui penguatan regulasi dan sejumlah mekanisme pengawasan. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan aturan diterapkan secara konsisten, dampaknya diukur, penindakan diperkuat, dan transparansi ditingkatkan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
