Headline.co.id ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan bencana menghadapi musim penghujan 2026/2027. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh unsur pemerintah dan masyarakat meningkatkan mitigasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (6/10/2026). Penguatan koordinasi dilakukan karena 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalbar tercatat berpotensi rawan banjir.
Ria Norsan mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan langkah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, BMKG, serta masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegas Ria Norsan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
559 Desa dan Kelurahan Berpotensi Rawan Banjir
Berdasarkan rekapitulasi BPBD, Kapuas Hulu menjadi wilayah dengan jumlah desa/kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104 desa/kelurahan. Berikutnya Landak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Kota Singkawang 7, Sambas 6, dan Kota Pontianak 3 kelurahan.
Gubernur meminta para bupati dan wali kota memahami titik-titik rawan bencana di wilayah masing-masing. Potensi bencana hidrometeorologi basah yang perlu diantisipasi meliputi banjir, banjir rob, banjir genangan, angin puting beliung, serta tanah longsor atau tanah bergerak.
Menurut Ria Norsan, karakteristik banjir di Kalimantan Barat dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kerusakan lingkungan, tingginya intensitas curah hujan, rendahnya kapasitas drainase dan aliran akibat penyempitan serta pendangkalan, kondisi topografi, dan pasang laut.
Dampak banjir tidak hanya diukur berdasarkan luas, kedalaman, dan durasi genangan. Bencana tersebut juga dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan areal pertanian dan tambak, kerusakan infrastruktur, gangguan transportasi, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Belajar dari Banjir Kalbar pada 2025
Ria Norsan meminta seluruh pihak mengambil pelajaran dari kejadian bencana pada 2025. Data BPBD hingga 9 Desember 2025 mencatat 30 kejadian bencana di Kalimantan Barat dan seluruhnya berupa banjir.
Bencana tersebut berdampak terhadap 450.386 jiwa, menyebabkan 6.654 jiwa mengungsi, serta menewaskan dua orang. Sebanyak 73.350 unit rumah juga terdampak, dengan rincian 89 rumah rusak ringan, dua rusak sedang, dan lima rusak berat. Selain itu, lima jembatan mengalami kerusakan berat.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” tegasnya.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana Kalbar, Pemerintah Provinsi diminta memastikan langkah kesiapsiagaan diterapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Perangkat daerah provinsi juga harus menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana.
Gubernur meminta Table Top Exercise dilaksanakan sesuai rencana kontingensi yang telah disusun. Pemerintah Provinsi juga diminta menghimpun relawan dan dukungan lain untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat provinsi.
Enam Langkah untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota
Kepada para bupati dan wali kota, Ria Norsan menyampaikan enam langkah utama. Langkah tersebut meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, memastikan tempat evakuasi akhir siap digunakan, memastikan camat, lurah, dan kepala desa melakukan kesiapsiagaan, serta menyiapkan sumber daya pada setiap perangkat daerah.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila telah tersedia dan melaksanakan simulasi pertolongan sesuai rencana kontingensi.
Camat, kepala desa, dan lurah diminta menjadi garda terdepan untuk memastikan ketersediaan tempat evakuasi sementara di wilayah rawan. Masyarakat juga perlu memahami tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
Informasi kebencanaan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan menenangkan, serta didokumentasikan dalam sistem administrasi. Simulasi evakuasi juga perlu dilakukan secara berkala sesuai rencana yang telah disusun.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” kata Ria Norsan.
BMKG Minta Peringatan Dini Segera Ditindaklanjuti
Kepala BMKG Kalimantan Barat Erika Mardiyanti mengingatkan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan selama musim penghujan. Pemerintah daerah perlu memahami kondisi cuaca dan dinamika atmosfer, terutama potensi hujan berintensitas tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Erika.
Ia mengingatkan kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat. Karena itu, pemerintah dan masyarakat diminta mencermati informasi prakiraan serta peringatan dini BMKG secara berkala.
“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Dengan mengetahui potensi cuaca sejak dini, pemerintah daerah dapat menyiapkan personel, peralatan, lokasi evakuasi, dan memastikan jalur komunikasi kebencanaan berjalan baik. BMKG Kalbar juga mendorong koordinasi lintas sektor agar informasi prakiraan dan peringatan dini segera diteruskan kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Penanggulangan banjir, menurut Ria Norsan, tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Upaya lintas sektor diperlukan melalui pembangunan atau normalisasi waduk dan bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran, serta konservasi tanah dan air di hulu sungai.
Pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini, penyuluhan, pendidikan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap tata ruang dan pemanfaatan dataran banjir serta daerah aliran sungai hulu.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” kata Erika.
Ria Norsan menegaskan bencana tidak dapat sepenuhnya dicegah, tetapi korban dan kerugian dapat diminimalkan melalui kesiapan yang matang. Ia meminta seluruh arahan rapat segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan dilaporkan perkembangannya.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
