Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran di Jogja Memanas, Mahasiswa Soroti Kebijakan Pemerintah

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Yogyakarta berlangsung panas hingga diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian, Selasa (20/10/2026). Demonstrasi yang dipusatkan di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kawasan Titik Nol Kilometer tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Dalam aksi yang menjadi sorotan pemberitaan demo Yogyakarta hari ini, Rabu (21/10/2026), mahasiswa menyampaikan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan ekonomi, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil. Ketegangan terjadi ketika sejumlah demonstran berupaya memasuki ruang rapat DPRD DIY, tetapi dihalangi aparat keamanan.

Perkembangan demo Yogyakarta hari ini juga menyoroti berbagai tuntutan mahasiswa yang menilai sejumlah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir belum memberikan hasil sesuai harapan. Selain meminta penanganan karhutla yang lebih serius, kelompok mahasiswa mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan koperasi desa, serta efektivitas perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo.

Dalam rangkaian pemberitaan demo Yogyakarta hari ini, mahasiswa juga mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat. Kritik tersebut disampaikan melalui orasi secara bergantian sejak aksi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB. Demonstrasi berlangsung hingga malam hari dan sempat diwarnai beberapa kali kericuhan sebelum situasi berangsur kondusif.

Mahasiswa Jogja Soroti Penanganan Karhutla dan Kebijakan Pemerintah

Sejumlah kelompok mahasiswa turut ambil bagian dalam demonstrasi di Yogyakarta, di antaranya Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Masing-masing kelompok menyampaikan tuntutan terkait evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama mengenai penanganan bencana, kebijakan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.

Troy Amirul Ahmad dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) mengatakan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian mahasiswa.

“Yang saat ini kami sedang sangat perhatikan adalah karhutla yang terjadi di berbagai titik di Indonesia,” kata Troy kepada jurnalis Furqon Ulya Himawan.

Menurut Troy, sekitar seribu mahasiswa dari kampusnya turut mengikuti aksi demonstrasi tersebut.

Kritik terhadap penanganan karhutla juga disampaikan seorang orator mahasiswa UII yang mengaku berasal dari Sumatra dan merasakan langsung dampak kebakaran hutan.

“Saya orang Sumatra, dan terdampak karhutla. Tapi pemerintah pusat dan anggota dewan hanya ongkang-ongkang,” ujar orator tersebut.

Mahasiswa menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam menangani kebakaran hutan, termasuk memperhatikan masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyinggung penanganan dan pemulihan pascabencana di sejumlah daerah, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

“Luka belum sembuh setahun bencana Sumatra, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa,” kata salah seorang orator dalam demonstrasi di DPRD DIY.

Aliansi UMY Bergerak Kritik MBG, Koperasi Desa, dan Militerisasi Sipil

Sementara demonstrasi berlangsung di DPRD DIY, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UMY Bergerak menggelar aksi terpisah di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Massa yang mengenakan jas berwarna merah mulai berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah pendekatan militeristik yang dinilai semakin masuk ke berbagai sektor sipil.

Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo. Mereka menilai perubahan susunan pemerintahan tersebut belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Selain itu, massa mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan koperasi desa.

Aliansi UMY Bergerak turut menyampaikan kekecewaan terhadap keterlibatan Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BOP).

Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Setelah menyampaikan aspirasi, massa Aliansi UMY Bergerak membubarkan diri dari Titik Nol Kilometer sekitar pukul 16.45 WIB.

DPRD DIY Temui Demonstran, Tuntutan Mahasiswa Akan Disampaikan ke Pusat

Di Gedung DPRD DIY, demonstrasi yang berlangsung sejak siang sempat mengalami ketegangan ketika mahasiswa berusaha memasuki ruang rapat dewan.

Aparat kepolisian yang berjaga menghalangi upaya tersebut sehingga terjadi aksi saling dorong antara peserta demonstrasi dan petugas keamanan.

Kericuhan sempat terjadi sekitar pukul 16.20 WIB, sebelum situasi mereda menjelang Magrib.

Pada malam hari, sejumlah anggota DPRD DIY menemui demonstran untuk melakukan dialog dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

Ketua Komisi D DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Andriana Wulandari, menyatakan bahwa perwakilan sejumlah fraksi telah hadir dalam pertemuan tersebut.

“Tadi ada dari PKB, PAN, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra dan Fraksi Gabungan. Semua lengkap, semua perwakilan fraksi ada. Mereka (peserta aksi) minta masuk (ke ruang rapat DPRD DIY) tapi kita gak berani memberikan jaminan keamanan,” terang Andriana.

Menurutnya, anggota dewan bersedia membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa. Namun, pembicaraan tidak dapat dilanjutkan karena belum terdapat kesepakatan mengenai mekanisme pertemuan.

Andriana memastikan aspirasi mahasiswa telah dicatat untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Mereka menyampaikan tuntutan. Kita sudah catat dan akan kita sampaikan ke pusat. Mau dialog, kita buka dialog, tetapi perwakilan bukan semuanya,” imbuhnya.

Pemerintah Beri Tanggapan soal Karhutla dan Kebebasan Berpendapat

Menanggapi gelombang demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa.

Salah satunya mengenai desakan agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain,” kata Syahganda, Selasa (20/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan sanksi terhadap sejumlah korporasi yang melanggar aturan dalam upaya penanganan karhutla.

Pemerintah juga berupaya menjaga kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, dan keberlangsungan pembelajaran jarak jauh di wilayah terdampak asap.

Mengenai tuntutan kebebasan berpendapat, Syahganda menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi.

“Pemerintah hanya membatasi perusak-perusak demokrasi yang menodai tata krama dan keharmonisan bangsa. Perusak demokrasi antara lain adalah kelompok kelompok yang bersembunyi di sosial media, misalnya, sambil melakukan kampanye negatif dan vulgar,” katanya.

Syahganda juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Demo DPRD DIY Kembali Ricuh, Sejumlah Mahasiswa Terluka

Meski sempat berlangsung dialog dengan anggota DPRD DIY, situasi demonstrasi kembali memanas pada malam hari.

Sekitar pukul 21.30 WIB, terjadi pelemparan batu dan kembang api yang diikuti tindakan pembubaran oleh aparat kepolisian.

Peserta aksi kemudian berlarian meninggalkan lokasi. Sebagian demonstran juga dilaporkan sempat terlibat aksi saling kejar dengan warga di kawasan Jalan Malioboro.

Kericuhan tersebut menyusul bentrokan yang telah terjadi pada sore hari.

Berdasarkan catatan tim medis independen hingga pukul 18.00 WIB, sedikitnya enam demonstran mengalami luka-luka. Satu orang di antaranya harus mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bethesda akibat dislokasi tulang.

Selain korban luka, empat demonstran laki-laki juga melaporkan dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oknum aparat ketika terjadi desak-desakan.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo menyatakan bahwa kepolisian terbuka menerima laporan dari peserta demonstrasi yang merasa mengalami kekerasan.

“Jika terjadi kekerasan yang dialami demonstran, kami mempersilakan dan terbuka menerima laporan,” kata Ari.

Situasi di sekitar Gedung DPRD DIY dan Jalan Malioboro berangsur kondusif sekitar pukul 21.55 WIB.

Aksi demonstrasi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian evaluasi mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah tuntutan yang telah disampaikan kepada anggota DPRD DIY dijanjikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.