Headline.co.id, Pekanbaru ~ PT PLN (Persero) mendapat penugasan pembangunan listrik perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau sepanjang 2026. Program listrik perdesaan Riau tersebut dibahas Pemprov Riau dan PLN melalui sinkronisasi data, penyiapan lahan, serta penyelesaian perizinan di Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (16/9/2026). Langkah itu dilakukan untuk memastikan pembangunan menyasar wilayah yang masih membutuhkan layanan kelistrikan. Pemerintah daerah dan PLN juga memvalidasi usulan agar tidak terjadi pembangunan di lokasi yang telah teraliri listrik atau tercatat lebih dari satu kali.
General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau Didik Wicaksono mengatakan jumlah lokasi yang menjadi sasaran program listrik perdesaan Riau pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 62 lokasi disebut telah diselesaikan melalui koordinasi PLN dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
Program Listrik Perdesaan Riau Bertambah
“Alhamdulillah, sebanyak 62 lokasi tahun lalu bisa kita selesaikan. Tahun ini lebih banyak lagi, yaitu 102 lokasi. Mudah-mudahan ini bisa segera kita selesaikan,” ujar Didik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, peningkatan jumlah lokasi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat PLN, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan kesiapan lokasi, penyelesaian perizinan, dan koordinasi dengan masyarakat.
Didik menegaskan, pembangunan tidak dapat dilakukan PLN seorang diri. “PLN tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak supaya program ini bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Validasi Data Jadi Tahap Penting
Dalam kegiatan sinkronisasi, PLN menemukan sejumlah persoalan pada data usulan lokasi. Hasil verifikasi menunjukkan ada lokasi yang ternyata telah memperoleh sambungan listrik, data yang tercatat lebih dari sekali, serta wilayah yang sudah berlistrik tetapi masih mengalami persoalan kualitas tegangan.
“Ada beberapa yang datanya ganda. Ada yang ternyata sudah menyala tetapi masih masuk dalam usulan. Ada juga lokasi yang sudah berlistrik, tetapi kondisi tegangannya masih menjadi persoalan,” jelas Didik.
Temuan tersebut membuat validasi bersama menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan. Dengan pemutakhiran data, usulan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan, termasuk kebutuhan jaringan dan persoalan kualitas tegangan di wilayah yang sudah terlayani listrik.
Sinkronisasi usulan lokasi program listrik perdesaan dari pemerintah daerah itu sekaligus membahas fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan. Dua aspek tersebut menjadi dukungan yang perlu disiapkan pemerintah daerah agar pelaksanaan penugasan PLN berjalan sesuai kebutuhan.
Pemprov Riau Dorong Pemutakhiran Data
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan sinkronisasi diperlukan untuk memastikan data usulan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Akurasi data dinilai penting agar pembangunan infrastruktur kelistrikan diarahkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan.
“Program ini terus berkelanjutan. Hari ini kita berdiskusi sekaligus mengevaluasi beberapa capaian yang sudah sesuai harapan dan beberapa yang masih perlu kita selesaikan. Kita juga tetap merencanakan langkah ke depan,” kata Syahrial.
Syahrial menyebut rasio elektrifikasi di Riau telah meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat wilayah yang membutuhkan intervensi karena kondisi geografis dan karakteristik setiap kabupaten/kota berbeda.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta terus memperbarui data mengenai kondisi jaringan, jumlah masyarakat yang belum terlayani, serta kebutuhan pengembangan kelistrikan. Pemutakhiran tersebut diharapkan membantu PLN dan pemerintah daerah menentukan lokasi yang benar-benar menjadi prioritas dalam program listrik perdesaan Riau.
Dukungan Kementerian ESDM
Syahrial mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempertemukan pemerintah pusat, Pemprov Riau, pemerintah kabupaten/kota, dan PLN dalam forum sinkronisasi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kementerian ESDM dengan Provinsi Riau sebagai tuan rumah untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan PLN,” ujarnya.
Pemprov Riau, lanjut Syahrial, siap mendukung pengembangan ketenagalistrikan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Dukungan itu mencakup penguatan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan di wilayah Riau.
