Headline.co.id, Jakarta ~ Kasus korupsi migas Irak terus berkembang setelah otoritas peradilan menyita uang tunai lebih dari US$10 juta, 35 properti, dan enam kendaraan dari Alaa Mohsen Khalaf, mantan kepala kantor pejabat senior Kementerian Perminyakan. Penyitaan dilakukan dalam penyelidikan yang juga menyeret mantan Wakil Menteri Perminyakan Irak untuk urusan penyulingan, Adnan al-Jumaili. Pemerintah dan Dewan Kehakiman Tertinggi Irak kini memperluas penindakan untuk menelusuri aset serta pihak lain yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dana publik.
Kasus korupsi migas Irak menjadi sorotan setelah jumlah aset yang diamankan dari Khalaf mencapai jutaan dolar AS. Dewan Kehakiman Tertinggi Irak menyatakan penyelidikan belum berhenti pada penyitaan uang dan properti, karena aparat masih mendalami hubungan antara aset tersebut dengan dugaan praktik korupsi yang sedang diperiksa.
Perkembangan kasus korupsi migas Irak juga beriringan dengan penahanan Adnan al-Jumaili, mantan Wakil Menteri Perminyakan yang sebelumnya menjadi atasan Khalaf. Keterangan al-Jumaili kini didalami sebagai bagian dari penyelidikan untuk membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran dan pemberian kontrak yang melanggar hukum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Uang Tunai Lebih dari US$10 Juta Diamankan
Salah satu temuan terbesar dalam penyidikan adalah penyitaan uang dalam jumlah besar dari Alaa Mohsen Khalaf.
Hakim investigasi di Pengadilan Kriminal Pusat Baghdad untuk Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa penyidik menemukan uang dalam mata uang dinar Irak dan dolar Amerika Serikat.
“Otoritas menyita 7 miliar dinar Irak, senilai sekitar US$5,3 juta (Rp93,81 miliar), dan US$5,5 juta (Rp97,35 miliar) lainnya dalam mata uang AS dari terdakwa Alaa Mohsen Khalaf,” ujar hakim sebagaimana tercantum dalam bahan laporan.
Jika dihitung berdasarkan rincian tersebut, nilai uang tunai yang diamankan mencapai sekitar US$10,8 juta.
Dewan Kehakiman Tertinggi Irak juga menyatakan sebanyak 35 properti dan enam kendaraan milik Khalaf telah resmi disita.
Seluruh aset tersebut kini berada dalam penguasaan otoritas selama proses penyelidikan berlangsung.
Posisi Khalaf Jadi Perhatian Penyidik
Khalaf sebelumnya menjabat sebagai kepala kantor Adnan al-Jumaili ketika al-Jumaili masih menduduki posisi Wakil Menteri Perminyakan Irak untuk urusan penyulingan.
Posisi tersebut membuat hubungan antara keduanya menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara.
Penyidik masih mendalami asal-usul kekayaan Khalaf serta kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas yang dilakukan ketika ia berada di lingkungan pejabat senior sektor perminyakan.
Pemeriksaan aset menjadi salah satu cara aparat menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara.
Namun, penyelidikan masih berlangsung sehingga penentuan tanggung jawab hukum setiap pihak tetap bergantung pada proses peradilan.
Mantan Wakil Menteri Perminyakan Turut Ditahan
Adnan al-Jumaili juga tengah berada dalam tahanan atas tuduhan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana publik.
Ia diberhentikan dari jabatannya pada Juni 2026 menyusul tuduhan pemborosan anggaran pemerintah serta pemberian kontrak yang melanggar hukum.
Pihak berwenang kemudian menggunakan keterangannya sebagai salah satu bagian dalam pengembangan kasus.
Kesaksian al-Jumaili dinilai penting karena dapat membantu penyidik menelusuri hubungan antara pejabat, pengelolaan anggaran, kontrak, dan pihak lain yang mungkin berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyelidikan terhadap Khalaf dan al-Jumaili menjadi bagian dari operasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada satu perkara.
Operasi Antikorupsi Irak Menjangkau Banyak Pihak
Pemerintah Irak bersama Dewan Kehakiman Tertinggi menjalankan kampanye besar pemberantasan korupsi keuangan dan administratif sejak 28 Juni 2026.
Operasi tersebut diarahkan untuk membongkar praktik penyalahgunaan dana publik sekaligus mengembalikan aset negara yang diperoleh secara ilegal.
Penindakan telah menjangkau puluhan pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, hingga pengusaha.
Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan sektor perminyakan juga menjadi salah satu fokus utama penyelidikan.
Aparat melakukan penggeledahan di Baghdad dan sejumlah provinsi lainnya. Dari rangkaian operasi itu, otoritas menyita uang tunai, properti, kendaraan, serta berbagai aset lain yang diduga berkaitan dengan jaringan korupsi.
Lebih dari US$1 Miliar Aset Diklaim Berhasil Dipulihkan
Skala operasi antikorupsi Irak tidak hanya terlihat dari jumlah orang yang diperiksa, tetapi juga dari besarnya aset yang berhasil dikembalikan.
Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, menyatakan kampanye tersebut telah menghasilkan pemulihan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun.
Nilai tersebut mencakup dana publik, aset keuangan, dan real estat yang disebut diperoleh secara ilegal.
“Korupsi adalah jaring yang sangat mengakar yang menghubungkan uang, struktur administratif, dan pengaruh,” ujar Haider al-Aboudi.
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah Irak dalam menangani korupsi yang melibatkan kepentingan ekonomi dan struktur birokrasi.
Sektor Perminyakan Jadi Fokus Pengawasan
Sektor perminyakan memiliki posisi strategis karena menjadi sumber utama pendapatan negara Irak.
Besarnya nilai ekonomi di sektor tersebut sekaligus membuat pengadaan proyek, pengelolaan anggaran, serta pemberian kontrak menjadi area yang mendapat perhatian dalam operasi antikorupsi.
Pemerintah Irak memperketat pengawasan terhadap mekanisme pengadaan publik dan pengelolaan kontrak untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan.
Selain melalui penegakan hukum, langkah pencegahan juga diarahkan pada otomatisasi dan digitalisasi proses administrasi.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi celah manipulasi dalam proses birokrasi.
Pemerintah Dorong Pelaporan Dugaan Korupsi
Upaya pemberantasan korupsi juga diperkuat melalui mekanisme pelaporan.
Pemerintah Irak menerapkan ketentuan yang memungkinkan pelapor memperoleh imbalan hingga 5 persen dari nilai dana yang berhasil dipulihkan apabila informasi yang disampaikan terbukti valid.
Skema tersebut digunakan untuk mendorong masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan pelanggaran agar memberikan informasi kepada otoritas.
Sementara itu, penyelidikan terhadap Alaa Mohsen Khalaf dan Adnan al-Jumaili masih terus berjalan.
Penyitaan lebih dari US$10 juta, 35 properti, dan enam kendaraan menunjukkan besarnya nilai aset yang sedang ditelusuri dalam kasus tersebut. Otoritas peradilan Irak masih mendalami kesaksian, aliran dana, serta kemungkinan hubungan dengan pihak lain sebagai bagian dari operasi pemberantasan korupsi yang lebih luas di sektor perminyakan.
