Headline.co.id (Jakarta) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berlandaskan hati nurani. Pernyataan tersebut disampaikan saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas keberanian dan kerja kerasnya dalam mengembalikan kerugian negara. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya soal ketegasan, tetapi juga harus mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta yang haram,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya.
“Rezeki yang tidak baik ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya,” tambahnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya integritas moral di kalangan aparat penegak hukum — baik jaksa, polisi, maupun hakim — agar hukum tidak diterapkan secara tebang pilih. Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak menjadi alat ketidakadilan terhadap masyarakat kecil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan dunia usaha untuk tidak menipu negara dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang merugikan rakyat. Ia menegaskan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum yang mengancam kepentingan nasional.
“Kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, karena saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” tutur Presiden.
Penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 itu disebut Presiden sebagai tanda baik di tahun pertama pemerintahannya, sekaligus momentum untuk memperkuat semangat kolektif dalam menjaga kekayaan bangsa.
“Bangsa Indonesia sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu,” pungkas Prabowo.
Acara tersebut menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Melalui pesan moralnya, Presiden Prabowo menegaskan arah pemerintahannya: menegakkan hukum yang adil, bermartabat, dan berpihak pada rakyat kecil — selaras dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
