Headline.co.id, Sleman ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memperkuat upaya menyiapkan generasi muda agar siap kerja menyusul masih tingginya jumlah pengangguran di wilayah tersebut. Berdasarkan data ketenagakerjaan 2025, sebanyak 28.117 orang tercatat menganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,07 persen. Persoalan kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendorong tenaga muda siap kerja Sleman. Langkah penanganan dilakukan melalui peningkatan keterampilan, pelatihan ulang, serta penguatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menilai tantangan mewujudkan tenaga muda siap kerja Sleman tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan. Menurutnya, sebagian pencari kerja sebenarnya memiliki motivasi tinggi untuk bekerja, tetapi belum menguasai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Untuk memperkuat kesiapan generasi siap kerja Sleman, pemerintah daerah berfokus pada program peningkatan keterampilan atau upskilling dan pelatihan ulang atau reskilling. Kebijakan tersebut diarahkan agar lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengangguran Sleman Capai 28.117 Orang pada 2025
Berdasarkan indikator makro ketenagakerjaan 2025, Kabupaten Sleman memiliki 690.157 orang angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.117 orang tercatat menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,07 persen.
Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Sleman mencapai 72,96 persen dan tingkat kesempatan kerja (TKK) berada pada angka 95,88 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama karena sebagian besar kelompok penganggur didominasi usia muda dari kalangan lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi.
Meski demikian, Danang Maharsa menyebut kondisi ketenagakerjaan Sleman menunjukkan perbaikan. TPT pada 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,12 persen.
Menurut Danang, persoalan pengangguran setelah pandemi Covid-19 tidak dapat dipandang hanya sebagai akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Ketidaksesuaian kemampuan pencari kerja dengan kebutuhan industri juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian.
“Banyak lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi yang niat kerjanya tinggi, tetapi ketika mendaftar di perusahaan, kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Misal keahliannya otomotif, tetapi industri sedang membutuhkan digital marketing atau content management. Karena itu, Pemkab Sleman fokus melakukan pendampingan upskilling dan reskilling,” ujar Danang Maharsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Danang dalam acara talkshow Sleman Bertumbuh yang berlangsung di Omah Tobong Sleman, Selasa (22/9/2026).
Pemkab Sleman bersama DPRD Kabupaten Sleman berkomitmen memperkuat kesesuaian kompetensi angkatan kerja muda dengan kebutuhan industri. Selain peningkatan keterampilan, pemerintah daerah juga mendorong tumbuhnya wirausaha mandiri sebagai salah satu upaya memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Sleman Perkasa Disiapkan untuk Membuka Akses Pendidikan Kedinasan
Selain penguatan keterampilan kerja, Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan program Sleman Persiapkan Kesejahteraan Keluarga atau Sleman Perkasa.
Program tersebut dirancang untuk mendampingi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar memiliki peluang mengikuti seleksi sekolah kedinasan, akademi militer, dan akademi kepolisian.
Kepala Dinsos Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, menjelaskan Sleman Perkasa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan tersebut mengamanatkan dua strategi utama, yakni mengurangi beban konsumsi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sleman Perkasa disiapkan untuk mendukung strategi peningkatan pendapatan melalui akses pendidikan kedinasan.
“Sleman Perkasa ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang termotivasi sekolah di kedinasan. Sekolah kedinasan itu kan punya sejumlah keunggulan. Pertama, kalau sudah masuk tidak perlu bayar SPP. Kedua, setelah lulus tidak perlu bingung mencari kerja karena langsung tersalurkan menjadi abdi negara. Nah, ini jadi peluang besar untuk segera memutus rantai kemiskinan di keluarga miskin,” terang Wawan dalam keterangan tertulis yang dikirim Sabtu (24/10/2026).
Rencana peluncuran Sleman Perkasa sebelumnya disampaikan dalam acara talkshow Sleman Bertumbuh bertema “Menuju Sleman Perkasa: SDM Meningkat, Sleman Sejahtera” pada 28 September 2026.
Acara tersebut menghadirkan Wawan Widiantoro bersama Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Dedie Kusuma.
Melalui program ini, pemerintah daerah akan memberikan fasilitas pendampingan, bimbingan belajar, serta pelatihan fisik dan psikologis tanpa dipungut biaya.
Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta menghadapi proses seleksi yang ketat, baik untuk sekolah kedinasan seperti STAN maupun penerimaan TNI dan Polri.
“Fisiknya, mentalnya, psikologinya semua disiapkan di sekolah persiapan itu. Agar nanti pas mendaftar TNI/Polri larinya sudah mantap dan bagus. Demikian juga untuk sekolah kedinasan seperti STAN, tes matematikanya, akuntansi, logika, dan psikologinya dipersiapkan dengan baik sehingga saat tes mereka bisa jauh lebih siap,” paparnya.
Syarat Sleman Perkasa, Nilai Minimal 8 dan Lolos Seleksi Fisik
Dinsos Sleman akan menerapkan seleksi bagi calon penerima manfaat program Sleman Perkasa. Kebijakan tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan.
Program ini ditujukan bagi siswa kelas 12 SMA, SMK, atau MA serta lulusan SMA sederajat dalam tiga tahun terakhir. Calon peserta juga harus merupakan warga yang memiliki KTP Sleman.
Selain persyaratan administrasi, pemerintah daerah menetapkan ketentuan nilai ijazah minimal 8, motivasi yang baik, serta persyaratan kesehatan dan kondisi fisik.
“Biar tidak salah sasaran, seleksi dari calon peserta Sleman Perkasa betul-betul kami pilih bibit unggul. Jika di program Sleman Pintar patokannya nilai standar. Di Sleman Perkasa syarat nilai ijazah SMA/SMK kami naikkan minimal 8. Motivasi peserta juga harus bagus, fisik tidak merokok, dan tidak mengonsumsi alkohol,” terangnya.
Wawan menjelaskan pemeriksaan kondisi fisik akan dilakukan sejak tahap awal seleksi. Langkah tersebut bertujuan memastikan calon peserta memenuhi persyaratan lembaga pendidikan atau instansi yang dituju.
Aspek seperti tinggi badan dan kondisi fisik lainnya akan menjadi pertimbangan sebelum peserta diarahkan mengikuti pelatihan persiapan.
“Persyaratan seperti tinggi badan dan kondisi fisik lainnya sudah kami cermati sejak awal. Nanti pada saat seleksi langsung kami arahkan adik-adik yang memenuhi syarat. Jangan sampai asal seleksi tapi ternyata tinggi badan tidak memenuhi. Kalau memenuhi syarat, baru kami bantu persiapannya di tempat kursus,” tambah Wawan.
Wawan berharap program tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat, sebagaimana program bantuan pendidikan perguruan tinggi Sleman Pintar.
Menurutnya, ketika pertama kali dilaksanakan, Sleman Pintar mendapatkan 1.250 pendaftar meskipun kuota yang tersedia hanya 500 orang.
“Pemerintah Kabupaten Sleman sangat berkomitmen pada peningkatan SDM anak-anak muda melalui bimbingan ke sekolah keunggulan atau Akmil/Akpol. Saya berharap anak-anak muda di Sleman dari keluarga kurang mampu untuk tidak menyia-yiakan kesempatan itu,” tuturnya.
DPRD Sleman Setujui Anggaran Awal Rp500 Juta
Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Sleman Perkasa juga mendapatkan dukungan DPRD Kabupaten Sleman.
Anggota DPRD Sleman, Dedie Kusuma, menyampaikan bahwa anggaran awal sebesar Rp500 juta telah dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurut Dedie, penguatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu merupakan salah satu langkah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Program Sleman Perkasa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran itu kemarin sudah dialokasikan di perubahan sebesar Rp500 juta. Ketika program ini dirasakan manfaatnya luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Sleman, harapan kami di tahun-tahun yang akan datang tentu akan dialokasikan anggaran yang lebih besar lagi,” tegas Dedie Kusuma.
Dedie juga mengapresiasi pendekatan Dinsos Sleman melalui program Sleman Pintar dan Sleman Perkasa. Menurutnya, pola pelayanan yang aktif menjangkau masyarakat kurang mampu relevan dengan upaya meningkatkan taraf hidup keluarga secara berkelanjutan.
DPRD DIY Soroti Kesesuaian Pendidikan dan Kebutuhan Industri
Persoalan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja juga menjadi perhatian DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menilai upaya menurunkan angka pengangguran perlu dilakukan melalui penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha maupun industri.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang menunjukkan jumlah pengangguran di wilayah DIY mencapai 70.560 orang pada Mei 2026.
Jumlah tersebut meningkat 1.020 orang dibandingkan Februari 2026. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja justru berkurang sebanyak 11.040 orang.
Imam menilai peningkatan kompetensi lulusan merupakan salah satu langkah penting dalam memperbesar kesempatan kerja sekaligus mengurangi risiko kemiskinan.
“Pengangguran ini menjadi salah satu pemicu utama kemiskinan. Strategi yang dicanangkan melalui sinergi sekolah dan dunia kerja harus benar-benar optimal. Lulusan harus siap dengan skill dan kapabilitas yang dibutuhkan industri,” kata Imam, Senin (19/10/2026).
Menurut Imam, hubungan antara sekolah dan perusahaan perlu berjalan efektif agar keterampilan yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
DPRD DIY juga membuka ruang kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mendukung penguatan kompetensi lulusan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Sepanjang itu menjadi kewenangan kita, tentu kita bisa memfasilitasi dan membantu. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama agar sekolah dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja saat ini,” ujarnya.
Pendidikan Karakter Jadi Bekal Menghadapi Dunia Kerja
Selain kemampuan teknis, DPRD DIY menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam mempersiapkan lulusan menghadapi persaingan dunia kerja.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid, menilai kedisiplinan, ketangguhan mental, dan sikap pantang menyerah perlu dibentuk sejak siswa masih berada di lingkungan pendidikan.
Menurut Yazid, sekolah dan orang tua harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pembentukan karakter. Pendidikan tidak cukup hanya meningkatkan kemampuan akademis, tetapi juga perlu mengembangkan sikap dan mental peserta didik.
“Harus ada pemahaman yang sama antara pihak sekolah dan orang tua. Pendidikan ini tidak hanya memintarkan otak, tapi juga mengasah watak. Orang tua harus paham bahwa sekolah juga bertugas membangun karakter anak agar punya jiwa fighter,” kata Yazid.
Pembentukan karakter tersebut, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi agar lulusan memiliki kesiapan menghadapi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, berdasarkan data BPS DIY, jumlah penduduk usia kerja di DIY pada Mei 2026 mencapai sekitar 3,07 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,27 juta orang termasuk angkatan kerja dan 796.780 orang bukan angkatan kerja.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, sebelumnya menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 tercatat sekitar 2,20 juta orang.
Meski jumlah pengangguran mengalami kenaikan, tingkat pengangguran terbuka DIY masih tercatat sebagai yang terendah secara nasional.
Di tengah kondisi tersebut, peningkatan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, penguatan pendidikan karakter, serta perluasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu menjadi bagian dari langkah yang didorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
Bagi Kabupaten Sleman, langkah tersebut diwujudkan melalui pendampingan peningkatan keterampilan tenaga kerja muda dan penyiapan program Sleman Perkasa yang diarahkan untuk membuka kesempatan pendidikan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
