Headline.co.id, Bekasi ~ Program Sekolah Rakyat menjadi strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu dalam kegiatan Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi yang dikutip pada Senin (19/10/2026). Pemerintah menjalankan program ini melalui pendidikan berasrama yang ditujukan terutama bagi anak-anak yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal.
Sekolah Rakyat merupakan program gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan kesempatan belajar lebih luas kepada masyarakat miskin. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini kerap luput dari jangkauan kebijakan pemerintah atau disebut sebagai The Invisible People.
Sekolah Rakyat Menjangkau Masyarakat yang Belum Terlayani
Muhaimin mengatakan, Sekolah Rakyat sejak awal didesain untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang belum memperoleh akses pendidikan secara memadai. Menurut dia, program tersebut tidak hanya memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menunjukkan pentingnya sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan potensi dan kebutuhan peserta didik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Hari ini kita semua telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, The Invisible People,” ujar Muhaimin.
Hingga 2026, hampir 15.000 siswa telah menikmati pendidikan berasrama melalui Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut menunjukkan cakupan program dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Bagi pemerintah, pendidikan melalui Sekolah Rakyat tidak berhenti pada kegiatan belajar di sekolah. Program tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan generasi muda agar dapat berkembang secara mandiri dan memiliki peran dalam pembangunan ekonomi.
Kelanjutan Pendidikan dan Masa Depan Lulusan
Muhaimin menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kesempatan berkembang tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat perlu diikuti dengan penyiapan masa depan para lulusannya.
Penyiapan tersebut mencakup pembukaan akses menuju pendidikan yang lebih tinggi serta kesempatan memasuki dunia kerja sesuai potensi dan keterampilan yang dimiliki. Keberlanjutan pendidikan dan pengembangan keterampilan dinilai penting agar manfaat program tidak berhenti ketika siswa menyelesaikan pendidikan berasrama.
Melalui kesinambungan tersebut, pendidikan diharapkan menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam jangka lebih panjang, kesempatan pendidikan dan keterampilan itu diharapkan membantu memutus kemiskinan antargenerasi.
Pendekatan tersebut menempatkan Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai program pendidikan, melainkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka itu, masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang perlu diperkuat kapasitas dan kemandiriannya.
APBN Didorong untuk Mendukung Pemberdayaan
Muhaimin juga mengaitkan pelaksanaan Sekolah Rakyat dengan arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa semangat pemberdayaan perlu tercermin dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Menurut dia, anggaran tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mengejar penyerapan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki fungsi yang jelas dalam mendorong kesejahteraan.
“Setiap rupiah APBN kita harus mendorong pemberdayaan. Dengan politik anggaran pemberdayaan, kita akan memiliki anggaran yang semakin fungsional dan efektif sehingga membawa kemakmuran. Setiap rupiah akan mendukung kemajuan bangsa kita,” tegasnya.
Sinergi Kebijakan untuk Pengentasan Kemiskinan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong sinergi berbagai kebijakan untuk memperkuat dampak Sekolah Rakyat dan upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut meliputi pendidikan, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Sinergi diperlukan agar pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Pemerintah menilai pendekatan terpadu juga harus memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas SDM sekaligus pemberdayaan keluarga kurang mampu. Akses pendidikan, keberlanjutan masa depan lulusan, serta dukungan kebijakan dan anggaran menjadi unsur yang ditekankan pemerintah dalam menjalankan strategi tersebut.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
