Headline.co.id, Jakarta ~ Pemulihan pascabencana di Aceh perlu mencakup pemulihan identitas komunitas, penghidupan, ruang sosial, dan kondisi emosional penyintas, selain pembangunan kembali infrastruktur. Hal itu disampaikan Tim Literasi Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setelah melakukan kunjungan lapangan selama sekitar 10 hari di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Catatan lapangan tersebut dibahas dalam webinar seri #UpdateSumatera bertajuk “Refleksi Tim Literasi Kebencanaan: Catatan Lapangan dari Aceh Utara dan Aceh Tamiang”. BRIN menilai pendekatan sosial dan humaniora diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan, pemulihan pascabencana harus mempertimbangkan kerentanan penduduk, kapasitas masyarakat, serta hubungan sosial yang memengaruhi kemampuan warga dalam menghadapi dampak bencana.
“Pemulihan juga harus menempatkan manusia, komunitas, dan keberlanjutan penghidupan sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima , Senin (19/10/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Ali, forum tersebut merupakan ruang refleksi atas pengalaman tim di lapangan dan bukan pemaparan hasil akhir penelitian. Berbagai catatan yang dihimpun akan digunakan untuk menguji pendekatan, mengidentifikasi persoalan yang belum tertangani, serta merumuskan langkah lanjutan yang relevan dengan kebutuhan warga.
Dampak Bencana Meluas hingga Identitas Komunitas
Peneliti Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN, Yumasdaleni, mengatakan, bencana di Aceh Utara tidak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, tetapi juga menghilangkan ruang hidup dan ikatan sosial masyarakat.
Saat mengunjungi Kecamatan Sawang, tim mendapati kawasan yang dua desanya dilaporkan hanyut akibat banjir bandang. Perubahan bentang sungai terlihat di lokasi. Rumah, kebun, sekolah, masjid, dan tempat warga berkumpul turut terdampak. Sebagian masyarakat bahkan tidak lagi tinggal di kawasan tersebut.
Bencana juga memunculkan persoalan administratif. Sejumlah dokumen penting keluarga, termasuk buku nikah, hilang dan harus diurus kembali. Fasilitas pelayanan setempat yang ikut terdampak turut menambah tantangan warga dalam memulihkan kehidupan.
“Yang paling sulit dipulihkan itu adalah identitas komunitas,” ujar Yumasdaleni.
Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi emosional penyintas selama proses pengumpulan informasi. Dalam salah satu wawancara, tim menghentikan pengumpulan data setelah responden mengalami tekanan emosional ketika mengingat kembali peristiwa bencana.
Menurut Yumasdaleni, penyintas perlu diberi ruang untuk menentukan batas kesediaan mereka dalam bercerita. Pengumpulan data harus dilakukan dengan menghormati kondisi psikologis dan martabat masyarakat yang terdampak.
“Catatan lapangan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan dan peluang tindak lanjut yang realistis sesuai kebutuhan warga,” katanya.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat selama kunjungan adalah dukungan penyediaan air minum bersih di Aceh Utara. Kebutuhan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi di lingkungan BRIN.
Perubahan Lingkungan Perlu Dikaji
Peneliti Pusat Riset Pendidikan BRIN Shiyamu Manurung menyoroti perubahan bentang alam di kawasan Aceh hingga Aceh Utara. Berdasarkan pengamatannya, sejumlah wilayah yang sebelumnya masih memiliki tutupan hutan kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Namun, pengamatan tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat dengan bencana yang terjadi. Perubahan tutupan lahan dinilai perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami keterkaitan pengelolaan lingkungan dan risiko kebencanaan.
Shiyamu juga mencatat bahwa masyarakat memiliki beragam cara dalam memaknai bencana. Sebagian warga mengaitkannya dengan agama, takdir, kepemimpinan, maupun kondisi lingkungan.
Karena itu, literasi kebencanaan dinilai perlu memperhatikan konteks sosial serta pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat. Penjelasan ilmiah dan kebijakan formal tetap diperlukan, tetapi penyampaiannya harus mempertimbangkan cara warga memahami dan merespons bencana.
“Ekologi yang dilihat dalam keseimbangan memang merupakan sesuatu hal yang harus menjadi perhatian, baik itu kelompok agama, kelompok budaya, kebijakan pemerintah dan sebagainya,” tutur Shiyamu.
Ia mengatakan, pengalaman langsung masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk membangun pemahaman kebencanaan. Pengetahuan dari pengalaman tersebut perlu diperkuat agar warga lebih siap menentukan langkah ketika menghadapi situasi serupa pada masa mendatang.
Kedai Kopi Menjadi Ruang Sosial Warga
Peneliti Pusat Riset Pendidikan BRIN Ramadoni mengamati peran ruang sosial informal dalam membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan. Kedai kopi relatif cepat beroperasi kembali meskipun sebagian warga masih tinggal di tenda atau hunian sementara.
Kedai kopi tidak hanya menjadi tempat berkumpul. Ruang tersebut juga digunakan warga untuk bertukar informasi, membicarakan persoalan bersama, dan mengoordinasikan kegiatan masyarakat.
“Hal yang tidak selesai melalui regulasi kantor bahkan itu akan dengan mudah bisa diselesaikan melalui kedai kopi,” ungkap Ramadoni.
Menurutnya, ruang sosial seperti kedai kopi berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan literasi kebencanaan dan pelatihan masyarakat. Pendekatan itu dapat diperkuat melalui keterlibatan tokoh agama, penyuluh agama, perguruan tinggi, serta jejaring lokal yang memiliki kedekatan dengan warga.
Kolaborasi dengan mitra lokal membantu tim menghimpun data lapangan. Dalam kegiatan tersebut, tim mengumpulkan lebih dari 3.000 respons kuesioner, melampaui target awal sebanyak 1.000 respons.
BRIN Siapkan Modul Literasi Kebencanaan
BRIN merencanakan pengembangan tiga modul literasi kebencanaan yang ditujukan bagi masyarakat, sekolah, serta pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Modul tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran dan pelatihan di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap kondisi serta karakteristik masyarakat setempat.
Pada 2027, agenda yang direncanakan meliputi pengembangan model literasi bencana berbasis kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, restorasi lahan, penyusunan peta kerentanan sosial, serta peta jalan perlindungan sosial pascabencana.
Tim juga merencanakan riset aksi pemberdayaan perempuan dan pengolahan sedimen lumpur banjir berbasis komunitas di Desa Dayah Huseen dan Menasah Mancang.
Rangkaian agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga kapasitas masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta keberlanjutan penghidupan.
Pengalaman di Aceh Utara dan Aceh Tamiang menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan menyeluruh. Pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan pemulihan sosial, dukungan terhadap penyintas, pemahaman lingkungan, dan penguatan pengetahuan lokal.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
