Rawan Bencana, Kapolda Lampung Buka Pelatihan Keterampilan DVI ~ Headline.co.id (Lampung). Kapolda Lampung Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus membuka kegiatan pelatihan, sosialisasi dan simulasi Disaster Victim Identification (DVI) yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam penanganan suatu musibah bencana alam, Senin (8/8/22).
Baca juga: Susun Kurikulum Baru, Prodi S1 Informatika IBISA Gembleng Mahasiswa Untuk Siap Terjun di Dunia Kerja
Peserta pelatihan terdiri dari personel Polda, TNI, BPBD, Basarnas dan instansi terkait lainnya, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kapolda menyebut bahwa situasi cepat berubah isu pemanasan global sangat sensitif dan menjadi perhatian dunia. Pemanasan global mengakibatkan cuaca berubah, bencana alam, permukaan laut naik, situasi ini akan membutuhkan penanganan serius.
Baca juga: Kemenag Berencana Rekrut Guru Baru Madrasah dengan Skema PPG Pra Jabatan
Tentunya latihan DVI ini berguna sekali salah satunya dalam bencana alam, kita bisa untuk jadikan identifikasi. Tidak menutup kemungkinan yang terjadi di negara lain terjadi pula di NKRI.
“Saya harap pelatihan ini tidak hanya jadi pelatihan saja, kegiatan ini harus dilaksanakan secara terus dan berkesinambungan antar stakeholder lainnya dalam penanganan identifikasi bencana alam,” jelas Kapolda.
Baca juga: Plt Irjen Kemenag: ASN Harus Menjadi Contoh Dalam Praktik Moderasi Beragama
Sedangkan bencana di Provinsi Lampung sendiri, sampai saat ini diprediksi sebagai wilayah yang rawan akan potensi ancaman bencana berupa gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus dan bencana lainnya.
Irjen. Pol. Akhmad Wiyagus menerangkan, DVI adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban meninggal dunia akibat bencana, yang dapat dipertanggung jawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guideline.
Baca juga: Banjir Kabupaten Banyuasin Sumsel Berangsur Surut
“DVI diperlukan untuk proses identifikasi dari jenazah guna kepentingan penyidikan, menegakkan ham, dan legalitas dari jenazah itu sendiri,” jelas Kapolda.
DVI tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan stakeholder terkait seperti BPDP, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya dan melibatkan disiplin ilmu yang komplit untuk proses identifikasi tersebut.
Baca juga: Media Gathering Pengelolaan Media Sosial: Jangan Asal Terhubung dengan Wifi Publik
