Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Sahel berubah setelah berakhirnya operasi penjaga perdamaian MINUSMA di Mali pada 2023. Di tengah perubahan politik hingga 2026, PBB kini lebih mengandalkan diplomasi, mediasi, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan untuk mempertahankan keterlibatannya di kawasan tersebut. Perubahan ini berlangsung ketika Burkina Faso, Mali, dan Niger memperkuat Alliance of Sahel States atau AES serta menempatkan kedaulatan dan otonomi strategis sebagai bagian penting dari pendekatan politik mereka. Kondisi itu membuat ruang pengaruh PBB tidak lagi bertumpu pada kehadiran pasukan dalam jumlah besar, tetapi pada hubungan politik, akses kemanusiaan, dan kerja sama regional.
Selama sekitar satu dekade, kehadiran PBB yang paling terlihat di Sahel adalah United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali atau MINUSMA. Misi yang dibentuk Dewan Keamanan PBB pada 2013 itu dihentikan mandatnya pada Juni 2023 atas permintaan pemerintah transisi Mali dan menyelesaikan proses penarikan pada akhir tahun yang sama.
Berakhirnya MINUSMA tidak menghentikan keterlibatan PBB di Sahel. Aktivitas politik tetap berjalan melalui United Nations Office for West Africa and the Sahel atau UNOWAS, sedangkan bagian lain dari sistem PBB melanjutkan program kemanusiaan dan pembangunan di tengah persoalan keamanan, pengungsian, serta kerawanan pangan yang masih melintasi batas negara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
UNOWAS Menjadi Saluran Utama Diplomasi PBB
UNOWAS merupakan misi politik khusus, bukan operasi penjaga perdamaian. Kegiatannya mencakup diplomasi preventif, jasa baik, mediasi politik, pencegahan konflik, serta dukungan terhadap dialog politik. Dengan berkurangnya peran militer PBB di kawasan, saluran tersebut menjadi semakin penting bagi keterlibatan organisasi internasional itu di Afrika Barat dan Sahel.
'Pengaruh yang benar-benar dapat dijalankan PBB sempit,' kata analis politik dan keamanan di Nigeria, Mubarak Aliyu.
Aliyu menilai negara-negara AES telah mengurangi sejumlah mekanisme yang sebelumnya memberikan ruang bagi institusi luar untuk memengaruhi perkembangan kawasan. Burkina Faso, Mali, dan Niger juga membangun kerangka konfederasi serta kekuatan bersama mereka sendiri, setelah meninggalkan ECOWAS pada 29 Januari 2025.
Pada Februari 2026, Dewan Keamanan PBB memperpanjang mandat UNOWAS hingga 31 Januari 2029. Dewan juga meminta tinjauan strategis independen terhadap mandat dan aktivitas UNOWAS yang dijadwalkan selesai pada 30 September 2026, ketika lanskap politik Afrika Barat menghadapi pemerintahan militer, aliansi regional baru, dan penekanan yang lebih besar terhadap kedaulatan.
Perubahan keamanan di kawasan juga diikuti meningkatnya peran Rusia. Aliyu mengatakan Africa Corps Rusia turut memengaruhi perkembangan di Mali dan Niger, sementara posisi Moskwa sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan ikut menentukan ruang tindakan kolektif yang dapat diambil badan tersebut terkait Mali.
Kedaulatan AES Mengubah Arsitektur Regional
Burkina Faso, Mali, dan Niger menjadikan kedaulatan serta otonomi strategis sebagai bagian utama dari pandangan politik mereka. Pembentukan AES sebagai kerangka kerja sama yang lebih erat dan keluarnya ketiga negara dari ECOWAS mengubah arsitektur regional yang sebelumnya menjadi salah satu saluran utama negara-negara Afrika Barat dalam menangani persoalan politik dan keamanan.
PBB masih bekerja dengan organisasi regional seperti ECOWAS dan Uni Afrika. Namun, pemerintah di kawasan tidak lagi berada dalam satu kerangka politik yang sama atau memiliki pendekatan seragam terhadap keterlibatan pihak luar. Situasi itu membuat pemeliharaan jalur politik menjadi lebih kompleks bagi PBB.
'PBB harus memprioritaskan mediasi yang pragmatis dan inklusif,' kata Kabir Adamu.
Adamu, pendiri dan direktur pelaksana Beacon Security and Innovations Limited di Abuja, menilai PBB sebaiknya bekerja bersama dan melalui organisasi serta kelompok regional, bukan kembali membangun kekuatan berskala besar. Ia juga menyebut kerangka yang masih berfungsi seperti Multinational Joint Task Force dan Accra Initiative dapat diperkuat untuk menjembatani perbedaan antara negara-negara Sahel dan negara-negara pesisir.
Tekanan Kemanusiaan di Sahel Belum Mereda
Penarikan pasukan penjaga perdamaian tidak menghilangkan persoalan yang sebelumnya mendorong keterlibatan organisasi internasional di Sahel. Pengungsian, kekerasan bersenjata, kejahatan terorganisasi, kerawanan pangan, serta tekanan iklim tetap saling berkaitan di kawasan tersebut.
Perubahan iklim tidak serta-merta menjadi akar ketidakstabilan, tetapi tekanan lingkungan dan ekonomi dapat memperbesar kerentanan yang telah ada, terutama ketika institusi negara lemah dan masyarakat telah menghadapi konflik serta pengungsian. Dalam kondisi ini, bantuan kemanusiaan menjadi salah satu jalur keterlibatan PBB yang tetap dapat berjalan meskipun pemerintah menolak intervensi militer berskala besar.
'PBB harus memperkuat pilar utama UNISS berupa tata kelola, ketahanan, dan keamanan,' kata Adamu.
Adamu juga menekankan integrasi pendekatan iklim dan perdamaian serta penguatan kapasitas lokal. Menurutnya, keterlibatan internasional perlu tetap fleksibel, dimiliki secara lokal, dan berorientasi pada stabilitas multidimensi yang berkelanjutan, bukan hanya respons yang bersifat militer.
PBB tidak dapat menentukan mitra keamanan yang dipilih pemerintah berdaulat atau memaksakan proses politik kepada otoritas yang menolaknya. Namun, organisasi tersebut masih dapat memfasilitasi dialog, mendukung operasi kemanusiaan, serta membawa krisis regional ke perhatian masyarakat internasional.
UNGA 81 Jadi Latar Peran Baru PBB di Sahel
Perubahan peran PBB di Sahel menjadi bagian dari konteks menjelang Debat Umum sesi ke-81 Majelis Umum PBB. Sesi tersebut dibuka pada 8 September 2026, sementara Debat Umum dijadwalkan dimulai pada 22 September 2026.
Pertemuan itu berlangsung tanpa keberadaan misi penjaga perdamaian PBB di Mali, sementara Burkina Faso, Mali, dan Niger telah berada di luar ECOWAS serta menggunakan AES sebagai kerangka tersendiri untuk kerja sama politik dan keamanan.
'PBB kini lebih dekat pada peran sebagai advokat dan penyedia layanan daripada pembentuk hasil,' kata Aliyu.
Aliyu mengatakan PBB masih dapat melaporkan perkembangan, memberikan pengarahan, mendanai operasi bantuan, dan mendorong akses kemanusiaan, tetapi tidak dapat memaksakan akses tersebut. Dalam situasi regional yang berubah, ruang pengaruh PBB di Sahel semakin bergantung pada diplomasi, akses, serta hubungan dengan aktor regional dibandingkan pada kehadiran keamanan internasional berskala besar.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
