Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Sekelompok senator Demokrat Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang pada Rabu, 23 September 2026, yang membuka jalan bagi pemberian sanksi terhadap individu, perusahaan, dan kelompok asing yang memfasilitasi pembangunan proyek permukiman E1 Israel di Tepi Barat yang diduduki. Inisiatif yang didukung 19 senator Demokrat itu dipimpin Chris Coons dari Delaware, Elizabeth Warren dari Massachusetts, Ron Wyden dari Oregon, dan Ruben Gallego dari Arizona. Langkah tersebut ditempuh di tengah kekhawatiran bahwa pembangunan E1 akan memutus Yerusalem Timur dari Tepi Barat dan membelah wilayah Palestina sehingga semakin menyulitkan terbentuknya negara Palestina di masa depan.
Rancangan undang-undang tersebut secara khusus menarget pihak yang dinilai bertanggung jawab, terlibat, atau membantu pembangunan permukiman maupun struktur terkait di kawasan E1. Ketentuan itu mencakup pihak yang mengajukan penawaran dalam tender pembangunan E1 serta mereka yang mengorganisasi, mengarahkan, membiayai, atau memfasilitasi pemindahan warga sipil Israel ke permukiman di kawasan tersebut.
RUU Sanksi Menarget Pihak yang Memfasilitasi E1
Dalam pernyataan para senator, rancangan undang-undang itu akan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang asing yang menurut Menteri Keuangan AS bertanggung jawab atau terlibat dalam pembangunan permukiman Israel maupun struktur terkait di kawasan E1 Tepi Barat. Ketentuan tersebut juga secara eksplisit mencakup pihak yang mengikuti tender proyek E1.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
'Rancangan ini juga akan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang berupaya mengorganisasi, mengarahkan, membiayai, atau memfasilitasi pemindahan warga sipil Israel ke permukiman E1,' demikian pernyataan para legislator.
Chris Coons mengatakan Amerika Serikat perlu menyampaikan pesan tegas di tengah kekerasan yang dihadapi warga sipil Palestina. Menurut dia, Washington tetap perlu menunjukkan komitmen terhadap kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan hak menentukan nasib sendiri bagi warga Israel maupun Palestina.
'Ketika warga sipil Palestina menghadapi kampanye kehancuran dan ketakutan dari pemukim ekstremis yang melakukan kekerasan, Amerika Serikat harus mengirimkan pesan kuat bahwa perilaku ini tidak dapat diterima dan bahwa negara ini tetap berkomitmen pada kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan penentuan nasib sendiri bagi seluruh warga Israel dan Palestina,' kata Coons.
Proyek E1 Dinilai Memutus Keterhubungan Wilayah Palestina
E1 merupakan nama administratif Israel untuk kawasan yang berada di antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma'ale Adumim. Proyek tersebut dirancang untuk menghubungkan Ma'ale Adumim dan permukiman Israel lainnya dengan Yerusalem Timur yang diduduki. Apabila diselesaikan, pembangunan itu disebut akan memutus keterhubungan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat sekaligus secara efektif membagi Tepi Barat menjadi dua bagian.
Yerusalem Timur selama ini dipandang sebagai calon ibu kota negara Palestina pada masa depan. Karena itu, perubahan geografis akibat proyek E1 menjadi salah satu alasan utama munculnya penentangan terhadap rencana tersebut. Para pendukung maupun penentang proyek sama-sama melihat pembangunan E1 memiliki konsekuensi besar terhadap prospek berdirinya negara Palestina.
Penolakan terhadap E1 Meluas di Kalangan Demokrat AS
Pengajuan rancangan sanksi tersebut berlangsung ketika sebagian anggota Kongres AS semakin mempertanyakan kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat. Kritik paling kuat muncul dari kalangan Demokrat, sementara sejumlah kecil anggota Partai Republik juga mulai mempertanyakan kedekatan hubungan Washington dengan Israel serta bantuan militer tanpa syarat.
Dorongan itu tidak hanya terlihat melalui rancangan sanksi E1. Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak senator Demokrat memberikan suara untuk menghambat transfer senjata ke Israel. Lebih dari 20 senator Demokrat di Senat yang beranggotakan 100 orang juga baru-baru ini mengajukan resolusi yang menyerukan penyelidikan atas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, yang disebut telah menewaskan sedikitnya sembilan warga negara AS.
Rencana 1.200 Unit Picu Kritik Internasional
Kritik terhadap E1 meningkat setelah pemerintah Israel pada bulan sebelumnya mengundang penawaran untuk pembangunan 1.200 unit baru di kawasan tersebut. Langkah itu berlangsung menjelang pemilu Israel pada Oktober. Sejumlah analis menilai kebijakan tersebut dapat digunakan untuk memobilisasi basis politik sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan memancing reaksi internasional.
Proyek E1 didorong Menteri Bezalel Smotrich. Rencana itu kemudian mendapat penolakan dari sejumlah negara di Timur Tengah, Amerika Utara, dan Eropa. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband termasuk pejabat yang mengecam rencana pembangunan tersebut.
Miliband menyebut proyek E1 sebagai 'tindakan yang tidak dapat diterima dan merusak'.
Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengkritik proyek tersebut dengan menyebutnya sebagai 'langkah serius dan melanggar hukum untuk mengonsolidasikan aneksasi'. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump, sementara itu, belum secara langsung membahas proyek E1, tetapi telah kembali menyatakan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Dengan rancangan sanksi terbaru ini, para senator pendukung berupaya menempatkan konsekuensi finansial terhadap individu maupun entitas yang terlibat langsung dalam pembangunan E1. Perdebatan mengenai proyek tersebut sekaligus menambah tekanan politik terhadap kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat dan kembali menempatkan masa depan solusi dua negara dalam perhatian Kongres Amerika Serikat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
