Highlight Berita:
Headline.co.id, New York ~ Perserikatan Bangsa-Bangsa menghadapi tekanan terhadap pendanaan, relevansi, dan kemampuan mengambil keputusan ketika para pemimpin dunia berkumpul di New York dalam Sidang Umum PBB ke-81 pada September 2026. Kebuntuan di Dewan Keamanan akibat penggunaan hak veto menjadi salah satu persoalan utama ketika organisasi itu menangani konflik di Ukraina, Gaza, Sudan, Myanmar, dan Iran. Sejumlah negara anggota kemudian mencari mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus mempertahankan peran Majelis Umum sebagai forum dialog global. Situasi tersebut berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada 31 Desember. Al Jazeera
Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group, mengatakan para pemimpin dunia memahami kondisi organisasi tersebut sedang menghadapi persoalan serius. Namun, menurut dia, banyak negara tetap menilai PBB memiliki fungsi penting sebagai tempat komunikasi internasional yang mempertemukan negara kecil, kekuatan menengah, hingga negara besar. Forti menyebut PBB tetap penting sebagai 'platform percakapan global'. Al Jazeera
Hak Veto Membatasi Respons PBB terhadap Konflik
Kebuntuan Dewan Keamanan menjadi perhatian karena PBB pada saat yang sama harus menghadapi berbagai konflik. Dalam perang Ukraina, PBB menyatakan jumlah warga sipil yang tewas selama delapan bulan pertama 2026 lebih banyak dibandingkan sepanjang 2025. Rusia juga telah berulang kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan. Al Jazeera
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tetap menggunakan forum Sidang Umum untuk meminta dukungan negara anggota. Pada Rabu, ia berbicara untuk kelima kalinya di hadapan majelis sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina dan menyerukan penguatan langkah ekonomi terhadap Moskow. Zelenskyy menyatakan penyalahgunaan veto dapat 'mendorong perdamaian semakin jauh'. Al Jazeera
Persoalan serupa muncul dalam perang Israel di Gaza. Bahan sumber menyebut temuan para ahli PBB mengenai genosida di Gaza, sementara sejumlah resolusi Dewan Keamanan berulang kali menghadapi veto. Badan-badan bantuan PBB juga disebut menjadi sasaran Israel tanpa adanya akuntabilitas. Al Jazeera
Profesor Alanna O'Malley, yang memimpin bidang Global Governance and Wealth serta Departemen Sejarah di Erasmus University, menilai persoalan veto membuat kemampuan PBB terbatas dalam merespons konflik mulai dari Ukraina, Gaza, Sudan hingga Iran. Konflik-konflik tersebut juga membawa dampak kemanusiaan dan ekonomi yang meluas. Al Jazeera
Guterres menyebut konflik yang berlangsung telah berdampak terhadap akses pangan, harga bahan bakar, dan inflasi global. Sidang Umum dapat membuka ruang pembicaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, meski Forti menilai forum tersebut kecil kemungkinan menghasilkan kesepakatan besar mengenai konflik-konflik tersebut. Al Jazeera
Majelis Umum Mencari Jalan di Tengah Kebuntuan Dewan Keamanan
Di tengah keterbatasan Dewan Keamanan, Majelis Umum tetap memiliki posisi khusus karena seluruh 193 negara anggota mempunyai kedudukan setara. Negara-negara anggota mencoba menggunakan prosedur baru maupun mekanisme lama untuk mengurangi dampak kebuntuan yang disebabkan veto. Al Jazeera
Salah satu mekanisme tersebut berasal dari resolusi tahun 1950 yang muncul ketika terjadi kebuntuan terkait Perang Korea. Resolusi itu memungkinkan Majelis Umum membahas persoalan yang sebelumnya terkena veto di Dewan Keamanan. Pada 2022, kebuntuan terkait Ukraina juga menghasilkan mekanisme yang mengharuskan anggota tetap Dewan Keamanan menjelaskan penggunaan vetonya di hadapan Majelis Umum. Al Jazeera
Lima anggota tetap atau P5 adalah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. O'Malley menjelaskan mekanisme tersebut dimaksudkan untuk menambah akuntabilitas dan meningkatkan konsekuensi politik setiap kali hak veto digunakan. Dorongan reformasi semakin meningkat sejak 2023 seiring perang Israel di Gaza dan munculnya suara mayoritas di Majelis Umum yang menantang kebuntuan Dewan Keamanan. Al Jazeera
Negara Besar Mulai Mencari Jalur Alternatif
Tantangan lain bagi PBB adalah mempertahankan relevansinya ketika kekuatan besar menjalankan mekanisme di luar organisasi. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Board of Peace yang telah memperoleh persetujuan Dewan Keamanan dan mengklaim menjalankan sejumlah tanggung jawab yang sebelumnya ditangani badan-badan PBB, termasuk distribusi bantuan dan pengelolaan pengungsi. Al Jazeera
Trump juga menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pelapor khusus PBB serta organisasi seperti Mahkamah Pidana Internasional. Pada saat yang sama, China tetap menggunakan Dewan Keamanan untuk menyampaikan posisi mengenai persoalan global, tetapi juga memperkuat pendekatan multilateral melalui forum lain seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organisation. Al Jazeera
Presiden China Xi Jinping berada di Amerika Serikat pada pekan Sidang Umum tersebut, tetapi tidak menghadiri UNGA. Ia terakhir berpidato di forum itu melalui video pada 2021 dan pada 2026 memilih melakukan pertemuan bilateral dengan Trump. Forti menilai China tetap memiliki pandangan positif terhadap PBB meskipun juga mencari jalur multilateral alternatif. Al Jazeera
Guterres mengaitkan pencarian alternatif tersebut dengan ketidakmampuan Dewan Keamanan mengesahkan resolusi yang mengikat dalam persoalan paling kontroversial ketika anggota tetap menggunakan veto berdasarkan kepentingannya masing-masing. Ia menggambarkan situasi itu sebagai 'lingkungan impunitas' yang dapat memengaruhi perilaku kekuatan lain. Al Jazeera
Pergantian Sekretaris Jenderal di Tengah Tekanan Pendanaan
Persoalan relevansi PBB beriringan dengan proses pencarian Sekretaris Jenderal baru. Masa jabatan Guterres berakhir pada 31 Desember dan Dewan Keamanan diperkirakan memberikan rekomendasi mengenai sosok penggantinya. Calon harus memperoleh sedikitnya sembilan dari 15 suara anggota Dewan Keamanan serta terhindar dari veto salah satu negara P5 sebelum diajukan kepada Majelis Umum. Al Jazeera
O'Malley menilai keterbatasan modal politik menjadi salah satu kendala kepemimpinan Sekretaris Jenderal dalam menghadapi berbagai konflik. Guterres pada 2023 pernah menggunakan kewenangan Pasal 99 yang jarang dipakai untuk membawa persoalan Gaza ke Dewan Keamanan. Namun, tekanan keuangan PBB juga meningkat ketika donor besar seperti Amerika Serikat mengurangi pendanaan, sehingga mempersulit penyaluran bantuan di wilayah seperti Tepi Barat dan Gaza. Al Jazeera
Forti mengatakan negara-negara anggota mencari pemimpin yang dapat kembali memberikan perhatian pada pencegahan perang sekaligus menjawab kritik mengenai ukuran dan biaya organisasi. Sekretaris Jenderal berikutnya juga akan menghadapi tuntutan untuk menjaga kerja diplomatik serta dampak program PBB ketika organisasi berhadapan dengan pemotongan anggaran. Al Jazeera
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
