Highlight Berita:
Headline.co.id, Jakarta ~ Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko atau Justice and Development Party (PJD) menjadikan pembenahan internal, evaluasi masa pemerintahan, dan keterlibatan generasi muda sebagai bagian dari persiapannya menuju Pemilu 2026. Langkah itu dilakukan setelah partai tersebut mengalami kekalahan besar pada Pemilu September 2021 dengan perolehan hanya 13 kursi, turun dari 125 kursi pada 2016. Di bawah kepemimpinan kembali Abdelilah Benkirane, PJD juga menawarkan program yang berisi 467 langkah untuk menjawab persoalan politik, pelayanan publik, ekonomi, pekerjaan, hingga kebijakan luar negeri.
Perjalanan PJD dalam politik Maroko sebelumnya ditandai peningkatan dukungan setelah reformasi politik 2011. Dalam Pemilu November 2011, partai tersebut memperoleh 107 dari 395 kursi parlemen setelah gelombang protes yang menyerukan reformasi politik, peningkatan akuntabilitas, dan pemerintahan yang lebih responsif. Benkirane kemudian menjadi kepala pemerintahan.
PJD Evaluasi Kekalahan Besar pada Pemilu 2021
Pada Pemilu 2016, PJD meningkatkan perolehan menjadi 125 kursi. Namun, Benkirane menghadapi kebuntuan selama berbulan-bulan dalam membentuk koalisi pemerintahan. Pada Maret 2017, Raja Mohammed VI mengakhiri mandat Benkirane dan menunjuk Saadeddine Othmani sebagai penggantinya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
PJD tetap berada dalam pemerintahan hingga Pemilu September 2021. Dalam pemilu tersebut, jumlah kursinya turun dari 125 menjadi hanya 13 atau kehilangan 112 kursi. Sementara itu, National Rally of Independents atau RNI memperoleh 102 kursi dan menjadi partai terbesar.
PJD menyatakan salah satu pelajaran utama dari kekalahan tersebut adalah kebutuhan untuk menata kembali organisasi dan mengevaluasi secara lebih kritis masa ketika partai berada di pemerintahan. Saad al-Sabahi, 38 tahun, yang bekerja di sekretariat regional PJD Casablanca-Settat, mengatakan partai melakukan pembenahan setelah kongres luar biasa dan kongres reguler serta setelah Benkirane kembali mengambil kepemimpinan.
'Partai mampu mengatasi krisisnya setelah kongres luar biasa dan reguler, dan setelah Sekretaris Jenderal Abdelilah Benkirane mengambil alih kepemimpinan. Partai juga menata kembali urusan internalnya melalui komunikasi dan pembaruan struktur,' kata al-Sabahi.
Dalam evaluasinya, PJD juga mengkritik sejumlah pilihan politik dan organisasional yang pernah diambil. Partai menuding adanya pihak yang tidak disebutkan namanya telah melemahkan pilihan demokratis serta mengemukakan tuduhan mengenai korupsi pemilu dan disinformasi. Klaim tersebut merupakan penjelasan PJD mengenai hasil Pemilu 2021 dan bukan temuan yang telah ditetapkan secara independen.
Program 2026 Memuat 467 Langkah Kebijakan
Untuk Pemilu 2026, PJD menyusun program yang mencakup 467 langkah dalam lima bidang besar, yakni identitas dan keluarga, reformasi politik dan kelembagaan, pelayanan publik dan perlindungan sosial, ekonomi dan pekerjaan, serta kebijakan luar negeri.
Program tersebut antara lain mendorong transparansi yang lebih besar dalam pengadaan publik, aturan untuk menangani konflik kepentingan dan perolehan kekayaan secara tidak sah, serta peningkatan pelayanan publik. PJD juga menyoroti perumahan, perlindungan sosial, serta kedaulatan pangan, air, dan energi.
Isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti harga, lapangan pekerjaan, sekolah, rumah sakit, dan korupsi turut ditempatkan dalam program. Menurut al-Sabahi, penyusunannya dilakukan melalui kajian, pertemuan konsultasi, serta usulan yang disampaikan melalui platform daring.
'Komitmen ini mencakup berbagai sektor dan bidang yang memengaruhi kehidupan rakyat Maroko,' ujar al-Sabahi, dengan menyebut partisipasi politik, pemberantasan korupsi, pendidikan publik, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kedaulatan ekonomi.
'Komitmen-komitmen ini, bersama yang lainnya, menjadi dasar kesepakatan antara partai dan pemilih. Kami akan bekerja untuk memenuhi dan melaksanakannya dengan integritas dan kompetensi,' katanya.
Pemilih Muda Menjadi Bagian Penting Pembenahan
Hubungan dengan generasi muda menjadi salah satu perhatian dalam proses pembenahan PJD. Imane Traifi, 37 tahun, dari PJD Youth, mengatakan anak muda perlu memperoleh kesempatan yang berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan tidak hanya diperlakukan sebagai pemilih saat kampanye.
'Kami ingin memastikan bahwa kaum muda beralih dari sekadar penerima menjadi peserta, penggagas, dan orang-orang yang mengambil tanggung jawab,' kata Traifi.
Yassine Elachiri, anggota Biro Nasional PJD Youth dan Dewan Nasional partai, juga menilai hubungan dengan pemuda Maroko harus dibangun dalam jangka panjang. Menurut dia, kepercayaan generasi baru tidak dapat dibentuk hanya melalui mobilisasi menjelang pemungutan suara.
'Mendapatkan kepercayaan generasi baru kaum muda tidak dapat direduksi menjadi mobilisasi elektoral atau kampanye jangka pendek menjelang hari pemungutan suara. Sebaliknya, ini merupakan proses kumulatif yang dibangun melalui keterlibatan berkelanjutan, bimbingan, pelatihan, dan penciptaan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi aktif dalam urusan publik,' kata Elachiri.
Benkirane Kembali Memimpin PJD
Kembalinya Benkirane menjadi bagian penting dalam reorganisasi PJD. Ia merupakan salah satu figur politik yang dikenal luas di Maroko dan memiliki rekam jejak panjang dalam politik serta gaya komunikasi langsung kepada publik. Namun, perhatian yang diperoleh seorang pemimpin tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dukungan terhadap partai telah kembali setelah kehilangan 112 kursi pada 2021.
Benkirane sebelumnya menggunakan istilah 'hantu dan buaya' sebagai metafora untuk menggambarkan kepentingan kuat atau tersembunyi yang menurutnya menghambat pemerintahannya. Pengalaman tersebut kembali menjadi bagian dari pembahasan mengenai seberapa besar ruang yang dimiliki pemerintah terpilih untuk menjalankan kebijakannya.
Normalisasi Israel Menguji Ruang Kebijakan Pemerintah
Salah satu contoh yang menunjukkan persoalan tersebut adalah sikap PJD terhadap Israel. Partai berkampanye menentang normalisasi hubungan Maroko dengan Israel dan program 2026 kembali mencantumkan penolakan terhadap normalisasi. Namun, Maroko memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2020 ketika PJD masih berada dalam pemerintahan dan Othmani menjabat kepala pemerintahan.
PJD menentang langkah tersebut, sementara Othmani kemudian menyatakan keputusan itu merupakan keputusan negara dan menegaskan dukungan Maroko terhadap perjuangan Palestina tetap tidak berubah. Kesepakatan pada Desember 2020 merupakan bagian dari perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat dan mencakup pengakuan Washington atas kedaulatan Maroko terhadap Sahara Barat.
Pada 16 September 2026, Maroko dan Israel sepakat meningkatkan misi diplomatik mereka ke tingkat kedutaan besar dan menunjuk duta besar, sekaligus memperluas perjalanan udara serta melanjutkan perjanjian ekonomi dan perdagangan. Sehari kemudian, PJD kembali menegaskan penolakannya terhadap normalisasi dan kerja sama dengan Israel.
PJD Bergerak dalam Kerangka Konstitusi Maroko
PJD menyatakan perubahan yang diperjuangkannya tetap dilakukan melalui sistem politik dan konstitusional Maroko, bukan dengan menantang monarki. Benkirane berulang kali menyatakan dukungannya terhadap monarki sembari menekankan bahwa lembaga hasil pemilu perlu menjalankan perannya dalam pemerintahan dan perbaikan kondisi negara.
Konstitusi Maroko hasil perubahan 2011 memperluas kewenangan formal parlemen dan pemerintah, tetapi monarki tetap memegang peran penting. Raja menunjuk kepala pemerintahan dari partai yang menempati posisi pertama di Dewan Perwakilan dan memimpin Dewan Menteri yang membahas arah strategis kebijakan negara.
Dalam upaya membangun kembali hubungan dengan masyarakat, PJD menyatakan tidak hanya berfokus pada perolehan kursi, tetapi juga pada pelajaran dari satu dekade berada di pemerintahan dan kemampuan menjalankan program yang ditawarkan. Al-Sabahi mengatakan partai ingin memulihkan apa yang disebutnya sebagai manfaat yang sebelumnya dinikmati warga.
'Kami akan bekerja untuk memulihkan manfaat yang sebelumnya dinikmati warga serta memulihkan martabat dan hak-hak mereka,' kata al-Sabahi.
'Tujuan kami bukan sekadar menjangkau kaum muda pada saat pemilu, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan mereka berdasarkan kepercayaan, pelatihan, dan partisipasi aktif,' ujar Elachiri.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
