Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat monitoring dan kontra narasi untuk menangkal hoaks kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang beredar di media sosial. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan terverifikasi mengenai kondisi karhutla, penyebab kebakaran, luas wilayah terdampak, kualitas udara, serta penanganan pemerintah. Upaya tersebut disampaikan Direktur Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Monitoring informasi karhutla dilakukan untuk mengidentifikasi hoaks dan misinformasi yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Setelah informasi keliru ditemukan, Kemkomdigi menyampaikan kontra narasi melalui informasi yang benar dan terverifikasi, termasuk mengenai kondisi di lapangan serta langkah penanganan kebakaran.
Pola Hoaks Karhutla yang Perlu Diwaspadai
Nursodik mengatakan terdapat sejumlah pola informasi keliru yang perlu diwaspadai masyarakat selama situasi karhutla. Salah satunya ialah konten yang menggambarkan sebuah peristiwa seolah-olah terjadi dalam situasi karhutla saat ini, padahal peristiwa tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pola lain berupa konten lama yang kembali diunggah dan dinarasikan sebagai peristiwa terkini. Peristiwa dalam konten tersebut memang pernah terjadi, tetapi waktu kejadiannya berbeda dengan waktu ketika konten disebarkan kembali.
“Yang kedua ada konten lama, kejadiannya benar tetapi waktunya yang keliru atau salah, tapi diunggah dan dinarasikan bahwa itu adalah konten sekarang,” ujar Nursodik.
Masyarakat juga diminta mewaspadai konten salah lokasi. Dalam pola ini, peristiwa yang ditampilkan benar-benar terjadi, tetapi bukan di wilayah sebagaimana disebutkan dalam narasi.
Selain itu, terdapat konten yang menggunakan foto atau data benar, tetapi disertai narasi yang menyesatkan atau tidak sesuai konteks. Informasi yang berisi klaim maupun tuduhan tanpa bukti juga menjadi perhatian, termasuk tuduhan mengenai penyebab kebakaran dan pihak tertentu yang dianggap bertanggung jawab tanpa proses verifikasi.
“Misalnya tuduhan terhadap penyebab atau pihak tertentu yang tanpa verifikasi,” kata Nursodik.
Monitoring dan Kontra Narasi Kemkomdigi
Kemkomdigi memantau perkembangan informasi mengenai karhutla di ruang digital untuk mengetahui kondisi informasi yang beredar. Pemantauan tersebut sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi hoaks atau misinformasi yang dapat menimbulkan keresahan.
“Kalau dari Kemkomdigi tentu saja kami melakukan monitoring, pertama seperti apa kondisi, apa hoaks yang ada. Kemudian kami juga lakukan beberapa hal, misalnya kontra narasi,” jelas Nursodik Gunarjo.
Kontra narasi disampaikan untuk meluruskan informasi keliru terkait penyebab kebakaran, luas karhutla, kualitas udara, serta berbagai tindakan pemerintah dalam menangani kebakaran. Kemkomdigi juga melakukan edukasi publik agar masyarakat dapat mengenali dan memahami informasi yang beredar, terutama di media sosial.
Langkah itu ditujukan untuk mencegah informasi yang belum terverifikasi terus disirkulasikan dan diterima masyarakat sebagai fakta. Kemkomdigi mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten mengenai karhutla sebelum memeriksa waktu, lokasi, sumber, data, dan konteks informasi tersebut.
Informasi Akurat untuk Cegah Kepanikan
Deputi I Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Fahd Pahdepie, mengatakan situasi karhutla tidak dapat dinilai hanya berdasarkan informasi yang beredar di media maupun media sosial.
Menurut Fahd, dampak karhutla berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Asap kebakaran dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, petugas di lapangan harus bekerja dalam kondisi berisiko untuk melakukan pemadaman dan mencari titik api.
“Bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini, ini adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Fahd.
Ia menilai penyebaran informasi palsu di tengah situasi bencana dapat menambah persoalan bagi masyarakat yang sudah terdampak. Karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak berupaya memastikan informasi mengenai penanganan karhutla disampaikan secara utuh dan berimbang.
“Bakom sendiri terus berusaha untuk memberikan informasi yang utuh, yang berimbang kepada masyarakat dari sumber-sumber atau dari pihak-pihak yang langsung berurusan atau berhubungan langsung dengan penanganan karhutla,” katanya.
Fahd mengatakan informasi yang terverifikasi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, terutama dalam situasi bencana. Informasi akurat diharapkan dapat mencegah kepanikan dan kekhawatiran berlebihan.
“Ini ditujukan agar hoaks tidak terus-menerus menyebar karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi kekhawatiran yang berlebih,” ujar Fahd.
Ia menambahkan, karhutla bukan semata-mata persoalan informasi dan penyebaran konten di media sosial. Peristiwa tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi kementerian dan lembaga yang menangani aspek kebencanaan, lingkungan, keamanan, komunikasi publik, serta unsur lain yang bekerja di lapangan.
