Headline.co.id, Palangka Raya ~ Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkolaborasi dengan Borneo Nature Foundation (BNF) menyusun rekomendasi perubahan iklim dan kebencanaan di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat perencanaan dan kebijakan daerah dalam menghadapi perubahan iklim serta risiko bencana. Penyusunan rekomendasi tersebut dilakukan melalui koordinasi dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno, mengatakan perubahan iklim dan risiko bencana menjadi isu penting dalam pembangunan daerah. Menurut dia, karakteristik wilayah Palangka Raya menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang memerlukan penanganan secara terpadu.
Tantangan Perubahan Iklim di Palangka Raya
Untung menyebut sejumlah tantangan lingkungan yang dihadapi Palangka Raya, lain kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada ekosistem gambut, perubahan tata guna lahan, pengelolaan air, kualitas lingkungan, serta dampak perubahan pola cuaca dan iklim.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Perubahan iklim dan risiko bencana merupakan isu yang semakin penting dalam pembangunan daerah. Kota Palangka Raya memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan,” katanya.
Menurut Untung, berbagai persoalan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor, keterpaduan perencanaan, dukungan penganggaran, penguatan data dan informasi, serta keterlibatan masyarakat.
“Pemerintah Kota Palangka Raya menyambut baik pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perencanaan dan kebijakan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko kebencanaan,” ujarnya.
Rekomendasi Diarahkan untuk Kebijakan Daerah
Untung menjelaskan, kegiatan penyusunan rekomendasi perubahan iklim dan kebencanaan diharapkan dapat mengakomodasi sejumlah aspek penting. Aspek tersebut mencakup prioritas daerah, kebijakan dan program, dukungan pemerintah, koordinasi antar-perangkat daerah, penganggaran dan efisiensi, serta rekomendasi program dan kebijakan pada masa mendatang.
Ia berharap kegiatan koordinasi bersama BNF tersebut tidak berhenti pada penyusunan dokumen. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan arah dan masukan konkret bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Untuk mendukung proses itu, Untung mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum dengan menyampaikan data, informasi, pengalaman, serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Masukan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan solusi bersama.
Adaptasi dan Mitigasi Dilakukan Bersamaan
Untung menegaskan, penanganan perubahan iklim perlu dilakukan melalui dua pendekatan yang berjalan secara bersamaan, yakni adaptasi dan mitigasi.
Adaptasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan wilayah dalam menghadapi dampak perubahan iklim serta bencana. Sementara itu, mitigasi dilakukan untuk mengurangi sumber emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat fungsi ekosistem.
Pemerintah Kota Palangka Raya telah menjalankan berbagai upaya melalui program pemerintah daerah maupun kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak. Salah satu pendekatan strategis yang didorong adalah Program Kampung Iklim atau Proklim.
Program tersebut mendorong masyarakat melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis wilayah. Dengan pendekatan itu, upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat di tingkat wilayah.
Penguatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Selain Proklim, penguatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dinilai penting dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim. Inventarisasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sumber dan besaran emisi.
Dengan data yang lebih terukur, kebijakan penurunan emisi diharapkan dapat disusun secara lebih tepat. Data dan informasi dari peserta forum juga diharapkan dapat memperkuat identifikasi persoalan lingkungan serta perumusan langkah penanganannya.
Melalui kerja sama DLH Palangka Raya dan BNF, penyusunan rekomendasi perubahan iklim dan kebencanaan diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih siap menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim. (MC Kota Palangka Raya/Nitra)
