Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari level 103 menjadi 120 pada 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (15/9/2026), sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan nelayan yang dinilai masih tertinggal dibandingkan petani. Pemerintah akan mengejar target itu melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan budi daya perikanan tematik, serta revitalisasi tambak.
Zulkifli mengatakan, NTN saat ini berada di level 103, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 129. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan nelayan dan petani. Pemerintah menilai penguatan fasilitas produksi dan rantai usaha perikanan diperlukan agar pendapatan masyarakat pesisir meningkat.
Kesenjangan NTN Nelayan dan NTP Petani
Menurut Zulkifli, kondisi NTN saat ini belum mencerminkan tingkat keuntungan yang memadai bagi nelayan. Ia membandingkan NTN dengan NTP yang sudah mencapai level 129.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kalau pertanian itu 129, pokok 100 dia bisa untung 29 lebih, 29 persen, tapi kalau nelayan 100 untungnya 3 persen, yang bangkrut, bukan untung, rugi. Tidak cukup makan, tidak cukup apa-apa. Nah ini harus kita kerja keras, Menteri Kelautan dan Kementerian Terkait, tentu didukung oleh TNI dan lain-lain, agar nilai tukar ini dari 103 bisa menjadi 120,” ujar Zulkifli Hasan di Jakarta.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga akan melibatkan unsur TNI serta pihak terkait lainnya untuk memastikan program berjalan efektif.
Kampung Nelayan Merah Putih Diperkuat
Salah satu langkah pemerintah untuk mencapai target NTN 120 adalah memperkuat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Zulkifli menyebut saat ini telah terdapat 65 KNMP yang dibangun. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan 35 KNMP berikutnya.
“Sekarang sudah 65 (KNMP), akan diselesaikan lagi 35,” kata Menko Pangan.
KNMP tidak hanya diarahkan sebagai kawasan permukiman nelayan. Kawasan tersebut juga disiapkan dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan ekonomi, seperti balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Keberadaan fasilitas itu diharapkan memperkuat rantai usaha perikanan. Dengan dukungan sarana tersebut, produktivitas dan pendapatan nelayan diharapkan meningkat sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
KKP Targetkan 1.269 KNMP pada 2026
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 1.269 KNMP pada 2026. Target itu menjadi bagian dari rencana pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono, menjelaskan pembangunan 5.000 KNMP dilakukan secara bertahap. Rinciannya, sebanyak 1.269 KNMP dibangun pada 2026, kemudian 1.000 KNMP pada 2027, 1.000 KNMP pada 2028, dan sisanya diselesaikan pada 2029.
Kebutuhan anggaran pembangunan KNMP pada 2026 diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Besaran anggaran setiap lokasi berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik dan tematik kawasan.
“Anggarannya bervariasi karena sesuai dengan tematik lokasi, jadi tidak sama. Satu titik ada yang, kalau dia hub mungkin sekitar Rp8 miliar sampai Rp11 miliar, lalu kalau dia penyangga kira-kira Rp3 miliar sampai Rp5 miliar,” jelas Trenggono.
Budi Daya Perikanan dan Revitalisasi Tambak
Selain membangun KNMP, pemerintah menyiapkan pengembangan budi daya perikanan tematik di 40.000 lokasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pendapatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
Pemerintah juga mempercepat revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), khususnya tambak yang tidak produktif dan terbengkalai. Revitalisasi itu ditargetkan mencakup sekitar 6.000 tambak.
Rangkaian program tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan kesejahteraan nelayan dan petani. Kenaikan NTN dari 103 menjadi 120 pada 2026 akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan manfaat ekonomi sektor perikanan bagi masyarakat pesisir.
