Headline.co.id (Jogja) ~ Partai Umat menyoroti Pencabutan Raperda Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Kota Yogyakarta 2021.
baca juga: Perebutkan Piala Kapolri, Festival Lomba Mural digelar Oktober
Deden Sugianto selaku Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa pencabutan Raperda BPRS tersebut seakan memunculkan isyarat anti simbol agama tertentu. Padahal, Raperda itu sudah masuk ke dalam RPJMD.
“Secara politik, harusnya bisa dicari jalan terbaik dengan musyawarah mufakat. Bukan secara sepihak, yang seakan-akan memberi kesan ada upaya, atau gerakan anti simbol agama Islam, ya,” ungkap Deden, Kamis (16/9/2021).
baca juga: 35 Unit Rumah Warga Terdampak Banjir Kabupaten Sintang
Menurutnya, penggunaan sistem syariah yang menjadi pembeda dari sistem konvensional, belakangan ini mampu menarik minat kalangan muslim.
Pasalnya, ketiadaan unsur riba, dinilai penting dan sebisa mungkin dihindari.
“Masyarakat Kota Yogya membutuhkan layanan sistem syariah yang dimiliki sendiri oleh Pemkot Yogya. Makanya, mengapa itu dicabut dari Propemperda, tentu ini menjadi pertanyaan besar ya, bagi kita semua,” ujar Deden.
baca juga: Cari Gimbal Kamera Murah? Ini daftar Harga Stabilizer Terbaru
“Kami beranggapan, bank syariah sebenarnya jadi solusi. BPRS menjadi penting hadir di Kota Yogyakarta yang sahamnya milik Pemkot Yogyakarta,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Deden pun tak dapat menyembunyikan kecurigaan adanya pihak yang cemas akan muncul simbol Islam jika nantinya BPRS berdiri. Padahal, tambahnya, BPRS ini bukanlah lah hegemoni muslim semata.
baca juga: Samsung Galaxy A5s 5G: Harga Spesifikasi Serta Fitur Menarik Terbaru
“Tetapi, BPRS itu sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan dalam transaksinya. Jadi, karena pencabutan ini, kami sangat menyesalkannya,” pungkasnya.
baca juga: Penasaran Apa yang Beda dari Honda Vario 160? ini Bocorannya
