Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan pascabencana di Aceh Tamiang sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa BPS ditugaskan sebagai anggota Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra untuk melakukan pendataan lapangan secara menyeluruh.
Amalia meninjau langsung proses pendataan lapangan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Provinsi Aceh. Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan pendataan sesuai metodologi dan standar, sehingga tidak ada masyarakat yang terlewat. “Kami menerjunkan mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Statistika STIS yang didampingi oleh civitas akademika STIS dan pegawai kantor pusat BPS untuk mengawasi pendataan di lapangan,” ujar Amalia dalam keterangan resmi yang diterima , Senin (19/1/2026).
Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi Satgas dalam menyalurkan bantuan dan melaksanakan program pemulihan. Peninjauan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah terdampak bencana terberat di Aceh. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi rumah, bangunan, dan infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Hasil pendataan ini akan mendukung data Satgas untuk diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Bencana Nasional. Amalia juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja mahasiswa Polstat STIS di lapangan. “Para mahasiswa Polstat STIS ini sangat kompeten dalam mengumpulkan data. Mereka bekerja dengan rapi dan teliti. Bila dalam satu rumah ada tiga kartu keluarga (KK), mereka mendata tiga kali rumah tersebut karena KK-nya berbeda,” ungkap Amalia.
Selain pendataan di lapangan, BPS juga melakukan respon cepat dengan validasi data hunian rumah rusak yang telah disampaikan kepada Satgas pemerintah. “Jumlah keluarga yang sudah kami validasi hingga hari ini (17 Januari, red) adalah 104.000 keluarga yang huniannya rusak. Kami pastikan bahwa NIK dan KK-nya valid, serta sebelum bencana keberadaannya memang ada di wilayah tersebut, termasuk kondisi keluarga dan infrastruktur sebelum bencana terjadi,” jelas Amalia.
