Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) siap menjalankan kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (3/8/2026). Kebijakan tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pemisahan anggaran MBG dari alokasi anggaran pendidikan. BGN akan menindaklanjutinya melalui pelaksanaan operasional program sesuai mekanisme penganggaran yang ditetapkan pemerintah.
Sudaryono menegaskan, BGN berada pada tataran operasional sehingga lembaga tersebut akan mengikuti setiap keputusan negara dan kebijakan pemerintah mengenai penganggaran MBG. Menurut dia, fokus BGN adalah memastikan program prioritas nasional itu tetap berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
BGN Fokus pada Pelaksanaan Program MBG
“Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional. Apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal untuk masyarakat,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menjelaskan, kebijakan mengenai alokasi anggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, BGN akan menjalankan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan dalam proses tersebut.
“Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah majelis hakim konstitusi membacakan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada 30 Juli 2026. Putusan itu mengamanatkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan.
Pelaksanaan MBG Tetap Berjalan
Sudaryono memastikan pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan tetap berlangsung dengan baik. BGN juga terus menyelaraskan data bersama kementerian terkait untuk mempercepat perluasan layanan.
Penyelarasan data tersebut diarahkan terutama ke wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Dengan langkah itu, intervensi gizi diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.
BGN menyatakan pelaksanaan program akan terus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga itu juga akan berfokus pada keberlanjutan layanan, sementara kebijakan penganggaran diproses melalui mekanisme pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Sudaryono Ajak Masyarakat Dukung Program MBG
Sudaryono mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Program MBG. Ia menilai pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Menurut Sudaryono, berbagai kebijakan pemerintah perlu dilihat dengan mengedepankan optimisme, data, dan akal sehat. Dukungan masyarakat dinilai penting agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
