Headline.co.id, Jakarta ~ Efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp44 triliun dalam 100 hari kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Sudaryono menyampaikan capaian tersebut dalam agenda Refleksi 100 Hari Kinerja Kepala BGN pada Kamis (29/10/2026). Efisiensi anggaran MBG dilakukan melalui penghitungan ulang alokasi, penyesuaian insentif yayasan mitra, pembatasan biaya operasional dapur, serta penertiban rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah. Kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran program.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan BGN menghitung kembali kebutuhan anggaran MBG dari alokasi awal Rp268 triliun. Berdasarkan penghitungan tersebut, pelaksanaan program dinilai dapat berjalan dengan anggaran Rp229 triliun.
Selisih sekitar Rp38 triliun dari penyesuaian alokasi itu kemudian dikembalikan ke kas negara. Penghitungan ulang tersebut menjadi langkah awal BGN dalam menata penggunaan anggaran MBG.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sampai dengan 100 hari ini, dari awal kami dilantik, kami telah membuat pengembalian atau membuat efisiensi lagi. Pertama, setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara,” jelas Mas Dar.
Efisiensi Anggaran MBG melalui Penyesuaian Insentif
Selain mengurangi alokasi anggaran, BGN mengevaluasi skema insentif bagi yayasan yang menjadi mitra pelaksana MBG. Melalui kebijakan yang diterbitkan pada 5 Oktober, mekanisme insentif diubah dari sebelumnya Rp6 juta per hari secara flat menjadi Rp2.000 per ompreng.
Perubahan tersebut membuat pembiayaan disesuaikan dengan jumlah makanan yang disalurkan. BGN memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat anggaran sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.
“Maka kami telah mengeluarkan di tanggal 5 Oktober yang lalu, kami kembalikan dari Rp6 juta flat berapa pun omprengnya, kami kembalikan ke Rp2.000, dan berapa yang dihemat dari situ adalah sekitar Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun. Sampai dengan akhir tahun, kami hemat, kami selamatkan,” ujar Mas Dar.
Kebijakan efisiensi juga diterapkan pada dana operasional dapur MBG. Sebelumnya, biaya operasional sebesar Rp3.000 menggunakan mekanisme at cost atau berdasarkan biaya aktual yang dilaporkan.
Menurut Mas Dar, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan pengeluaran apabila biaya aktual melampaui batas yang telah ditetapkan. Karena itu, BGN menetapkan aturan baru yang membatasi dana operasional maksimal Rp3.000.
“Maka hari ini, tadi pagi, saya sudah pegang aturan baru untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi kita bisa hemat,” tegasnya.
BGN Kembalikan Dana dari Rekening SPPG Bermasalah
BGN juga melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG yang terindikasi bermasalah atau fiktif. Dari 414 rekening yang diperiksa, BGN mengembalikan dana sebesar Rp311,25 miliar ke kas negara.
Selain itu, terdapat pengembalian dana senilai Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengembalian tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola keuangan dan memastikan anggaran negara tidak digunakan di luar ketentuan.
Berbagai langkah penghematan dan pengembalian dana itu menghasilkan efisiensi anggaran total Rp44 triliun dalam 100 hari kinerja Kepala BGN.
“Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp44 triliun,” ujar Mas Dar.
Efisiensi Menjadi Bagian dari MBG 2.0
BGN menempatkan capaian tersebut sebagai bagian dari transformasi MBG 2.0. Dalam transformasi itu, integritas, efisiensi, dan tanggung jawab pengelolaan anggaran menjadi fondasi pelaksanaan program.
BGN menegaskan, penguatan tata kelola keuangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat. Pengelolaan anggaran juga diarahkan agar tetap tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tegas Mas Dar.
Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat dan luas jangkauan pelayanan. Efisiensi anggaran MBG serta kemampuan mengelola dana secara bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
