Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat penyelamatan dan efisiensi keuangan negara sebesar Rp44 triliun dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0. Capaian tersebut disampaikan saat memasuki 100 hari kerja kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono pada Kamis (29/10/2026). Langkah itu dilakukan melalui pembenahan tata kelola, pengawasan anggaran, dan digitalisasi penyelenggaraan MBG agar program berjalan tepat sasaran, transparan, serta memenuhi standar keamanan pangan.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Sudaryono menegaskan BGN menutup celah praktik yang dapat merugikan negara dalam penyelenggaraan program strategis nasional tersebut. Konsep MBG 2.0 kini diarahkan pada tiga prioritas, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi lintas sektor.
Efisiensi anggaran MBG mencapai Rp44 triliun
Menurut BGN, nilai Rp44 triliun berasal dari sejumlah komponen efisiensi. Rinciannya terdiri atas efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan senilai Rp2,5 triliun dengan penyesuaian menjadi Rp2.000 per porsi, efisiensi dana operasional dapur sebesar Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BGN juga menghentikan pencairan dana operasional bagi dapur umum yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian secara transparan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai peruntukan dalam pelaksanaan MBG.
Sudaryono mengatakan pembenahan dilakukan mulai dari sistem penyelenggaraan hingga pengadaan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip proyek maupun yayasan yang berperan sebagai perantara.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Sudaryono.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BGN memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lembaga itu juga memastikan data penerima manfaat telah diverifikasi dan seluruh alur kerja dapat dipantau melalui sistem digital terintegrasi.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” kata Sudaryono.
Keamanan pangan diperketat di setiap tahapan
Selain pengawasan anggaran, keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG 2.0. BGN memperketat pengawasan sejak pengadaan bahan baku hingga makanan siap dikonsumsi penerima manfaat.
Standar yang diterapkan mencakup kewajiban memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), perekrutan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, apel harian, serta pemasangan kamera pengawasan atau CCTV. Kamera tersebut terhubung dengan pusat pemantauan yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” tegas Sudaryono.
Pernyataan tersebut menegaskan fokus BGN untuk memperketat pengawasan pada seluruh rantai pasok makanan. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pembenahan administrasi, verifikasi data, dan pemantauan aktivitas dapur pelaksana MBG.
MBG 2.0 jangkau lebih dari 58 juta penerima
Hingga saat ini, MBG 2.0 telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat yang telah terverifikasi. Dari total 27.485 dapur, sebanyak 26.723 dapur telah menjalani verifikasi.
Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 1,03 juta tenaga kerja aktif dan 80.315 pemasok lokal. Sebanyak 82,83 persen pemasok lokal itu merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Realisasi anggaran MBG pada 2026 tercatat sebesar Rp165 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN menyatakan Rp44 triliun berhasil dikembalikan ke kas negara melalui efisiensi dan penyelamatan keuangan.
Radar MBG dan LokaMBG dukung transparansi
Untuk mencegah praktik markup dan monopoli, BGN menghadirkan dua inovasi digital, yakni Radar MBG dan LokaMBG. Radar MBG memungkinkan masyarakat memantau menu harian dalam program tersebut.
Sementara itu, LokaMBG digunakan untuk mencatat transaksi sekaligus meningkatkan transparansi mengenai asal bahan baku. Kedua platform tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan publik dan menutup celah dalam rantai pengadaan.
Melalui MBG 2.0, BGN menyatakan optimistis tata kelola program dapat berlangsung secara bersih dan akuntabel. Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan dampak maksimal bagi masyarakat di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
