Kemkomdigi Awasi Mini Drama AI Bermuatan Pornografi dan Judi

Headline.co.id, Bogor ~ Headline.co.id, Siaran Pers Kementerian Komdigi

Minggu, 25 Oktober 2026

You might also like

Pengarusutamaan Gender di Gorontalo Tak Boleh Sebatas Administrasi

26 October 2026

Amsakar Prioritaskan Lima Ruang Kelas Baru di SDN 013 Sekupang

26 October 2026

Mini Drama AI Jadi Perhatian Kemkomdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencermati peredaran mini drama berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang memuat pornografi, kekerasan seksual, dan unsur perjudian. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan hal itu setelah bertemu awak media seusai acara Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri di Lingkungan Lembaga Sensor Film di Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/10/2026). Menurut Nezar, konten tersebut muncul cukup gencar di media sosial dan memanfaatkan platform itu sebagai pintu masuk menuju layanan lain. Pengawasan dilakukan karena sejumlah platform tujuan menyediakan konten berbayar dengan tingkat penyensoran yang sangat minim.

“Kita mengamati munculnya konten-konten berupa drama pendek yang muncul dengan cukup gencar dan ramai di platform media sosial. Film-film ini digarap dengan cukup kreatif menggunakan teknologi artificial intelligence pada umumnya,” ujar Nezar.

Konten mini drama AI tersebut tidak hanya beredar di media sosial. Nezar mengungkapkan, sebagian konten mengarahkan pengguna ke platform berbeda yang menyediakan layanan berbayar. Platform tujuan itu disebut tidak terdaftar di Indonesia, tetapi menggunakan media sosial untuk menjangkau pengguna.

Media Sosial Dipakai sebagai Gateway

Nezar menjelaskan, media sosial dalam pola tersebut berfungsi sebagai gateway atau pintu masuk. Pengguna yang mengeklik konten akan diarahkan menuju layanan lain yang menjadi tujuan utama.

“Dia hanya menggunakan media sosial sebagai gateway. Ketika pengguna mengeklik, mereka akan masuk ke platform berbeda yang berbayar. Kita melihat konten di sana nyaris tanpa sensor,” ungkap Nezar.

Kondisi itu membuat pemerintah mencermati kepatuhan platform, termasuk layanan yang tidak terdaftar di Indonesia. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada konten yang muncul di media sosial, tetapi juga pada aplikasi atau platform yang menjadi tujuan pengguna setelah mengeklik tautan atau materi yang tersedia.

Menurut Nezar, pengawasan terhadap konten di layanan over the top (OTT) membutuhkan koordinasi yang lebih mendalam dengan perusahaan teknologi. Langkah tersebut diperlukan agar pemantauan tidak berhenti pada platform yang menjadi tempat konten pertama kali ditemukan.

Kemkomdigi Siapkan Pengawasan Bersama

Untuk mengatasi celah pengawasan, Kemkomdigi berkolaborasi dengan platform media sosial melalui dashboard bersama. Sarana tersebut digunakan untuk mengawasi konten yang berpotensi melanggar hukum.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan terhadap konten digital yang memuat pornografi, kekerasan seksual, dan unsur perjudian. Kemkomdigi juga menilai pengawasan perlu mencakup hubungan media sosial dan platform lain yang menyediakan konten berbayar.

Nezar membuka peluang melibatkan Lembaga Sensor Film (LSF) dalam pengawasan tersebut. LSF dinilai memiliki pengalaman dan keahlian dalam penyensoran, termasuk pengetahuan mengenai praktik penyensoran terhadap konten negatif.

“Kita juga akan sangat senang sekali kalau bisa mendapat masukan dari Lembaga Sensor Film, yang kita tahu punya keahlian, sejarah yang panjang, dan pengetahuan yang mendalam tentang praktik penyensoran untuk konten-konten negatif seperti ini,” tutur Nezar.

Kolaborasi Kemkomdigi, LSF, dan Perusahaan Teknologi

Nezar menegaskan, pengawasan terhadap mini drama AI dan konten digital lain membutuhkan kolaborasi Kemkomdigi, LSF, serta perusahaan teknologi. Kerja sama itu diarahkan untuk memperluas cakupan pemantauan, baik terhadap media sosial maupun layanan OTT yang menjadi tujuan pengguna.

Kemkomdigi mencermati kepatuhan layanan yang beroperasi atau menjangkau pengguna di Indonesia, termasuk platform yang tidak terdaftar di Indonesia. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi diperlukan untuk mendukung proses pemantauan melalui koordinasi dan dashboard bersama.

Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah konten yang berpotensi melanggar hukum semakin meluas. Pemerintah juga berharap pengawasan yang diperkuat dapat menjaga ruang digital tetap aman dan sehat bagi masyarakat.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on GoogleDukung Jurnalisme