Headline.co.id, Denpasar ~ Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Denpasar, Bali. Pelibatan tersebut mencakup pendataan penerima manfaat, edukasi gizi, serta pemantauan pengolahan dan distribusi makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditempuh untuk memastikan MBG menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman BGN dan Tim Pembina Posyandu Pusat.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani dalam rangkaian Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kerja sama dengan Tim Pembina Posyandu Pusat tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memperkuat pendataan dan edukasi gizi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, tetapi juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (24/10/2026).
Menurut Sudaryono, kader Posyandu memiliki posisi strategis karena menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan berinteraksi langsung dengan keluarga penerima manfaat. Kedekatan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah memperbarui data sasaran serta mengenali kebutuhan gizi kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian.
Posyandu Pantau Proses di Dapur SPPG
BGN mendorong kader Posyandu berperan dalam pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan. Selain membantu pendataan dan edukasi gizi, kader dapat berkolaborasi dengan pengelola SPPG untuk memantau proses pengolahan makanan.
Pemantauan tersebut meliputi penerapan standar operasional prosedur (SOP), proses memasak, serta ketepatan waktu distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kami juga membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” kata Sudaryono.
Pelibatan kader diharapkan membantu BGN memperoleh informasi mengenai kondisi aktual penyelenggaraan MBG. Masukan dari lapangan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan dan merespons persoalan yang ditemukan selama program berjalan.
Dengan pola tersebut, pengawasan MBG tidak hanya mengandalkan pemantauan internal, tetapi juga melibatkan masyarakat yang berada dekat dengan penerima manfaat. Namun, pelaksanaan pengawasan tetap perlu mengikuti mekanisme dan standar yang ditetapkan agar kualitas serta keamanan makanan terjaga.
Data Penerima MBG Kelompok 3B
Sudaryono menjelaskan, sasaran MBG tidak terbatas pada peserta didik. Program tersebut juga menyasar kelompok nonpeserta didik yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok itu dikenal sebagai kelompok 3B.
Jumlah sasaran kelompok 3B mencapai sekitar 21 juta orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 juta orang telah menerima MBG berdasarkan data yang disampaikan Sudaryono. Karena itu, perluasan cakupan penerima manfaat masih diperlukan agar kelompok sasaran memperoleh akses sesuai kebutuhan.
“MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader Posyandu dan PKK,” tegasnya.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam penyaluran makanan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan. Dukungan kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) diharapkan dapat membantu pendataan sekaligus memperkuat edukasi gizi di lingkungan keluarga.
Kader Posyandu juga diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai pentingnya asupan bergizi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita.
BGN Perluas Layanan MBG ke Wilayah 3T
BGN terus mendorong perluasan cakupan MBG seiring dengan aktivasi SPPG. Perluasan tersebut terutama diarahkan ke wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perluasan layanan diharapkan memperkuat pemerataan akses terhadap makanan bergizi. Dengan dukungan data penerima manfaat yang lebih akurat, penyelenggaraan MBG dapat diarahkan untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
Melalui nota kesepahaman dengan Tim Pembina Posyandu Pusat, BGN berharap kerja sama lintas sektor dapat memperkuat pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir. Cakupannya meliputi pendataan penerima manfaat, edukasi gizi, pengolahan makanan, hingga distribusi.
Keterlibatan kader Posyandu juga diharapkan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta membantu memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar dan sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran program.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
