Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat sistem respons insiden siber guna menjaga keamanan layanan pemerintahan berbasis digital. Langkah ini mencakup pengelolaan 388 subdomain di bawah domain utama lumajangkab.go.id agar tetap aman dan stabil. Peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan peran LUMAJANGKAB-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dilakukan dalam kegiatan bertema Deteksi Dini Serangan dan Tanggap Insiden Siber (SIGAP SIBER) di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jawa Timur, pada Selasa (28/7/2026).
Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Ricko Dharma Putra, menyatakan bahwa semakin luasnya layanan digital pemerintah meningkatkan kebutuhan pengawasan terhadap ancaman keamanan informasi. “Semakin luasnya layanan digital pemerintah membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap berbagai potensi ancaman keamanan informasi,” ujarnya.
Ricko menjelaskan bahwa LUMAJANGKAB-CSIRT berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan insiden siber di lingkungan Pemkab Lumajang. Tim ini bertugas menerima laporan insiden, melakukan analisis awal, memberikan rekomendasi teknis, mendampingi proses penanganan, dan membantu pemulihan sistem yang terdampak. Selain itu, CSIRT juga melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, asesmen keamanan informasi, dan layanan penetration testing untuk mengidentifikasi kerentanan sistem.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ricko menegaskan bahwa efektivitas respons insiden tidak hanya bergantung pada CSIRT. Seluruh perangkat daerah juga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mengenali indikasi awal ancaman, melaksanakan langkah pengamanan awal, serta melaporkan setiap dugaan insiden agar dapat segera ditindaklanjuti. “Efektivitas respons insiden tidak hanya bergantung pada CSIRT,” jelasnya.
Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa penguatan keamanan siber adalah bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik di era digital. Menurutnya, masyarakat harus dapat mengakses layanan pemerintahan dengan rasa aman karena sistem yang digunakan terus diperkuat dan diawasi.
Melalui program SIGAP SIBER, peserta dari 69 perangkat daerah mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola respons insiden, mekanisme koordinasi dengan CSIRT, hingga langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko gangguan terhadap sistem pemerintahan digital. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta PT Telkom Indonesia. Pemkab Lumajang berharap penguatan sistem respons insiden dan kolaborasi seluruh perangkat daerah mampu mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang semakin tangguh sehingga layanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara aman, cepat, dan berkelanjutan.
