Headline.co.id, Bekasi ~ Headline.co.id, Jakarta, Data Sakernas Agustus 2025 mencatat 393.916 dari 1.173.066 tenaga kerja penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, atau 33,58 persen. Kesenjangan tersebut mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas pelatihan vokasi disabilitas, sertifikasi kompetensi, dan layanan penempatan kerja inklusif. Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menyampaikan langkah itu saat membuka fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Upaya tersebut diarahkan untuk mempertemukan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri sekaligus memperkuat dukungan bagi pekerja di tempat kerja.
Dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, sebanyak 779.150 orang atau 66,48 persen tenaga kerja penyandang disabilitas tercatat bekerja di sektor informal. Angka itu menunjukkan masih besarnya tantangan untuk memastikan mereka mendapat kesempatan kerja yang setara dan berkepastian.
Cris mengatakan pembukaan lowongan saja belum cukup untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD). Kesiapan keterampilan, pengakuan kompetensi, kesesuaian dengan kebutuhan industri, dan dukungan di tempat kerja juga perlu diperkuat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris.
Kemnaker menilai rendahnya pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas bukan disebabkan kurangnya kemampuan mereka. Tantangan yang dihadapi lain kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri yang belum optimal, keterbatasan akses pelatihan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di lingkungan kerja.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kuota minimal pekerja penyandang disabilitas sebesar 1 persen di perusahaan swasta. Sementara itu, instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki kuota minimal 2 persen.
Untuk memperkecil kesenjangan, Kemnaker memperluas akses ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) inklusi serta memberikan afirmasi kuota peserta penyandang disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Penguatan juga dilakukan melalui pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan LPK. Kemnaker memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Kemitraan itu diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja secara lebih terukur, mulai dari pelatihan hingga penempatan. Dalam kegiatan di Bekasi, fasilitasi penempatan juga dilakukan melalui job portal, BKK, dan LPK inklusi.
Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja
Cris meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan digital dan soft skill, menurut dia, perlu diperhatikan agar kompetensi peserta relevan dengan perkembangan dunia usaha.
Dukungan terhadap pekerja juga perlu berlanjut setelah pelatihan. Pendampingan atau job coaching diperlukan sejak tahap persiapan, proses penempatan, hingga pekerja beradaptasi dengan lingkungan kerja.
“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegas Cris.
Melalui forum one stop link and match di Bekasi, para peserta menyepakati tindak lanjut berupa pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.
Kesepakatan tersebut diharapkan membantu mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, perluasan pelatihan vokasi tidak berhenti pada peningkatan keterampilan, tetapi juga diarahkan pada kesempatan memperoleh pekerjaan formal yang layak dan berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















