Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta, Kehilangan sertifikat tanah tidak otomatis menghapus hak seseorang atas tanah, tetapi pemegang hak perlu mengurus dokumen pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menjelaskan tahapan pengurusan itu di Jakarta, Kamis (18/11/2026). Prosesnya mencakup pengambilan sumpah dan pengumuman selama 30 hari. Kedua tahapan tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterangan kehilangan dapat dipertanggungjawabkan serta memberi kesempatan kepada pihak lain menyampaikan keberatan.
Ketentuan pengambilan sumpah dalam penerbitan sertipikat pengganti karena hilang diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Asnaedi menyebut sumpah menjadi bentuk pertanggungjawaban pemohon atas keterangan yang disampaikan.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tahapan sertifikat tanah hilang: sumpah dan pengumuman
Pengambilan sumpah, menurut Asnaedi, diperlukan untuk mencegah permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Salah satu risiko yang ingin diantisipasi ialah adanya laporan kehilangan, sementara sertipikat sebenarnya masih dikuasai pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Setelah itu, proses penerbitan sertifikat pengganti didahului pengumuman. Pihak yang merasa berkepentingan memiliki waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan untuk menyampaikan keberatan.
Jika keberatan dinilai beralasan, hal itu dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertifikat pengganti. Mekanisme tersebut ditujukan agar dokumen baru tidak diterbitkan dengan mengabaikan kepentingan hukum pihak lain atas tanah yang bersangkutan.
Kehilangan dokumen tidak menghapus hak atas tanah
Asnaedi menegaskan, sertifikat fisik yang hilang tidak serta-merta membuat hak atas tanah ikut hilang. Sertipikat pengganti diterbitkan untuk menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan mengacu pada data pendaftaran tanah dan tetap memperhatikan hak pihak lain.
Penggantian juga dapat diajukan jika dokumen mengalami kerusakan, lain akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Persyaratan dan prosesnya disesuaikan dengan kondisi dokumen yang dimiliki pemegang hak.
Adapun bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data hak atas tanah ikut hilang. Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertifikat Elektronik.
Pengurusan dilakukan melalui Kantor Pertanahan
ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau memiliki sertifikat rusak untuk mengurus penerbitan pengganti secara langsung melalui Kantah. Pemohon juga disarankan memastikan persyaratan layanan melalui kanal resmi ATR/BPN agar proses berjalan sesuai prosedur.
Asnaedi mengingatkan masyarakat agar tidak ragu mengurus sertifikat sendiri melalui layanan resmi kementerian. “Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















