Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mengevaluasi kinerja operasional pelabuhan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas terminal, dan kelancaran logistik nasional. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026), itu diikuti kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah DKI Jakarta secara langsung serta kepala KSOP dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dari seluruh Indonesia secara daring. Evaluasi dilakukan melalui diskusi serta monitoring dan evaluasi laporan capaian kinerja operasional pelabuhan. Ditjen Hubla menekankan laporan harus sesuai kondisi lapangan agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengawasan.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Triono, mengatakan laporan kinerja operasional tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai kewajiban administratif. Keakuratan dan kelengkapan data diperlukan agar pemerintah dapat menilai pelayanan serta menentukan kebijakan kepelabuhanan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Triono.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Evaluasi kinerja pelabuhan menjadi dasar perencanaan
Menurut Triono, laporan capaian kinerja memuat gambaran pemanfaatan fasilitas pelabuhan, kapasitas, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan infrastruktur. Informasi tersebut digunakan untuk memastikan perencanaan dan pengembangan pelabuhan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Dalam evaluasi kinerja pelabuhan, Ditjen Hubla juga menyoroti pengawasan penerapan tarif jasa kepelabuhanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan memiliki kewenangan mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Triono mendorong pengawasan terhadap pemenuhan standar pelayanan oleh BUP. Pengawasan itu mencakup pemastian laporan kinerja disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Penilaian pelayanan, menurut dia, perlu dilakukan secara objektif dengan merujuk pada kondisi operasional yang sebenarnya.
Verifikasi laporan sebelum dikirim ke Ditjen Hubla
Penyelenggara Pelabuhan diminta memeriksa laporan sebelum menyampaikannya kepada Ditjen Hubla. Jika terdapat perbedaan laporan dan kondisi di lapangan, penyelenggara pelabuhan perlu mengevaluasi ketidaksesuaian tersebut dan menindaklanjutinya dengan langkah perbaikan.
“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” kata Triono.
Pembagian peran dalam penerapan standar kinerja juga menjadi perhatian. BUP bertindak sebagai operator pelayanan, Penyelenggara Pelabuhan menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan pembinaan teknis.
Melalui monitoring dan evaluasi, Ditjen Hubla berupaya menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai penerapan standar kinerja. Kegiatan tersebut sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaporan maupun penyelenggaraan pelayanan pelabuhan agar dapat dicarikan solusi.
Standar kinerja untuk mengendalikan kualitas layanan
Triono berharap standar kinerja digunakan secara konsisten sebagai alat pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar pelengkap administrasi. Evaluasi yang terukur dan pengawasan yang lebih baik diharapkan mendorong pelabuhan menjadi lebih produktif, andal, dan berdaya saing.
Peningkatan kinerja pelabuhan juga berdampak bagi pengguna jasa dan pelaku usaha. Pelayanan yang efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran arus barang serta memperkuat sistem logistik nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















