Headline.co.id ~ Komisi Informasi Pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang dapat digunakan masyarakat dalam mengawasi kebijakan dan penggunaan sumber daya negara. Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia pada 17–19 November 2026 di Novotel Palembang Hotel & Residence, Sumatera Selatan. Forum bertema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045” tersebut diikuti komisioner dari pusat dan berbagai daerah. Pertemuan ini digelar untuk merumuskan prioritas dan rencana kerja bersama, termasuk penguatan kelembagaan serta transformasi digital Komisi Informasi.
Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro mengatakan, keterbukaan informasi harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung transparan dan akuntabel. Menurut dia, hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tidak sebatas akses ke dokumen, tetapi juga mencakup proses pengambilan kebijakan, penggunaan sumber daya publik, dan alasan di balik keputusan pemerintah.
Handoko menilai keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari jumlah informasi yang dipublikasikan atau banyaknya badan publik yang memenuhi standar pelayanan informasi. Informasi, menurut dia, perlu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami kebijakan, mengawasi pemerintahan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Dari koordinasi menuju kolaborasi. Dari rekomendasi menuju aksi. Dan dari keterbukaan informasi menuju akuntabilitas publik,” kata Handoko dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (18/11/2026).
Rakornas Komisi Informasi 2026 dorong rencana aksi bersama
Handoko juga menekankan perlunya penguatan kelembagaan dan transformasi digital agar Komisi Informasi semakin independen, profesional, serta responsif menghadapi tantangan era digital. Melalui Rakornas dan Rakernis, ia berharap tersusun prioritas strategis, pembagian tanggung jawab pusat dan daerah, serta langkah kerja yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi bersama.
Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat Joemarthine Chandra menyebut forum tersebut sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi Komisi Informasi Pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi.
Joemarthine berharap pembahasan menghasilkan langkah strategis dan rencana aksi bersama yang dapat diterapkan oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
Rakornas dan Rakernis berlangsung selama tiga hari. Agendanya meliputi seminar nasional, pembahasan bidang internal dan eksternal melalui Rakernis, serta pleno untuk menyampaikan hasil pembahasan dan mengesahkan rekomendasi.
Herman Deru soroti peran Komisi Informasi
Dalam pembukaan kegiatan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kehadiran jajaran Komisi Informasi dari berbagai daerah. Ia menilai Komisi Informasi berperan sebagai penghubung masyarakat dan badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi.
Herman Deru mengatakan, Komisi Informasi perlu semakin dikenal agar masyarakat memahami mekanisme yang bisa ditempuh ketika menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi publik. Dukungan pemerintah terhadap kelembagaan, termasuk fungsi komunikasi dan kehumasan, juga diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan pembangunan tersampaikan secara luas.
Pembahasan mengenai komunikasi pemerintah turut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan dalam keynote speech bertajuk “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Publik di Era Digital dan Disinformasi”. Ia menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola dan strategi komunikasi pemerintah.
Syahganda menekankan perlunya membangun kemandirian ruang komunikasi publik nasional di tengah dominasi korporasi teknologi global. Penguatan platform komunikasi nasional dan pemanfaatan media sosial dinilai perlu agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan serta capaian pembangunan.
Dalam konteks itu, keterbukaan informasi publik menjadi landasan untuk memastikan informasi pemerintah disampaikan secara akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Kejelasan informasi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Seminar bahas keterbukaan dan kepercayaan publik
Penguatan keterbukaan informasi turut dibahas dalam seminar nasional yang menghadirkan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, serta Auditor Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri Reita Clara Triana Pasaribu.
Melalui forum tersebut, Komisi Informasi Pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam mengawal keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Akses informasi yang memadai diharapkan memberi masyarakat kesempatan lebih besar untuk mengetahui kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran publik, dan berpartisipasi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















