Headline.co.id ~ Korlantas Polri menggelar Simposium Tahun Anggaran 2026 untuk menyelaraskan kebutuhan materiel Registrasi dan Identifikasi (Regident) serta menyusun justifikasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2027. Forum yang diikuti jajaran Ditregident Korlantas Polri dan Polda jajaran itu berlangsung pada Senin (16/11/2026) di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan dan tata kelola pelayanan Regident agar lebih akurat, terukur, transparan, dan akuntabel.
Simposium Regident Korlantas Polri juga diarahkan untuk menyamakan persepsi mengenai perencanaan kebutuhan materiel dan target PNBP fungsi lalu lintas. Hasil yang diharapkan lain dokumen kebutuhan materiel Regident dan justifikasi target PNBP 2027 yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pelayanan Regident didorong lebih cepat dan adaptif
Dalam sambutannya, Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengatakan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan harus menjadi orientasi utama tugas kepolisian. Ia menyebut hal itu sejalan dengan doktrin Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah transformasi Polri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Aries menyampaikan, kebijakan Kapolri yang memprioritaskan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat perlu diwujudkan dalam layanan Regident.
“Pelayanan publik harus mampu bertransformasi dari model yang birokratis, kaku, dan prosedural menjadi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, proaktif, adaptif, serta berorientasi pada hasil,” tegas Kakorlantas.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan pemolisian prediktif dalam pelayanan Regident. Pendekatan tersebut, menurut dia, dapat membantu mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini, termasuk yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Korlantas Polri, kata Aries, telah melakukan sejumlah inovasi, salah satunya melalui transformasi layanan Regident yang terintegrasi dan berbasis digital. Upaya itu disebut sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi.
Transformasi tersebut diharapkan menghadirkan layanan yang cepat, responsif, adaptif, dan proaktif. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan Regident, upaya itu juga diharapkan mendukung pencapaian target PNBP fungsi lalu lintas yang telah ditetapkan pemerintah.
Perencanaan kebutuhan materiel dan PNBP 2027
Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menjelaskan, simposium menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi Ditregident Korlantas Polri dengan Polda jajaran. Forum tersebut sekaligus menjadi wadah untuk menyamakan persepsi terkait perencanaan kebutuhan materiel Regident dan penyusunan justifikasi target PNBP 2027.
“Melalui forum ini, diharapkan terwujud pengelolaan materiel Regident dan PNBP yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik menjadi hal penting agar seluruh perencanaan dapat dilaksanakan secara optimal,” jelas I Made.
Kebutuhan materiel dan target PNBP dibahas melalui koordinasi dan evaluasi agar perencanaannya tersusun secara akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Simposium juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan di tingkat Korlantas Polri dan Polda jajaran.
Simposium turut dorong pengawasan dan integritas
Kasubdit Fasmat SBST Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Satria Permana mengatakan, simposium diharapkan menghasilkan dokumen Rencana Kebutuhan Materiel Regident dan justifikasi target PNBP Tahun Anggaran 2027 yang akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menyusun perencanaan, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan integritas personel dan mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP serta materiel Regident. Peningkatan kualitas pelayanan Regident Polri juga menjadi tujuan yang ingin dicapai melalui forum itu.
Korlantas Polri menyatakan perencanaan kebutuhan materiel dan target PNBP tidak hanya terkait pengelolaan administrasi dan anggaran. Keduanya juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan Regident yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung layanan publik bidang lalu lintas yang lebih optimal bagi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















