Headline.co.id ~ Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menekankan pemanfaatan data ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan dan penggunaan lahan. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyampaikan hal itu dalam diskusi panel di Finland Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki, Sabtu (14/11). Menurut Kemenhut, informasi yang andal dibutuhkan untuk memahami kondisi ekosistem dan perubahan karbon sekaligus mendukung kebijakan, kegiatan usaha, dan investasi iklim. Indonesia memaparkan pengembangan sistem pemantauan hutan serta upaya menerapkan informasi ilmiah dalam kebijakan iklim sektor kehutanan.
Panel bertajuk “Scientific Knowledge of the Land-Use Sector as a Basis for Decision-Making in Business and Society” itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HIKET (Holistic Infrastructure for Knowledge on Land-Use Sector Carbon Sinks and Emissions Tracking) dari University of Helsinki, Finlandia. Forum tersebut mempertemukan kalangan ilmiah, pembuat kebijakan, dan dunia usaha untuk membahas penggunaan pengetahuan sektor penggunaan lahan dalam pengambilan keputusan.
Data ilmiah pengelolaan hutan mencakup aspek di luar karbon
Haruni mengatakan pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan berbagai fungsi, bukan hanya perubahan karbon. “Bagi Indonesia, informasi ilmiah yang terintegrasi sangat penting karena pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut karbon. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Diskusi dimoderatori Sami Paatero, penasihat Atmospheric and Climate Competence Center Finlandia. Para panelis yang hadir lain Prof. Annalea Lohila dari Finnish Meteorological Institute, Direktur Jenderal Natural Resources Institute Finland Dr. Johanna Buchert, Dr. Stephen Hammer dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, serta perwakilan Kemenhut.
Para peserta menyoroti perlunya pengamatan ilmiah yang terintegrasi, peningkatan kualitas dan konsistensi data, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan dan keputusan investasi. Dalam forum itu, Indonesia membagikan pengalaman mengembangkan pemantauan hutan dan menggunakan informasi ilmiah untuk kebijakan iklim di sektor kehutanan.
Indonesia memperkuat Sistem Monitoring Hutan Nasional, termasuk melalui Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA). Sistem tersebut menggunakan pengamatan satelit, pengukuran lapangan, dan data Inventarisasi Hutan Nasional. Informasinya digunakan untuk memantau perubahan tutupan hutan, memperkirakan emisi dan serapan karbon, serta mendukung pelaksanaan REDD+ dan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Perbedaan metodologi perlu dicatat secara transparan
Kemenhut menilai tantangan tidak hanya terletak pada menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga memastikan informasi itu digunakan dalam keputusan. Pemanfaatannya diperlukan di tingkat nasional dan daerah, serta oleh pengelola hutan, pelaku usaha, dan masyarakat di tingkat tapak.
Dalam diskusi, panelis turut membahas kesenjangan data, konsistensi metodologi, dan ketidakpastian ilmiah. Pengalaman Indonesia dalam inventarisasi gas rumah kaca dan pelaporan REDD+ menunjukkan bahwa perbedaan definisi, periode pengamatan, data aktivitas, dan faktor emisi dapat menghasilkan estimasi yang berbeda.
Perbedaan tersebut, menurut pembahasan forum, perlu dipahami dan didokumentasikan secara transparan. Hal itu dinilai penting terutama ketika informasi digunakan untuk pelaporan iklim dan pendanaan berbasis hasil.
Bagi dunia usaha, data ilmiah yang kredibel dapat membantu menilai risiko lingkungan, menentukan prioritas investasi, dan mengukur hasil aksi iklim. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, dan pengembangan kegiatan karbon kehutanan. Kegiatan-kegiatan itu memerlukan sistem pemantauan yang andal serta langkah perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards) yang memadai.
Kerja sama Indonesia–Finlandia turut dibahas
Forum tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat kerja sama ilmiah Indonesia–Finlandia, termasuk melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC). Pengalaman Finlandia dalam pengamatan atmosfer dan ekosistem dinilai dapat melengkapi pengalaman Indonesia dalam pemantauan hutan dan gambut tropis. Bentuk kerja sama yang dibahas mencakup penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan kapasitas.
Para panelis sepakat bahwa informasi ilmiah sektor penggunaan lahan perlu dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan publik, keputusan dunia usaha, dan aksi iklim yang lebih efektif. Haruni menegaskan bahwa hasil yang diharapkan bukan sebatas tersedianya data yang lebih baik.
“Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat,” pungkas Haruni.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















