Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama meminta auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa lembaga zakat memahami fikih zakat dan prinsip syariah, selain memiliki kompetensi keuangan. Permintaan itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono Abdul Ghafur, dalam Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) yang diselenggarakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kompetensi tersebut dinilai penting karena auditor tidak hanya memeriksa uang dan transaksi, tetapi juga memastikan dana umat dikelola sesuai regulasi, amanah, dan ketentuan syariat. Program sertifikasi itu diikuti 53 akuntan publik pada 9–13 November 2026.
Waryono menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama memiliki mandat untuk membina dan mengawasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembinaan dan pengawasan tersebut diperlukan agar pengelolaan zakat berjalan sesuai regulasi, prinsip syariat, serta asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterintegrasian, dan akuntabilitas.
Menurut dia, pengawasan perlu diperkuat dengan pemeriksaan yang profesional dan independen. Langkah itu dibutuhkan agar tata kelola lembaga pengelola zakat semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Audit zakat memiliki karakteristik khusus
Waryono menegaskan, pemeriksaan terhadap lembaga zakat berbeda dari audit terhadap entitas bisnis pada umumnya. Auditor yang menangani lembaga zakat perlu melihat dana yang dikelola sebagai amanah umat dengan hak, batasan, tujuan, dan ketentuan syariat.
“Auditor syariah bagi lembaga zakat harus memiliki cara pandang yang berbeda dengan auditor entitas bisnis biasa. Dana yang diperiksa bukan semata-mata uang dan transaksi, tetapi amanah umat yang memiliki hak, batasan, tujuan, dan ketentuan syariat,” tegas Waryono.
Karena itu, auditor KAP harus memahami aspek substantif pengelolaan zakat. Aspek tersebut mencakup ketentuan fikih, asnaf penerima zakat, hak amil, serta ketentuan pendistribusian dan pendayagunaan dana.
Waryono menyebut tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan auditor, yakni benar sumbernya, benar pengelolaannya, dan benar manfaatnya. Prinsip benar sumbernya berarti memastikan dana dihimpun melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, benar pengelolaannya mencakup pemeriksaan atas pencatatan, pemisahan dana, penggunaan, serta penyaluran agar sesuai dengan regulasi dan syariat. Adapun benar manfaatnya berarti memastikan dana sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.
Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka dalam pemeriksaan keuangan sekaligus kepatuhan syariah lembaga zakat.
Penghimpunan zakat mencapai Rp44,6 triliun
Kebutuhan atas pengawasan yang kuat terlihat dari besarnya dana zakat yang dikelola secara nasional. Berdasarkan data dalam materi paparan, penghimpunan zakat nasional pada 2025 mencapai Rp44,6 triliun, meningkat dari Rp40,5 triliun pada 2024.
Pada periode yang sama, penyaluran dan pendayagunaan zakat mencapai Rp44,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan penyaluran dan pendayagunaan pada 2024 yang tercatat Rp36,8 triliun.
Besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan membuat kualitas laporan keuangan, ketepatan pencatatan, transparansi penggunaan dana, serta efektivitas program perlu diperiksa secara cermat.
Dari sisi kelembagaan, ekosistem pengelolaan zakat nasional mencakup 543 unit BAZNAS. Jumlah itu terdiri atas satu BAZNAS RI, 34 BAZNAS provinsi, dan 508 BAZNAS kabupaten/kota.
Selain itu, terdapat 211 LAZ yang terdiri atas 62 LAZ skala nasional, 45 LAZ skala provinsi, dan 104 LAZ skala kabupaten/kota. Jumlah lembaga tersebut menunjukkan pentingnya standar pengawasan dan audit yang konsisten, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penghimpunan, penyaluran, maupun pertanggungjawaban keuangan.
Auditor diminta memastikan bantuan tepat sasaran
Dalam pemeriksaan distribusi dan pendayagunaan, Waryono mengatakan keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Auditor juga perlu melihat ketepatan penerima serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan mustahik.
Sejumlah hal yang perlu dicermati lain potensi bantuan ganda, ketidaktepatan sasaran, pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Auditor juga perlu memeriksa kewajaran penggunaan hak amil dan biaya operasional.
Pemanfaatan data penerima yang terintegrasi, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), disebut penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus mendukung penanggulangan kemiskinan.
Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur, mengatakan program CSA yang diselenggarakan tersebut merupakan angkatan pertama pendidikan dan sertifikasi auditor syariah IAPI.
“Ini adalah event besar IAPI untuk sertifikasi auditor syariah, dan ini adalah untuk yang pertama kalinya,” ujarnya.
Melalui sinergi Kementerian Agama dan IAPI, program itu diharapkan memperkuat kompetensi auditor dalam pemeriksaan kepatuhan dan tata kelola syariah. Pengawasan yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik serta memastikan dana zakat dikelola sebagai amanah umat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
