Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengidentifikasi pelabuhan potensial di berbagai wilayah Indonesia untuk dikembangkan bersama badan usaha. Langkah ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Identifikasi Pelabuhan Potensial dan Bentuk Kerja Samanya di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Identifikasi dilakukan untuk menentukan peluang pengembangan yang dapat memperkuat infrastruktur kepelabuhanan, meningkatkan pelayanan, serta mendukung konektivitas dan efisiensi logistik nasional. Penilaian mencakup kondisi pelabuhan, potensi ekonomi, kebutuhan investasi, dan kesesuaian dengan kebijakan transportasi laut.
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Triono, mengatakan keterlibatan badan usaha merupakan salah satu alternatif strategis untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pelabuhan di berbagai daerah. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan pilihan pembiayaan, tetapi juga membawa efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan.
“Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Triono.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penilaian Pelabuhan Potensial Mencakup Kondisi dan Prospek
Dalam studi itu, Ditjen Perhubungan Laut menilai sejumlah aspek sebelum menetapkan potensi pengembangan pelabuhan. Aspek yang diperiksa meliputi kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia, potensi ekonomi, prospek pasar, serta arus barang dan penumpang.
Kajian juga mencakup kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur pendukung, dan aspek teknis maupun operasional. Selain itu, identifikasi mempertimbangkan kesesuaian pelabuhan dengan Rencana Induk Pelabuhan dan arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional.
Penilaian tersebut diperlukan agar pelabuhan yang ditawarkan kepada calon mitra memiliki prospek pengembangan dan kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian juga diharapkan membantu menentukan pelabuhan yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan.
Triono menyebut pelabuhan memiliki posisi strategis sebagai simpul transportasi laut dan penghubung antarpulau. Pelabuhan juga merupakan bagian penting dari sistem logistik nasional. Karena itu, pengembangan yang terencana dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.
Skema Kerja Sama Disesuaikan dengan Kebutuhan Tiap Pelabuhan
Ditjen Perhubungan Laut tidak akan menerapkan satu skema kemitraan yang sama untuk seluruh pelabuhan. Setiap pelabuhan memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Bentuk kerja sama, menurut Triono, perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
“Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kelayakan masing-masing pelabuhan,” jelasnya.
Dalam FGD tersebut, Ditjen Perhubungan Laut juga mengharapkan masukan dari penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan, dan calon mitra investasi. Masukan itu diperlukan untuk menyempurnakan hasil studi, terutama agar identifikasi sejalan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengembangan pelabuhan.
Pendekatan yang disesuaikan itu menjadi bagian dari upaya memastikan kerja sama dapat ditawarkan berdasarkan potensi dan kelayakan masing-masing pelabuhan. Hasil studi diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas pengembangan sekaligus membuka peluang kemitraan yang efektif, transparan, dan saling menguntungkan.
Pengembangan Tetap Mengacu pada Peraturan
Pengembangan infrastruktur dan pelayanan pelabuhan diharapkan mendukung kelancaran arus barang, konektivitas wilayah, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan kerja sama tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan yang menjadi acuan lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















